Cakrawala News – 23 Oktober 2026 | Memasuki 2 tahun Prabowo-Gibran, mata uang Garuda terbang makin rendah [titlebase] menjadi sorotan di tengah klaim pemerintah soal capaian ekonomi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah perkembangan ekonomi selama dua tahun terakhir, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga di atas 5 persen hingga kenaikan upah buruh.
Dalam keterangannya, Rabu (21/10), Syahganda menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Ia menyebut belanja pemerintah pada awal tahun menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas ekonomi dan menggerakkan sektor swasta.
“Kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
Menurut Syahganda, capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari angka produk domestik bruto semata. Pemerintah, katanya, juga perlu memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menilai arah kebijakan ekonomi mulai menekankan pemerataan manfaat pertumbuhan. Syahganda mencontohkan perkembangan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh sebagai sejumlah indikator yang perlu diperhatikan untuk menilai dampak kebijakan pemerintah.
Syahganda menyoroti kenaikan nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu indikator perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian. NTP meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebutkan dalam bahan, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat sebesar 108,85.
Di sektor ketenagakerjaan, Syahganda menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen. Ia membandingkannya dengan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah 2 tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.
Reformasi Hukum Dinilai di Jalur Tepat
Di sisi lain, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026, Garuda Institute menilai pembenahan sektor hukum sudah pada jalur yang tepat. Hal ini tercermin dari agenda pemberantasan korupsi, reformasi kelembagaan penegak hukum, pembaharuan berbagai regulasi, hingga perluasan akses keadilan.
Sekretaris Eksekutif Garuda Institute Alexander Waas mengatakan dua tahun pemerintahan Prabowo telah berhasil meletakkan dasar-dasar reformasi hukum, bukan sekadar pembentukan regulasi dan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi terbukti menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan hukum bukan semata-mata berapa banyak undang-undang yang disahkan atau berapa besar aset negara yang berhasil diselamatkan. Ukuran yang paling mendasar adalah apakah negara hadir melindungi hak-hak masyarakat. Dan, dalam kondisi inilah rakyat mulai melihat kehadiran negara dalam memberikan pelindungan,” kata Alexander Waas dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Lebih jauh, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional pada 2 Januari 2026, serta pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada November 2025 menjadi tonggak dalam perubahan sistem hukum pidana nasional.
Namun demikian, Alexander Waas menilai keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup dinilai dari selesainya proses legislasi. Jauh lebih penting implementasi harus menjamin kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan bagi korban, serta proses peradilan yang adil.
“KUHP dan KUHAP yang baru harus menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan, bukan sekadar mengganti norma hukum. Pelaksanaannya perlu diawasi secara terbuka agar kewenangan aparat penegak hukum tidak digunakan secara berlebihan dan hak-hak rakyat tetap terlindungi,” ujar Alexander.
Garuda Institute menilai pelaksanaan regulasi pidana yang baru memerlukan kesiapan aparat, peningkatan kapasitas hakim, jaksa, penyidik, dan advokat, serta sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
Yang Perlu Diperhatikan ke Depan
Klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, kenaikan upah buruh 6,5 persen, serta perbaikan nilai tukar petani dan nelayan menjadi bahan penilaian publik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, sejumlah ekonom yang disebut Syahganda masih meragukan angka pertumbuhan tersebut, sehingga penjelasan soal front loading belanja pemerintah menjadi penting untuk diuji secara terbuka.
Di sisi lain, reformasi hukum yang dinilai sudah di jalur tepat oleh Garuda Institute masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama pada tahap implementasi KUHP dan KUHAP baru. Pengawasan terbuka terhadap kinerja aparat penegak hukum akan menjadi kunci agar perubahan regulasi benar-benar berdampak pada keadilan masyarakat.
Dengan demikian, 2 tahun Prabowo-Gibran, mata uang Garuda terbang makin rendah [titlebase] tetap menjadi catatan penting yang perlu dibaca bersama capaian ekonomi dan hukum lainnya. Publik akan menantikan data serta penjelasan lanjutan dari pemerintah mengenai arah kebijakan ke depan.
