Cakrawala News – 08 September 2026 | PP 26/2026 titik balik perjuangan dosen PPPK menjadi PNS menjadi sorotan di tengah isu keterlambatan pembayaran gaji ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2026 ini dinilai sebagai momentum penting bagi dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, di sisi lain, persoalan teknis administrasi masih menghambat kesejahteraan ASN di daerah.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Pemkab Gowa, Firdaus, mengungkapkan bahwa hingga 6 September 2026, sebanyak 10.992 ASN yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa belum menerima gaji. Keterlambatan ini bukan disebabkan oleh kondisi kas daerah atau kebijakan Bupati Gowa, melainkan murni karena adanya sumbatan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Keterlambatan gaji bukan disebabkan oleh kondisi kas daerah maupun kebijakan Bupati Gowa, ini murni karena adanya sumbatan di salah satu OPD,” ujar Firdaus di Gowa, Senin (7/9). Ia menegaskan bahwa likuiditas kas daerah dalam kondisi sangat sehat, aman, dan siap untuk melakukan pembayaran. Namun, terdapat persoalan teknis dan administratif yang menyebabkan proses pembayaran gaji belum dapat dilakukan sesuai jadwal, salah satunya terjadi pada proses rekonsiliasi atau cut-off di Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa.
Sementara itu, beredar isu mengenai rencana pemindahan penyaluran gaji PNS dan PPPK daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Isu tersebut dinilai dapat memberikan efek berantai bagi tenaga kerja, bisnis bank, dan perekonomian daerah. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan maupun rencana untuk memindahkan penyaluran gaji ASN daerah dari BPD ke bank-bank Himbara.
“Enggak ada. Itu bukan dari kita (Kemenkeu). Kita tidak ada kebijakan seperti itu. Kita seperti biasa saja,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9). Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat hingga saat ini tidak merencanakan perubahan mekanisme transfer maupun penyaluran dana kepada pemerintah daerah. “Kalau pemdanya yang ngatur ya saya enggak tahu, tetapi dari pemerintah pusat enggak ada rencana seperti itu,” ujarnya.
Pernyataan Menkeu tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan keterlambatan gaji ASN di daerah dengan wacana pemindahan payroll. Dalam konteks yang lebih luas, PP 26/2026 titik balik perjuangan dosen PPPK menjadi PNS menjadi harapan baru bagi ribuan dosen yang selama ini berstatus PPPK. Peraturan pemerintah ini dinilai mampu memberikan kepastian hukum dan jenjang karier yang lebih jelas bagi dosen yang telah mengabdi.
Meski demikian, implementasi PP 26/2026 titik balik perjuangan dosen PPPK menjadi PNS di lapangan masih memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi data kepegawaian, proses rekonsiliasi, dan administrasi yang tertib menjadi kunci agar hak-hak ASN, termasuk pembayaran gaji, dapat disalurkan tepat waktu. Pengalaman di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa hambatan teknis di tingkat OPD dapat menunda pembayaran gaji ribuan ASN, baik PNS maupun PPPK.
Firdaus memastikan bahwa masalah gaji ASN ini tetap menjadi perhatian utama Pemkab Gowa. Pihaknya berkomitmen untuk segera menyelesaikan sumbatan yang terjadi agar seluruh ASN dapat menerima haknya. “Kami akan memastikan proses pembayaran gaji segera tuntas dan tidak terulang kembali,” tegasnya.
<p Sementara itu, bagi para dosen PPPK yang menantikan status PNS, PP 26/2026 titik balik perjuangan dosen PPPK menjadi PNS diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan kesejahteraan dan kepastian kerja. Dengan adanya regulasi ini, para dosen PPPK yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PNS tanpa harus melalui proses seleksi yang panjang. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Ke depannya, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi kepegawaian agar tidak terjadi lagi keterlambatan pembayaran gaji. Koordinasi antara dinas terkait, Badan Keuangan Daerah, dan Sekretariat DPRD perlu diperkuat. Selain itu, sosialisasi mengenai PP 26/2026 juga perlu dilakukan secara masif agar seluruh ASN, khususnya dosen PPPK, memahami hak dan kewajibannya.
Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ini, diharapkan kesejahteraan ASN, terutama dosen PPPK, semakin membaik. Perjuangan panjang para dosen PPPK untuk menjadi PNS akhirnya menemukan titik terang, dan semoga implementasinya berjalan lancar di seluruh Indonesia.