Cakrawala News – 26 September 2026 | Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya agar Prabowo ingin pendidikan gratis sejak TK sampai kuliah, Mendikdasmen ungkap sumber dana kebijakan ini melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Arahan itu disampaikan langsung dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), yang membahas perluasan akses pendidikan negeri gratis mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, Presiden memberikan penekanan khusus agar layanan pendidikan gratis bagi murid di jenjang pendidikan dasar dan menengah dimulai sejak taman kanak-kanak (TK). “Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan usai rapat.
BOS dan PIP Jadi Tulang Punggung Pembiayaan
Menurut Abdul Mu’ti, penguatan pendidikan gratis di jenjang dasar dan menengah akan bertumpu pada dua instrumen utama, yakni dana BOS dan PIP. Mulai tahun ini, dana BOS diberikan untuk semua murid di jenjang SD dan TK, sementara dana PIP menyasar murid dari keluarga tidak mampu.
Ia menjelaskan, dana BOS memiliki peruntukan yang cukup luas. Selain untuk biaya operasional sekolah, dana itu dapat dipakai membayar gaji guru non-ASN, perbaikan ringan, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler. “Dana BOS itu peruntukannya bisa untuk biaya operasional, untuk gaji guru non-ASN, dan untuk perbaikan ringan, serta untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler,” jelasnya.
Kebijakan baru yang disorot adalah perluasan penerima PIP ke jenjang TK. Abdul Mu’ti menyebut, TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 akan menerima dana tersebut dengan besaran Rp450.000 per tahun. “Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun,” ujarnya.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri. Jumlah penerima manfaat disebut masih akan diumumkan kemudian, termasuk kaitannya dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan prasekolah.
Gaji Guru hingga Kualitas Pengajar Jadi Perhatian
Selain pembiayaan operasional, rapat tersebut juga membahas skema penggajian guru di sekolah negeri. Abdul Mu’ti menyampaikan, guru PNS dan guru PPPK pada waktunya akan digaji oleh pemerintah pusat. Adapun guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dapat dibayar melalui dana BOS, dengan porsi 20 persen dari dana tersebut dialokasikan untuk operasional gaji mereka.
Presiden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru. Menurut Abdul Mu’ti, upaya itu akan dilakukan melalui berbagai pelatihan yang biayanya dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Inilah yang menjadi arahan beliau. Sehingga komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen semua anak Indonesia berhak mendapat pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Asta Cita yang keempat,” ungkapnya.
164 Ribu Sekolah Negeri dan Rencana Kuliah Gratis
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut, penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri mencakup sekitar 164 ribu sekolah pada jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia. Angka itu menunjukkan skala kebijakan yang sangat besar dan menyentuh hampir seluruh wilayah tanah air.
Tidak hanya berhenti di jenjang menengah, pemerintah juga menyiapkan perluasan akses pendidikan tinggi. Prabowo ingin pendidikan gratis sejak TK sampai kuliah, Mendikdasmen ungkap sumber dana kebijakan ini, dan untuk jenjang perguruan tinggi negeri pemerintah akan mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.
“Dalam 2-4 minggu ke depan, pemerintah akan mematangkan rencana penerapan Pendidikan Tinggi Negeri bebas biaya kuliah, termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal,” kata Teddy dalam siaran persnya.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menambahkan, Presiden membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran pendidikan tinggi negeri gratis. Tim itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Brian menyatakan, tim tersebut bertugas membedah hitungan anggaran sebelum melaporkan hasilnya kepada Presiden. Laporan itu nantinya menjadi dasar penetapan langkah dan tahapan agar keinginan menggratiskan perguruan tinggi negeri dapat dijalankan.
Pesantren dan Wajib Belajar 13 Tahun
Pemerintah turut memberi perhatian pada jalur pendidikan pesantren. Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, struktur Kementerian Agama diubah dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren. Pembentukan direktorat jenderal itu menjadi penguatan kelembagaan dalam menangani urusan pesantren, termasuk bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan pendidikan gratis ini juga terkait erat dengan program prioritas nasional wajib belajar 13 tahun dalam RPJMN 2025-2029. Program itu terdiri atas satu tahun pendidikan prasekolah, enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Anak usia 5 hingga 6 tahun ke depan diwajibkan memperoleh akses pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk sekolah dasar.
Rapat terbatas yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kehadiran sejumlah menteri kunci menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang lintas kementerian, bukan hanya tanggung jawab satu instansi.
Dengan cakupan yang luas, perhatian publik kini tertuju pada detail teknis pelaksanaan, terutama kesiapan anggaran, mekanisme penyaluran dana, serta kepastian jadwal penerapan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri. Pemerintah berjanji merampungkan perhitungan dalam beberapa pekan ke depan sebelum tahapan kebijakan ditetapkan secara resmi.
