Cakrawala News – 10 September 2026 | PM Inggris Andy Burnham tak akan diam atas penderitaan warga Palestina, ini langkah konkretnya berupa pembatasan perdagangan dengan permukiman Israel di Tepi Barat. Langkah tersebut diumumkan setelah Burnham menegaskan bahwa seruan solusi dua negara selama bertahun-tahun tidak akan berarti tanpa tindakan nyata.
Pernyataan itu disampaikan Burnham melalui akun media sosial X pada Selasa, 8 September 2026. Ia menilai penderitaan warga Palestina merupakan “noda pada hati nurani dunia” dan mengakui respons Inggris di masa lalu terlalu lambat serta tidak memadai.
“Selama bertahun-tahun kami telah menyerukan solusi dua negara di Timur Tengah, namun kita harus mengakui bahwa kata-kata tersebut tidak ada artinya kecuali jika kita menindaklanjutinya dengan tindakan nyata,” tulis Burnham, seperti dikutip dari pernyataannya.
Pembatasan Perdagangan yang Terarah
Kebijakan baru Inggris ini menyasar barang yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Burnham, langkah tersebut telah diperhitungkan secara hati-hati dan diarahkan khusus, bukan kepada rakyat Israel, melainkan terhadap kebijakan pemerintah Israel yang dinilai tidak dapat diterima.
“Sudah terlalu lama kita ragu untuk bertindak, karena takut dituduh anti-Israel,” ujarnya.
Pengumuman resmi mengenai pembatasan ini disiapkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband. Sebelumnya, kantor Perdana Menteri di 10 Downing Street mengonfirmasi adanya komunikasi langsung antara Burnham dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sambungan telepon pada Senin, 7 September 2026. Percakapan itu membahas masa depan solusi dua negara untuk wilayah Palestina dan Israel.
Sejumlah diplomat Inggris dilaporkan secara tertutup meyakinkan AS bahwa sanksi tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan tidak akan berdampak nyata pada hubungan perdagangan maupun keamanan yang lebih luas. Langkah itu diambil untuk meredam potensi ketegangan dengan pemerintahan Trump.
Bagian dari Gerakan Kolektif Negara Eropa
Kebijakan Inggris ini merupakan bagian dari gerakan kolektif bersama sebelas negara Eropa lainnya, termasuk Prancis, serta Kanada. Secara serentak, negara-negara tersebut mengumumkan rencana pemberlakuan pembatasan nasional terhadap perdagangan barang dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.
Langkah itu dipicu oleh rencana terbaru Israel untuk membangun sekitar 1.200 unit rumah baru di wilayah pendudukan. Seluruh permukiman di Tepi Barat dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Di hadapan parlemen House of Commons, Miliband menegaskan Inggris bersiap menetapkan serangkaian langkah untuk mencegah keterlibatan negaranya dalam proyek pembangunan permukiman E1 di wilayah Palestina. Proyek E1 dinilai melanggar hukum internasional karena dapat membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan menghubungkan permukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur.
“Pemerintah ini tidak akan membiarkan kehancuran solusi dua negara. Kami akan bertindak, dan saya akan menetapkan serangkaian langkah komprehensif dalam beberapa pekan mendatang,” ucap Miliband.
Data PBB menunjukkan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang 2026 saja, tercatat lebih dari 1.400 serangan yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerusakan properti. Sekitar 750.000 warga Israel disebut tinggal di 516 permukiman dan pos permukiman di wilayah yang diduduki.
Respons Israel dan Tantangan Diplomatik
Rencana pengenaan sanksi ini memperkeruh hubungan diplomatik antara London dan Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar pada pekan sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil tindakan balasan terhadap Inggris jika pembatasan tersebut benar-benar dijalankan.
“Jika mereka bertindak, saya pikir mereka akan membuat kesalahan besar,” tutur Saar kepada media Israel Ynet.
Hubungan kedua pihak kian meruncing setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencemooh Inggris dengan sebutan “Republik Islam Inggris” pada bulan lalu akibat kritik media di sana. Meski demikian, Inggris hingga kini masih mempertahankan hubungan diplomatik serta menyuplai komponen jet tempur F-35 melalui program penyediaan bersama global.
Analis kebijakan dari British Palestinian Committee, Zena Agha, menilai sanksi dagang terhadap permukiman merupakan langkah minimum yang semestinya diambil setiap negara. Ia berpandangan bahwa secara materi, operasi rezim Israel tetap berlanjut serupa seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Kami melihat hal ini lebih sebagai kelanjutan daripada sebuah perubahan drastis,” kata Agha.
Langkah pembatasan ini menyusul sikap bersama 21 negara dan Komisi Eropa pada bulan sebelumnya yang menuntut Israel menghentikan ekspansi permukiman di Tepi Barat. Pemerintahan pimpinan Burnham yang berkuasa sejak Juli 2026 dinilai mengambil langkah lebih berani terkait ketegangan di Timur Tengah.
Komitmen PM Inggris Andy Burnham tak akan diam atas penderitaan warga Palestina, ini langkah konkretnya menjadi penanda perubahan pendekatan London terhadap kebijakan permukiman Israel. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada pelaksanaan rinci dan respons pihak-pihak terkait, termasuk potensi tindakan balasan dari Israel serta dinamika hubungan Inggris dengan Amerika Serikat.
Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah rincian langkah komprehensif yang dijanjikan Miliband dalam beberapa pekan mendatang, serta sejauh mana negara-negara Eropa lain merealisasikan komitmen serupa. Perkembangan ini akan menentukan apakah tekanan kolektif terhadap ekspansi permukiman dapat menjaga peluang solusi dua negara yang selama ini menjadi harapan bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan.
