Cakrawala News – 23 Oktober 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap kebijakan migrasi negara Eropa. Dalam pernyataannya pada Selasa (20/10/2026), Trump sebut Spanyol tidak bertindak usai Ceuta diinvasi imigran, menuding pemerintah Spanyol menerima begitu saja ribuan imigran ilegal yang masuk ke wilayahnya.
Pernyataan itu menjadi bagian dari gelombang kritik Trump terhadap sejumlah negara Eropa yang dinilainya gagal mengendalikan arus migrasi. Menurut Trump, situasi di Spanyol, khususnya di Ceuta, memperlihatkan bahwa Eropa kini menghadapi darurat imigrasi yang berpotensi mengubah wajah benua tersebut.
“Dalam kasus Prancis, dan seluruh Eropa, mari kita lihat Spanyol, negara itu sudah diinvasi ribuan imigran. Namun, mereka menerima mereka. Eropa saat ini harus mengubah pandangannya. Jika tidak maka tidak akan ada Eropa yang kita kenal selama ini,” ujar Trump, sebagaimana dikutip dari EFE.
Kritik Sejak Awal September
Kritik Trump bukan yang pertama. Pada awal September, ia sudah menyoroti insiden masuknya ribuan imigran asal Maroko ke Ceuta. Saat itu, Trump menilai Spanyol telah menjadi negara rusak dan menegaskan belum pernah melihat situasi krisis migrasi sebesar yang terjadi di Ceuta.
Dalam pandangan Trump, imigran ilegal yang datang ke Eropa berasal dari berbagai penjuru dunia, terutama dari negara-negara yang memiliki banyak masalah dalam negeri. Ia menilai gelombang kedatangan tersebut, jika dibiarkan, dapat menghancurkan Eropa.
Pernyataan Trump sebut Spanyol tidak bertindak usai Ceuta diinvasi imigran itu pun langsung menuai bantahan dari pemerintah Spanyol. Menteri Kebijakan Teritorial Spanyol, Angel Victor Torres, menegaskan bahwa tuduhan pemerintah pusat bersikap pasif dalam menangani krisis migrasi di Ceuta tidak berdasar.
Bantahan Pemerintah Spanyol
Torres menjelaskan bahwa pemerintah Spanyol telah mengerahkan penambahan personel polisi dan aparat keamanan untuk mengusir imigran ilegal. Pemerintah juga mengklaim telah menyediakan 7.400 tempat untuk menampung para imigran.
Meski demikian, Torres mengakui bahwa sejauh ini belum ada imigran anak yang dideportasi dari Ceuta. Pemerintah baru memulangkan imigran dewasa ke Maroko.
Bantahan tersebut disampaikan menyusul langkah hukum yang diambil pemerintah Ceuta. Pemerintah lokal mengajukan gugatan kepada pemerintah pusat di Mahkamah Agung Spanyol karena menilai penanganan pemulangan imigran ke Maroko tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Juru Bicara Pemerintah Ceuta, Alejandro Ramirez, menyebut pemerintah Spanyol belum menyelesaikan masalah krisis migrasi selama 30 hari. Padahal, Ceuta telah memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat untuk mengusir atau memulangkan imigran sesuai prosedur perlindungan internasional dalam jangka waktu tersebut.
Kritik Trump Meluas ke Prancis
Serangan Trump terhadap kebijakan migrasi Eropa tidak berhenti di Spanyol. Dalam pidato di Park City, Kansas, ia juga mengkritik demonstrasi besar-besaran siswa SMA di Prancis yang menuntut perbaikan sekolah dan pendidikan.
Menurut Trump, aksi demo tersebut didorong oleh imigran dan kelompok yang disebutnya ingin mengambil alih Prancis. Ia menilai imigran, jihadis, dan komunis sudah membakar serta menjarah di negara tersebut.
“Jika Anda melihat apa risiko dalam pemilu sela ini. Maka Anda dapat melihat apa yang terjadi di Prancis. Seluruh dunia sudah tiba dan Paris akan menjadi sebuah kota Muslim dalam waktu dekat. Namun, masalahnya berbeda, kita sudah menutup perbatasan, mereka belum,” kata Trump, dikutip dari The Guardian.
Ia pun mendesak Prancis segera menutup perbatasannya dari imigran. “Apa yang terjadi di Prancis berkaitan erat dengan imigrasi. Ini bukan tentang sekolah atau lainnya. Ini imigrasi. Maka dari itu, segera tutup perbatasan Anda,” ujarnya.
Kritik senada datang dari Wakil Presiden AS JD Vance. Ia menilai demonstrasi di Prancis terjadi karena negara itu membiarkan imigran masuk, khususnya orang-orang yang tidak memiliki budaya sama dengan Prancis. Sementara Juru Bicara Parlemen AS Mike Johnson menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan kekacauan serupa terjadi.
Departemen Keamanan Negara (DHS) turut mengusulkan peringatan keras soal imigrasi di Prancis. Menurut DHS, kekerasan dan kerusuhan di Prancis dapat juga terjadi di AS apabila kontrol perbatasan dilonggarkan.
Macron Merespons soal Informasi Palsu
Di sisi lain, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik para pemimpin dunia yang melontarkan komentar “bodoh” terkait kerusuhan dan penjarahan di sela-sela demonstrasi nasional di Prancis. Kritik itu diduga mengarah kepada Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Macron menilai komentar para pemimpin tersebut dipengaruhi video palsu hasil kecerdasan buatan (AI) yang menggambarkan kerusuhan di Prancis. Ia juga menuduh pihak asing menyebarkan gambar-gambar palsu yang memicu kesalahpahaman tentang situasi di negaranya.
“Ada manipulasi informasi dari luar negeri yang memicu komentar-komentar tidak dapat diterima, bahkan bodoh, dari banyak pihak, termasuk para pemimpin negara lain,” kata Macron kepada wartawan di Doha, dikutip dari France 24.
Meski tidak menyebut nama secara langsung, Macron menyinggung komentar para pemimpin yang dinilainya berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum di negara masing-masing. Trump akan menghadapi pemilihan paruh waktu di AS pada November, sedangkan Netanyahu bersiap menghadapi pemilihan umum di Israel bulan ini.
Macron menegaskan bahwa dirinya tidak melihat adanya campur tangan asing dalam rangkaian peristiwa di Prancis pada akhir pekan lalu. Namun, ia memperingatkan bahwa gambar-gambar buatan AI telah digunakan untuk menggambarkan kejadian yang sebenarnya tidak pernah berlangsung.
“Kami melihat gambar-gambar hasil AI yang menunjukkan adegan-adegan yang tidak pernah terjadi di Prancis. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa negara kami telah ‘diserbu gerombolan migran dan kelompok Islamis’. Pernyataan itu sama sekali tidak benar,” tambahnya.
Pernyataan Trump sebut Spanyol tidak bertindak usai Ceuta diinvasi imigran memperlihatkan bagaimana isu migrasi terus menjadi bahan perdebatan politik lintas benua. Di satu sisi, Washington mendorong kontrol perbatasan yang lebih ketat di Eropa. Di sisi lain, pemerintah Spanyol dan Prancis membantah tudingan tersebut dan menyoroti penyebaran informasi palsu yang memperkeruh situasi.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah kelanjutan gugatan pemerintah Ceuta terhadap pemerintah pusat Spanyol di Mahkamah Agung, serta bagaimana respons negara-negara Eropa terhadap tekanan politik dari luar menjelang agenda pemilu di masing-masing negara.
