Cakrawala News – 13 November 2026 | Advokat Denny Indrayana resmi mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Langkah Denny Indrayana cabut gugatan di PTUN, ingatkan Gibran tak melawan, disampaikan dalam sidang lanjutan pada Kamis, 12 November 2026, setelah objek perkara dinyatakan batal dan dicabut.
Denny bertindak sebagai kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, yang sebelumnya mengajukan gugatan bersama Mercy Sihombing. Dalam sidang di PTUN Jakarta, ia meminta majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan karena surat yang menjadi objek sengketa sudah tidak ada lagi.
“Dengan sudah dibatalkan dan sudah dicabut, tidak ada lagi objek gugatan. Karena itu, tadi kami menegaskan agar permohonan kami perkara ini, penggugat cabut, dikabulkan,” kata Denny di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dua Alasan Pencabutan Gugatan
Denny menjelaskan, keputusan mencabut gugatan didasari dua alasan utama. Pertama, adanya putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut Denny, salinan putusan tersebut telah diterima pihaknya pada 10 November 2026.
Kedua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat telah menyerahkan pencabutan surat tersebut kepada PTUN Jakarta pada hari persidangan. Pencabutan itu ditunjukkan langsung dalam sidang.
Meski demikian, permintaan pencabutan gugatan mendapat perlawanan dari pihak Tergugat Intervensi yang diwakili kuasa hukum Muhammad Rullyandi. Rullyandi tetap menginginkan persidangan dilanjutkan. Denny pun mempertanyakan sikap tersebut karena objek gugatan sudah tidak ada.
“Gugatan ini meminta keputusan surat keterangan pendidikan Gibran itu dibatalkan. Sudah tidak ada. Barangnya sudah dicabut. Apalagi yang mau diteruskan? Aneh bin ajaib,” ujarnya.
Gibran Dinilai Terlambat Membuktikan Ijazah
Dalam kesempatan itu, Denny juga menanggapi keinginan pihak Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah pendidikannya di PTUN. Menurutnya, langkah tersebut sudah terlambat karena banyak kesempatan sebelumnya tidak dimanfaatkan.
“Setelah mendapatkan keputusan yang merasa dirugikan, baru muncul. Baru setelah putusan Mahkamah Agung mau memperjuangkan. Too late,” kata Denny.
Ia menyinggung sejumlah momen ketika pihak Gibran dinilai tidak menghadirkan bukti. Mulai dari persidangan yang melibatkan Subhan, permintaan menghadirkan ijazah di Komisi Informasi Pusat, hingga proses di Mahkamah Konstitusi. Menurut Denny, pihak Gibran baru menjadi tergugat intervensi setelah putusan MA keluar.
Denny menegaskan, objek gugatan di PTUN adalah suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran, bukan advanced diploma. Surat yang terkait instansi UTS Insearch itu disebut digunakan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden RI.
Seruan agar Gibran Tak Melawan
Sebelumnya, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya pada Selasa (10/11/2026), Denny sudah mengingatkan Gibran agar tidak melawan putusan hukum yang telah final. Ia menilai langkah Gibran berencana menempuh upaya hukum ke PTUN dan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan MA sebagai sikap yang keliru.
“Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru,” ungkap Denny.
Menurutnya, putusan MK bersifat final and binding, sementara putusan MA sudah inkracht dan mengikat. Karena itu, ia berpandangan Gibran seharusnya hormat, tunduk, dan patuh, lalu menyatakan diri berhenti dari jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 8 UUD 1945.
Denny juga menilai apa yang dilakukan Gibran merupakan contoh buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Ia meminta Gibran tampil dengan ketegasan sikap di hadapan publik, bukan menempuh upaya hukum lanjutan yang menurutnya sudah tidak tersedia.
Ia turut menyinggung pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto. Denny meyakini Prabowo tidak menolak niat Gibran untuk mundur, dan meminta sikap sopan santun Presiden tidak dimaknai sebagai izin untuk tidak mundur.
Konteks Perkara
Gugatan di PTUN berawal dari permintaan pembatalan suket penyetaraan pendidikan Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat dari segi proses, isi, maupun kewenangan. Denny menyebut, ketika MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara tamat SMA, suket tersebut kehilangan rohnya karena syarat terbitnya adalah bukti tamat pendidikan SMA di UTS Insearch.
Ia juga menyatakan pencabutan gugatan dilakukan untuk menghindari delegitimasi putusan MK terkait suket tersebut. Dengan objek perkara yang sudah batal dan dicabut, Denny berharap majelis hakim mencabut, menggugurkan, atau tidak menerima gugatan.
Langkah Denny Indrayana cabut gugatan di PTUN, ingatkan Gibran tak melawan, menandai babak baru sengketa dokumen pendidikan sang Wakil Presiden. Perhatian publik kini tertuju pada sikap majelis hakim PTUN Jakarta atas permintaan pencabutan tersebut, sekaligus respons Gibran terhadap desakan agar tunduk pada putusan hukum yang sudah final.
