Cakrawala News – 14 Oktober 2026 | Reaksi Kapolri saat diperintah Prabowo latih polisi hutan, target 70 ribu personel cegah karhutla menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta jumlah polisi hutan ditingkatkan dari sekitar 20.000 menjadi 70.000 personel. Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti jumlah polisi hutan di bawah Kementerian Kehutanan yang dinilainya masih terlalu sedikit. Ia pun meminta Kapolri membantu memberikan pelatihan agar kemampuan personel dalam menjaga hutan semakin meningkat. Permintaan itu juga disertai arahan agar TNI turut ambil bagian dalam pelatihan.
“(Polisi hutan) dari Kemenhut yang hanya 20.000, ya. Ya, kalau nggak, ya, minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).
Alasan Prabowo Ingin Polisi Hutan Ditambah
Prabowo menegaskan bahwa kondisi alam Indonesia tergolong berat sehingga penjagaan hutan membutuhkan personel dengan kemampuan khusus. Menurutnya, polisi hutan perlu dibekali keterampilan yang memadai agar mampu menghadapi tantangan di lapangan, mulai dari pencegahan hingga penanganan karhutla.
Selain meminta pelatihan dari TNI dan Polri, Prabowo ingin rencana penambahan jumlah polisi hutan dibahas bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB). Pembahasan itu diperlukan karena penambahan puluhan ribu personel menyangkut formasi, anggaran, dan tata kelola kelembagaan.
Permintaan tersebut menjadikan isu perlindungan hutan sebagai salah satu perhatian utama pemerintah. Karhutla menjadi persoalan yang berulang setiap tahun, terutama pada musim kemarau, sehingga penguatan sumber daya manusia di sektor kehutanan dinilai mendesak.
Kapolri Diminta Turun Tangan Melatih
Dalam rapat terbatas itu, Prabowo secara khusus menyebut Kapolri dapat membantu mendidik polisi hutan. Arahan ini menempatkan Polri sebagai salah satu institusi yang berperan dalam peningkatan kapasitas personel kehutanan, tanpa mengubah status kelembagaan polisi hutan yang berada di bawah Kementerian Kehutanan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Mabes Polri mengenai bentuk pelatihan yang akan diberikan maupun jadwal pelaksanaannya. Namun, permintaan Presiden tersebut menjadi dasar bagi koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, dan Kementerian PAN RB.
Reaksi Kapolri saat diperintah Prabowo latih polisi hutan, target 70 ribu personel cegah karhutla juga menandakan bahwa persoalan karhutla tidak lagi dipandang semata sebagai urusan lingkungan, melainkan berkaitan dengan kesiapan aparat dan tata kelola negara.
Konteks Karhutla dan Kebutuhan Personel
Kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi di sejumlah daerah. Asap akibat karhutla kerap mengganggu aktivitas penerbangan, sekolah, dan kesehatan warga di wilayah terdampak.
Dengan jumlah polisi hutan yang saat ini sekitar 20.000 orang, cakupan pengawasan terhadap kawasan hutan yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri. Penambahan menjadi 70.000 personel diharapkan memperkuat patroli, deteksi dini titik panas, serta penindakan terhadap pembukaan lahan secara ilegal.
Namun, rencana ini masih memerlukan pembahasan teknis. Penambahan personel berarti kebutuhan rekrutmen, pelatihan, perlengkapan, dan anggaran operasional yang tidak sedikit. Karena itu, keterlibatan Kementerian PAN RB menjadi penting untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan kepegawaian.
Penguatan polisi hutan juga bersinggungan dengan peran pemerintah daerah, masyarakat sekitar hutan, dan perusahaan pemegang izin konsesi. Tanpa kolaborasi semua pihak, penambahan jumlah personel berpotensi tidak berjalan efektif di lapangan.
Reaksi Kapolri saat diperintah Prabowo latih polisi hutan, target 70 ribu personel cegah karhutla kini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat perlindungan hutan. Publik menantikan penjelasan resmi mengenai skema pelatihan, tahapan rekrutmen, serta target waktu yang akan ditempuh.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah bagaimana koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Polri, TNI, dan Kementerian PAN RB berjalan. Kejelasan soal anggaran dan tahapan pelaksanaan akan menentukan apakah target 70.000 polisi hutan dapat terwujud tepat waktu atau justru berhenti sebagai wacana.
