Cakrawala News – 12 November 2026 | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah tegas kabar yang menyebut dirinya dicekal ke luar negeri maupun terlibat dalam kasus dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Klarifikasi isu penyadapan presiden, Tito Karnavian: Saya sudah tak urus internal Polri sejak 2019! [titlebase] ini disampaikan mantan Kapolri periode 2016-2019 tersebut usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Tidak ada, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya,” kata Tito kepada awak media. Ia menegaskan tidak pernah menerima surat pencekalan apa pun. “Nggak ada (surat pencekalan). Saya di sini, ke mana?” ujarnya menambahkan.
Bantahan itu muncul setelah namanya terseret dalam isu penyadapan yang diduga dilakukan Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Nama Tito mencuat karena rekam jejaknya sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara sebelum dipercaya memimpin Kementerian Dalam Negeri.
Fokus pada Tugas Mendagri
Tito menekankan bahwa seluruh waktu dan energinya kini tercurah untuk menjalankan amanah sebagai Mendagri, jabatan yang dipercayakan langsung oleh Presiden Prabowo pada 2019. Menurut dia, tugas tersebut menyita waktu yang luar biasa besar sehingga tidak memungkinkan dirinya ikut campur dalam urusan kepolisian.
“Saya dari 2019 sudah pensiun, baik dari polisi maupun Kapolri, saya enggak pernah ikut urusan polisi,” tegasnya. Ia bahkan menyebut dirinya pensiun lebih cepat dibandingkan seharusnya.
“Tugas saya, tugas kepercayaan sebagai Mendagri saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa. Kegiatannya banyak sekali,” kata Tito. Ia menambahkan bahwa urusan internal Polri kini sudah memiliki mekanisme pengawasan tersendiri, sehingga ia memilih tidak berkomentar lebih jauh.
Pernyataan senada juga disampaikan Tito saat dimintai tanggapan mengenai situasi yang tengah dihadapi Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Meski pernah berada dalam institusi yang sama, ia menegaskan tidak ingin mencampuri persoalan internal Korps Bhayangkara.
Bantah Rumah Dinas Jadi Tempat Pertemuan
Selain isu pencekalan, Tito membantah narasi yang menyebut rumah dinasnya dijadikan tempat berkumpul para pihak yang diduga terlibat penyadapan. Ia meluruskan bahwa rumah dinasnya berada di Widya Chandra I, bukan Widya Chandra IV seperti yang beredar.
“Ada yang bilang lagi bawa apa, katanya (pelaku penyadapan) kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Widya Chandra IV. Rumah saya kan Widya Chandra I, rumah dinas saya. Bukan IV,” ujar Tito.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak jelas kebenarannya. Menurut Tito, terlalu banyak informasi keliru yang muncul pasca-terungkapnya kasus penyadapan terhadap Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan pertemuan para mantan Kapolri dengan Presiden yang ia hadiri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan tersebut, menurutnya, merupakan agenda tersendiri dan tidak berkaitan dengan isu yang dituduhkan kepadanya.
Polri Bantah Isu Penangkapan
Isu yang menyeret nama Tito turut berkembang di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut adanya pejabat berinisial TK yang bakal ditahan karena diduga terlibat kasus penyadapan Presiden. Nama mantan Kapolri Idham Azis, yang memimpin Polri pada periode 2019-2021, juga ikut dikaitkan dalam perbincangan tersebut.
Kabar itu dibantah oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin. Saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (8/11/2026), ia menegaskan informasi yang mengaitkan kedua mantan Kapolri itu dengan penangkapan dalam perkara penyadapan tidak benar.
“Infonya tidak benar,” kata Asep. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang membuktikan keterlibatan Tito maupun Idham Azis dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Yang Perlu Dicermati
Klarifikasi isu penyadapan presiden, Tito Karnavian: Saya sudah tak urus internal Polri sejak 2019! [titlebase] ini menjadi pengingat bahwa perkembangan kasus penyadapan masih diwarnai derasnya informasi yang belum terverifikasi. Publik diminta merujuk pada keterangan resmi aparat dan pernyataan langsung pihak-pihak terkait.
Sejauh ini, status hukum Tito maupun Idham Azis dalam perkara tersebut belum dinyatakan secara resmi oleh penyidik. Bareskrim Polri masih menangani perkara dugaan penyadapan, sementara bantahan telah disampaikan baik oleh Tito selaku Mendagri maupun oleh pihak kepolisian.
Ke depan, masyarakat perlu menantikan keterangan resmi lebih lanjut dari penyidik mengenai perkembangan kasus ini. Sementara itu, imbauan Tito agar publik tidak mudah terprovokasi hoaks menjadi relevan di tengah banjir informasi yang menyertai perkara tersebut.
