Cakrawala News – 03 Oktober 2026 | Kasus dugaan acaman moral yang dilaporkan Kylian Mbappé terhadap PSG resmi diarsipkan oleh otoritas kehakiman Prancis. Keputusan itu menutup babak akhir dari perseteruan hukum yang berlangsung lebih dari dua tahun antara penyerang Real Madrid tersebut dan klub mantan yang membesarkannya di Parc des Princes.
Sejumlah media lokal Prancis melaporkan bahwa hakim penyidik di Paris mengeluarkan putusan non-lieu atau penghentian perkara pada akhir Mei 2026. Keputusan itu baru terungkap ke publik pada awal Oktober 2026. Dasar penghentian adalah tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan.
Hakim juga mempertimbangkan langkah Mbappé yang menarik kembali laporannya setelah penyidikan dibuka. Menurut sumber yang dikutip kantor berita AFP dan media L’Équipe, majelis hakim menilai perkara itu “tidak mungkin diselidiki” karena pengadu sendiri tidak lagi mempertahankan tuduhannya. Pihak-pihak yang diselidiki pun dapat dengan mudah merujuk pada penarikan laporan tersebut.
Kronologi Perseteruan Mbappé dan PSG
Akar persoalan ini bermula dari pasar transfer pertengahan 2023. Saat itu, Mbappé memberi tahu manajemen PSG bahwa ia berniat menghabiskan kontraknya tanpa mengaktifkan klausul perpanjangan. Sikap itu membuat klub panik karena berisiko kehilangan pemain bintangnya secara gratis.
PSG kemudian menuntut dua opsi: perpanjangan kontrak segera atau transfer besar-besaran pada bursa transfer musim panas itu. Mbappé menolak keduanya. Sebagai respons, klub mengeluarkan pemain asal Prancis itu dari dinamika latihan tim utama selama beberapa pekan.
Praktik yang dikenal sebagai “loft” itu menjadi dasar laporan acaman moral yang diajukan Mbappé pada 16 Mei 2025. Ia menuding PSG melakukan tekanan psikologis dan upaya pemaksaan agar ia menandatangani kesepakatan. L’Équipe mencatat praktik loft memang lazim di dunia sepak bola dan telah menjadi objek sejumlah penyelidikan di Paris.
Setelah beberapa pekan terpisah dari rekan setimnya, Mbappé akhirnya kembali bergabung ke skuad utama yang saat itu dilatih Luis Enrique. Pada akhir musim 2023/2024, ia meninggalkan PSG sebagai pemain bebas transfer dan bergabung dengan Real Madrid.
Sengketa Ekonomi Berakhir di Meja Hijau
Ketegangan tidak berhenti setelah Mbappé pindah ke Spanyol. Perselisihan bergeser ke ranah keuangan pada musim panas 2024. PSG menahan sebagian gaji dan bonus pemain tersebut dengan dalih adanya kesepakatan verbal antara Mbappé dan presiden klub, Nasser Al-Khelaïfi.
Kubu Mbappé membantah keabsahan kesepakatan verbal itu dan melancarkan serangan hukum di beberapa front pada Mei 2025. Salah satunya adalah gugatan pidana atas acaman moral. Meski belakangan gugatan itu dicabut, penyidikan tetap berjalan atas inisiatif hakim sebelum akhirnya dihentikan.
Dari sisi ekonomi, hasil akhirnya berpihak kepada Mbappé. Pengadilan ketenagakerjaan Paris pada 16 Desember 2025 memutuskan PSG wajib membayar sekitar 61 juta euro atau setara 68,5 juta dolar AS kepada pemain tersebut. Nilai itu mencakup gaji, bonus, dan tunjangan liburan yang ditahan klub.
PSG memilih tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, putusan itu berkekuatan hukum tetap dan menjadi akhir dari sengketa kontrak antara kedua pihak.
Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati
Pengarsipan kasus acaman moral ini menutup seluruh litigasi hukum antara Mbappé dan PSG. Mbappé sendiri bergabung dengan PSG pada 2017 dari AS Monaco dengan nilai transfer 180 juta euro, yang saat itu menjadi transfer terbesar kedua dalam sejarah sepak bola.
Meski begitu, isu praktik loft atau pemisahan pemain dari tim utama masih menjadi perhatian di Prancis. Beberapa penyelidikan terkait praktik serupa dilaporkan masih berjalan di Paris, sehingga kasus Mbappé bisa menjadi rujukan bagi klub-klub lain dalam mengelola hubungan dengan pemain yang kontraknya akan berakhir.
Bagi PSG, keputusan ini menutup satu babak panjang ketidakpastian hukum. Klub kini bisa lebih fokus pada agenda kompetisi, termasuk mempertahankan gelar Liga Champions yang mereka menangkan dalam dua edisi terakhir. Sementara bagi Mbappé, berakhirnya sengketa ini menegaskan posisinya bahwa hak-hak kontraktualnya harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
