Cakrawala News – 13 September 2026 | Pemerintah Inggris berencana memperluas cakupan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel. Langkah terbaru ini membuat Inggris perluas sanksi Israel hingga Yerusalem Timur dan Golan, tidak lagi hanya menyasar permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Sumber-sumber di Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan kementerian terkait telah mulai menyusun aturan agar sanksi mencakup seluruh permukiman ilegal Yahudi di Dataran Tinggi Golan, Suriah, dan Yerusalem Timur.
Rencana tersebut pertama kali dilaporkan media berbasis di Inggris, Middle East Eye, pada Jumat (11/9), dan dikutip kantor berita ANTARA. Menurut sumber pemerintah yang dikutip media itu, permukiman Israel di Golan dan Yerusalem Timur akan masuk dalam langkah-langkah baru yang sebelumnya ditujukan ke permukiman ilegal di Tepi Barat.
Perluasan Sanksi dan Dasar Hukum Internasional
Langkah Inggris memperluas sanksi ini bertumpu pada sejumlah dasar hukum internasional. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 497, Undang-Undang Dataran Tinggi Golan Israel yang secara efektif menganeksasi wilayah tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum internasional. Resolusi itu juga mendesak Israel membatalkan tindakannya. PBB sendiri mengakui Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan.
Pada Selasa (8/9), Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan serangkaian langkah awal. Ia menyatakan Inggris sedang bersiap melarang masuknya barang-barang dari permukiman ilegal di Tepi Barat ke pasar Inggris. Menurut Miliband, transaksi keuangan dan layanan perbankan dengan permukiman tersebut juga akan dilarang, disertai sanksi tambahan bagi para pemukim dan pihak-pihak yang mendukung aktivitas permukiman.
Dalam pernyataannya, Miliband mengakui wilayah Tepi Barat menghadapi pembersihan etnis yang dilakukan para pemukim, yang ia sebut sebagai teroris. Pernyataan itu menjadi salah satu sinyal terkuat dari pemerintah Inggris terkait kondisi di wilayah pendudukan.
Dukungan dari Pemerintahan Inggris
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham telah membela sanksi pemerintah terhadap permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Menurutnya, risiko runtuhnya solusi dua negara seharusnya menjadi perhatian kita semua. Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan sanksi ini bukan langkah tunggal, melainkan bagian dari sikap politik yang lebih luas.
Rencana perluasan sanksi ke Golan dan Yerusalem Timur menandai pergeseran penting. Sebelumnya, tekanan internasional lebih banyak difokuskan pada permukiman di Tepi Barat. Dengan memasukkan Golan dan Yerusalem Timur, Inggris memperluas jangkauan kebijakan ke wilayah yang secara hukum internasional juga berstatus pendudukan.
Konteks Kawasan dan Tekanan Ekonomi
Kebijakan ini muncul di tengah situasi kawasan Asia Barat yang memanas. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak menembus 110 dolar AS per barel pada awal perdagangan 11 September 2026 sebelum mereda mendekati 105 dolar AS pada pertengahan pagi. US West Texas Intermediate juga diperdagangkan di atas 100 dolar AS per barel. Kedua kontrak naik mendekati 13 persen sepanjang pekan itu, kenaikan mingguan tertajam sejak pertengahan Juli.
Pemicu langsung lonjakan harga minyak adalah perkembangan di Yaman. Pasukan Houthi disebut merebut kota pelabuhan Laut Merah, Mocha, pada 10 September. Langkah itu memperketat kendali mereka atas Selat Bab el-Mandeb, salah satu arteri utama jalur minyak laut dunia. Ketegangan di jalur pelayaran strategis ini menambah kompleksitas situasi politik dan ekonomi kawasan, tepat ketika Inggris memperluas tekanan diplomatiknya terhadap permukiman ilegal Israel.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa pengumuman resmi mengenai perluasan sanksi ke Golan dan Yerusalem Timur masih berupa rencana yang tengah disusun kementerian terkait. Belum ada rincian lengkap mengenai bentuk sanksi, daftar entitas atau individu yang disasar, maupun jadwal penerapannya. Sejumlah pihak menantikan apakah langkah ini akan diikuti negara-negara lain yang selama ini mengecam perluasan permukiman.
Bagi pembaca, perkembangan ini penting karena menunjukkan bagaimana isu permukiman ilegal Israel terus bergerak dari perdebatan politik menuju kebijakan konkret. Inggris perluas sanksi Israel hingga Yerusalem Timur dan Golan menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap permukiman ilegal tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah perluasan sanksi ini benar-benar diterapkan, bagaimana reaksi pemerintah Israel, serta apakah negara-negara Eropa lain akan mengikuti langkah serupa.
