Cakrawala News – 12 November 2026 | Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berjanji bakal meninjau kembali keberadaan Jaga Warga setelah berdialog langsung dengan ratusan demonstran Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Janji Sultan HB X untuk meninjau kembali keberadaan Jaga Warga itu disampaikan di hadapan massa yang menuntut pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga.
Berbeda dari biasanya, Sultan tidak menemui demonstran dari balik gerbang atau melalui perwakilan pemerintah. Raja Keraton Yogyakarta itu memilih duduk lesehan dan bersila di halaman pintu gerbang Kepatihan, berhadapan langsung dengan massa aksi, untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Dalam dialog tersebut, Sultan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, massa aksi lainnya berdiri menyimak jalannya pertemuan dari sekitar lokasi.
Lima Tuntutan Massa Aksi
Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan lima tuntutan utama kepada Sultan. Pertama, mencabut Pergub tentang Jaga Warga yang dinilai berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Kedua, mencabut aturan pelarangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.
Ketiga, menetapkan upah buruh di DIY sesuai komponen kebutuhan hidup layak (KHL). Keempat, mendesak pemerintah segera menindaklanjuti persoalan pembangunan Stadion Mandala Krida. Kelima, menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online (ojol).
“Jadi, itu lima tuntutan yang kami sampaikan,” ujar perwakilan massa aksi Aliansi Jogja Memanggil, Agof, Selasa.
Massa yang mengenakan pakaian serba hitam mulai datang di pintu selatan kompleks Kepatihan sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk dan bendera di gerbang, lalu bergantian berorasi. Setelah sekitar satu jam, Sultan keluar menemui massa aksi.
Sebelumnya, aksi sempat diwarnai ketegangan. Massa menolak ditemui oleh pejabat perwakilan dan bersikeras meminta Gubernur DIY hadir langsung. Ketegangan mereda ketika Sultan HB X akhirnya datang dan menemui massa secara langsung pada pukul 16.05 WIB, setelah dialog awal yang diupayakan Sekda DIY Ni Made Indriyanti sempat menemui jalan buntu.
Alasan Jaga Warga dan Sikap Sultan
Menanggapi tuntutan tersebut, Sultan memberikan penjelasan satu per satu. Terkait Pergub Jaga Warga, ia menyatakan pemerintah daerah terbuka untuk mempertimbangkan kembali aturan itu dengan menyesuaikan kondisi masyarakat.
Menurut Sultan, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat, bukan untuk membatasi kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat. “Jaga Warga itu menghadapi masalah itu tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi di masyarakat itu ada masalah narkoba, masalah kenakalan-kenakalan yang ada, dan sebagainya,” ujarnya.
Meski demikian, Sultan tidak menutup kemungkinan melakukan peninjauan apabila aturan tersebut justru menghambat perkembangan demokrasi di Yogyakarta. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” katanya.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak pernah menghambat warga atau mahasiswa untuk berdemokrasi. “Silakan, tapi jangan ada kekerasan yang terjadi,” ujar Sultan.
Penjelasan Sultan bahwa Jaga Warga dibentuk untuk menjaga keamanan masyarakat sempat disambut sorakan dan teriakan riuh dari massa yang berada di hadapannya.
Polemik keberadaan Jaga Warga sebelumnya mencuat setelah aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 1 September 2026. Saat itu, sejumlah orang mengenakan rompi bertuliskan “Jaga Warga DIY” terlibat aksi saling dorong dengan massa demonstran.
Mengutip laman resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) Pemda DIY, pembentukan dan fungsi Jaga Warga diatur melalui Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur Kelompok Jaga Warga sebagai lembaga kemasyarakatan berbasis masyarakat di tingkat padukuhan, kampung, atau Rukun Warga (RW).
Secara umum, Kelompok Jaga Warga beranggotakan maksimal 25 orang dengan masa kerja selama tiga tahun. Kelompok ini bertindak sebagai mitra Dukuh, Ketua RW, atau Ketua Kampung dalam membantu penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.
Soal Upah dan Stadion Mandala Krida
Persoalan upah dan biaya hidup juga menjadi sorotan utama demonstran. Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, membeberkan ketimpangan antara Indeks Pembangunan Manusia dan biaya hidup di DIY yang dinilai tidak sebanding dengan standar upah minimum kawasan tersebut.
“Di Jogja, upah dengan Rp2.000.000 sekian gitu, kalau kita patokan dengan biaya hidup yang sampai Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000, bahkan biaya pendidikan di Jogja itu minimal paling murah itu Rp5.000.000 di Jogja sendiri, gimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Jogja yang mau menempuh dunia pendidikan, sedangkan upah standar di Jogja itu hanya Rp2.000.000 sekian,” ungkap Dion.
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil juga mendesak pemerintah menindak tegas praktik premanisme di Yogyakarta yang dinilai kian merajalela. Ia menyoroti dugaan penyusupan preman dalam aksi-aksi sebelumnya untuk membungkam massa.
“Praktik premanisme di Yogyakarta sudah merajalela dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah, hal ini mengingat dua kejadian kericuhan setiap pasca aksi diduga disusupi preman untuk membungkam massa. Dan terbaru, Polresta Yogyakarta telah menetapkan satu orang tersangka yang diduga preman saat membawa senjata tajam pada kericuhan aksi 28 Oktober lalu,” ujar Agof.
Soal Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan bahwa penanganan stadion sempat tertunda karena berkaitan dengan proses hukum dan statusnya sebagai barang bukti. Setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal September 2026 menyampaikan bahwa pembangunan stadion dapat dilanjutkan.
Janji Sultan HB X untuk meninjau kembali keberadaan Jaga Warga menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah membuka ruang evaluasi terhadap regulasi yang dipersoalkan publik. Namun, kelanjutan sikap itu masih menunggu kajian lebih lanjut, terutama terkait dampaknya terhadap ruang demokrasi dan keamanan warga di Yogyakarta.
Bagi massa aksi, pernyataan Sultan tersebut akan menjadi dasar penagihan berikutnya. Publik pun akan mencermati apakah lima tuntutan yang disampaikan benar-benar dijawab melalui kebijakan konkret, termasuk soal upah layak dan penanganan premanisme.
