Cakrawala News – 22 September 2026 | Ekonom Celios soroti pernyataan Prabowo yang sebut pakar bisa goblok menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto melontarkan kalimat kontroversial dalam peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai ucapan tersebut mencerminkan persoalan mendasar dalam cara pemerintah memandang peran akademisi dan pakar dalam perumusan kebijakan.
Dalam pernyataannya saat menghadiri acara puncak HUT PAN, Prabowo menyindir sejumlah pakar yang dinilainya terlalu merasa pintar. “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” ucap Prabowo, dikutip dari pemberitaan Suara.com, Sabtu (19/9/2026).
Prabowo juga mengaitkan kritik yang ia terima dengan tudingan fitnah yang menurutnya pernah dilontarkan sejumlah pakar. Ia bahkan mengutip konsep fitnah dalam Al-Qur’an saat berbicara di hadapan kader PAN. Meski mengaku kerap menjadi sasaran fitnah, Prabowo menyatakan memilih tidak memperpanjang persoalan tersebut dan membuka ruang untuk memaafkan apabila pihak yang bersangkutan menyadari kesalahannya.
Respons Ekonom Celios
Menanggapi hal itu, Nailul Huda menyampaikan kritiknya kepada IDN Times pada Sabtu (19/9/2026). Menurutnya, pernyataan kepala negara tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam cara pemerintah memandang masukan dari akademisi, pakar, dan ahli.
“Saya menduga, Prabowo merupakan orang yang tidak percaya dengan akademisi, pakar, dan ahli. Beliau mempunyai ketakutan akan kebenaran yang disampaikan oleh pakar tersebut terjadi, baik terkait dengan politik, ekonomi, dan lainnya,” ujar Nailul.
Nailul menilai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan pemerintah untuk lebih mengutamakan tindakan tanpa didahului kajian maupun pilot project yang memadai. Menurut dia, kebijakan yang diambil tanpa proses pengujian berisiko jauh dari keberhasilan.
“Presiden kita maunya action saja tanpa kajian ataupun pilot project. Akibatnya, kebijakan yang diambil jauh dari kata sukses,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa proses ilmiah, termasuk kajian dan diskusi dengan para ahli, penting untuk menguji sebuah kebijakan sebelum diterapkan secara luas. Proses tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dan memperbaiki desain kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Ekonom Celios soroti pernyataan Prabowo yang sebut pakar bisa goblok ini juga menyoroti dampaknya terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nailul menyayangkan apabila peran pakar justru semakin dikesampingkan ketika negara-negara lain berlomba mengembangkan keahlian yang semakin spesifik.
“Di saat negara lain berlomba menciptakan pakar di bidang yang sangat spesifik, Indonesia justru mundur jauh. Akibatnya, dari sisi kebijakan publik akan tidak berjalan optimal, dorongan untuk membentuk SDM unggul juga akan stagnan,” ujarnya.
Menurut Nailul, keberadaan pakar tetap diperlukan untuk memberikan masukan berbasis keilmuan dalam proses pengambilan kebijakan. “Toh buat apa butuh pakar, presidennya saja tidak percaya,” pungkasnya.
Kritik dari Kalangan Akademisi
Respons serupa datang dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA). Ketua Presidium KIKA Rina Mardiana menilai sindiran Prabowo menunjukkan pemerintah mengabaikan ilmu pengetahuan demi kekuasaan. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai “politik anti sains”.
“Istilah politik anti-sains untuk menunjuk pada kecenderungan politik ketika bukti ilmiah, kepakaran, dan proses pengujian pengetahuan kehilangan otoritasnya karena berhadapan dengan kepentingan atau narasi kekuasaan,” ungkap Rina dalam konferensi pers virtual pada Senin (21/9/2026).
Rina menyayangkan narasi yang mendelegitimasi peran pakar dalam pengawasan pemerintahan. Menurut dia, hal itu dapat dibaca sebagai pesan politik untuk membungkam suara-suara kritis.
“Ketika kekuasaan mulai menentukan mana pengetahuan yang boleh dipercaya berdasarkan kepentingan politik, yang terancam bukan hanya sains, yang terancam adalah kebebasan akademik, kualitas kebijakan publik, dan demokrasi itu sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik yang berlandaskan ilmu pengetahuan merupakan bentuk kecintaan para pakar pada tanah air dan bagian dari tanggung jawab intelektual. “Kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada negara,” imbuhnya.
KIKA kemudian menyerukan lima poin penting untuk menjaga kebebasan akademik dan demokrasi sebagai balasan atas sindiran tersebut.
Konteks dan Dampak
Pernyataan Prabowo tidak hanya menyinggung soal pakar. Dalam pidatonya di HUT PAN, ia juga menyoroti ancaman terhadap demokrasi dari kekuatan ekonomi dan uang. Prabowo menyebut demokrasi bisa “dibajak” dan “dibeli”, termasuk melalui pengaruh terhadap tokoh politik, aparat penegak hukum, hingga penggunaan buzzer dan robot di media sosial.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan keinginannya membawa Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera. Ia ingin anak-anak Indonesia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, termasuk terbebas dari stunting dan kekurangan gizi serta memiliki kesempatan mengenyam pendidikan. Menurutnya, pembangunan kualitas manusia menjadi bagian penting agar anak-anak Indonesia mampu bersaing dengan anak-anak dari negara lain.
Kritik yang disampaikan Ekonom Celios dan KIKA menyoroti pentingnya posisi pakar dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam pandangan Nailul, kajian ilmiah dan diskusi dengan ahli berperan untuk mengidentifikasi risiko, memperbaiki desain kebijakan, serta mendukung pengembangan SDM unggul.
Sejumlah kalangan menilai pernyataan Prabowo berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan komunitas akademik. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari Istana terkait respons terhadap kritik tersebut.
Yang perlu dicermati ke depan adalah bagaimana pemerintah menempatkan masukan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan. Sebab, kualitas kebijakan publik dan iklim kebebasan akademik menjadi indikator penting dalam menjaga demokrasi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
