Cakrawala News – 09 September 2026 | Menilik tarik-menarik dividen BUMN Rp 120 triliun Purbaya vs Danantara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, masih berbeda pendapat. Purbaya menyatakan Danantara akan menyetor Rp 120 triliun ke kas negara, sementara Rosan membantah telah ada kesepakatan final.
Purbaya pertama kali mengumumkan rencana setoran tersebut pada 28 Agustus 2026, menyebut angka Rp 120 triliun sebagai keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan dana itu akan dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya dan menjadi tambahan penerimaan negara untuk memperkuat cadangan fiskal. Namun, sehari kemudian, Rosan menegaskan belum ada pembahasan resmi mengenai hal itu.
“Apanya? Orang belum ada pembahasan apa-apa kok,” ujar Rosan di Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Ia juga enggan mengonfirmasi pernyataan Purbaya yang menyebut telah ada kesepakatan antara dirinya dan Presiden.
Ketidaksepakatan ini memicu sorotan dari pengamat BUMN, Herry Gunawan. Direktur NEXT Indonesia Center itu menilai langkah Purbaya yang langsung mengumumkan nominal setoran kepada publik terlalu terburu-buru. Herry merujuk pada Pasal 3H Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur bahwa sebagian keuntungan BPI Danantara ditetapkan sebagai laba untuk negara setelah dilakukan pencadangan.
“Bukan ujug-ujug minta Rp 120 triliun, seperti gaya Purbaya yang langsung menyampaikan ke publik dengan mengatasnamakan Presiden pula,” tulis Herry dalam analisisnya, Selasa (8/9). Ia menekankan bahwa besaran laba yang dapat disetor harus memperhitungkan kebutuhan pencadangan risiko investasi dan akumulasi modal.
Herry juga menyoroti dampak finansial jika permintaan itu langsung disetujui. Ia menyebut laba BPI Danantara pada tahun buku 2025 mencapai sekitar Rp 145,3 triliun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, dan target laba tahun ini Rp 200 triliun. Jika Rp 120 triliun langsung disetor, kondisi keuangan Danantara berpotensi rentan, kemampuan investasi menurun, dan risiko investasi yang berjalan semakin besar karena pencadangan melemah.
Di sisi lain, Purbaya membela rencananya. Ia menyebut setoran Rp 120 triliun akan meningkatkan penerimaan negara dibanding dividen BUMN tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 90 triliun per tahun. “Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau jadi Rp 120 triliun kan bagus, meningkat. Malah pemerintah nggak rugi, pendapatan malah nambah,” katanya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Danantara sebenarnya keberatan dengan rencana tersebut. Dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Jakarta, Kamis (3/9/2026), ia menyatakan, “Kita akan masukin ke PNBP situ. Walaupun mereka masih protes, tapi perintah Bapak Presiden, sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah.”
Pemerintah berharap dana Rp 120 triliun dapat masuk tahun ini untuk menjadi bantalan fiskal di tengah proyeksi penurunan PNBP pada 2027. Defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, dari target awal Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Namun, Rosan menegaskan bahwa angka tersebut belum final dan memerlukan koordinasi lebih lanjut. Pihak Danantara juga menyampaikan perlunya perbedaan yang jelas antara dividen BUMN yang dikelola Danantara dan laba Danantara yang dapat disetorkan kepada negara.
Hingga kini, belum ada titik temu antara dua lembaga tersebut. Yang jelas, tarik-menarik dividen BUMN Rp 120 triliun antara Purbaya dan Danantara masih menyisakan tanda tanya mengenai kepastian setoran dan dampaknya terhadap kesehatan keuangan BPI Danantara. Publik menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan Danantara untuk menyelesaikan perbedaan ini dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.
