Cakrawala News – 16 September 2026 | Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama akhirnya angkat bicara soal nasib pejabat di lingkungan instansinya yang sebelumnya terkena perombakan besar-besaran oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2026), Dirjen Bea Cukai bicara nasib pejabat yang dirombak Purbaya dengan menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan kantor pusat Kementerian Keuangan terkait kelanjutan posisi para personel yang telah dipindahkan tersebut.
Pernyataan itu muncul setelah Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, mengisyaratkan akan meninjau kembali pelantikan pejabat yang dilakukan pada pekan sebelumnya. Suahasil menggantikan Purbaya yang dicopot dari jabatannya dalam perombakan kabinet pada Senin sore, 14 September 2026.
“Yang pasti kami sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh kantor pusat Kementerian Keuangan, terkait dengan personil yang pindah, khususnya untuk Bea Cukai,” kata Djaka dalam konferensi pers, Selasa (15/9/2026).
Pergantian Menkeu Tak Ubah Tugas Bea Cukai
Meski menunggu keputusan lebih lanjut, Djaka memastikan pergantian Menteri Keuangan tidak mengubah tugas pokok dan fungsi Bea Cukai. Instansi tersebut, menurut dia, tetap menjalankan pengawasan di perbatasan maupun pengawasan di bidang cukai sebagaimana yang selama ini dilakukan.
“Untuk tugas dari menteri yang baru, nggak ada berubah, ya. Yang pasti kemarin sudah disampaikan oleh menteri bahwa Bea Cukai tetap melanjutkan apa yang sudah menjadi selama ini ataupun tugas pokok yang selama ini sudah dilakukan,” ujar dia.
Djaka juga membantah adanya konflik internal di lingkup Kementerian Keuangan yang dikaitkan dengan pergantian menteri. “Kata siapa? Nggak benar,” ujar Djaka saat dikonfirmasi soal isu gesekan tersebut.
Ia berharap pergantian jabatan Menkeu dapat membuat Kementerian Keuangan semakin meningkatkan perannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Harapannya ke depan Kementerian Keuangan bisa selalu menjaga APBN dengan baik,” kata Djaka.
Suahasil Akan Tinjau Pelantikan Pejabat
Sebelumnya, Suahasil Nazara menyatakan akan melihat kembali pelantikan pejabat yang dilakukan pada masa kepemimpinan Purbaya. Ia menegaskan akan menelaah keputusan menteri keuangan yang menjadi dasar pelantikan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan menteri keuangannya seperti apa dan kita akan tindaklanjuti dari situ,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).
Pernyataan itu menjadi perhatian banyak pihak, terutama karena perombakan yang dilakukan Purbaya menyentuh ratusan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kronologi Perombakan Besar-besaran
Pada Kamis, 10 September 2026, Purbaya merombak sekitar 50 pegawai eselon II serta 350 pegawai eselon III di Kementerian Keuangan. Perubahan jajaran dilakukan pada jabatan fungsional direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kemenkeu.
Purbaya sebelumnya memberi waktu sekitar tiga bulan kepada pejabat baru untuk membenahi kinerja di unit masing-masing. Ia menyatakan evaluasi akan dilakukan untuk melihat perkembangan perbaikan tata kelola dan integritas di institusi tersebut.
“Saya kan lihat 3 bulan ke depan seperti apa. Kalau gak ada progress, saya kocok ulang lagi,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2).
Langkah tegas itu disebut-sebut menjadi salah satu pertimbangan di balik pencopotan Purbaya dari kursi Menteri Keuangan. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor tersebut, Purbaya mengonfirmasi bahwa hal itu menjadi salah satu pertimbangan, di samping hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagian ada. (Sebagian lainnya) itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin aja,” kata Purbaya usai menghadiri prosesi serah terima jabatan kepada Suahasil Nazara di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Purbaya menuturkan, dirinya sudah memperhitungkan potensi pergeseran jabatannya, meski kepastian baru didapatkan saat panggilan telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi masuk. “Ya kita udah hitung-hitung. Kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu,” jelasnya.
Ia juga menepis spekulasi adanya benturan kebijakan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, seluruh langkah penataan fiskal yang dieksekusi selama satu tahun menjabat selalu selaras dengan arahan Presiden. “Gak ada. Kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan presiden. Aman lah itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyatakan tidak berminat kembali menduduki jabatan di pemerintahan dan memilih menjalani kehidupan personalnya. “Nggak (menjadi pejabat). Saya mau memancing di belakang rumah,” kelakarnya.
Harapan Dunia Usaha
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan turut mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai Suahasil bukan figur baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, dinilai memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting.
“Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak,” ujar Shinta saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Shinta menekankan hal terpenting bagi dunia usaha adalah agar proses transisi kepemimpinan berjalan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.
Ia juga berharap Kementerian Keuangan tetap mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “APBN perlu tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, tetapi pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” sebut Shinta.
Bagi pelaku usaha, prediktabilitas dinilai sangat penting, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis.
Di tengah dinamika tersebut, pernyataan Dirjen Bea Cukai bicara nasib pejabat yang dirombak Purbaya menjadi penanda bahwa proses konsolidasi di tubuh Kementerian Keuangan belum sepenuhnya rampung. Keputusan Suahasil mengenai kelanjutan pelantikan para pejabat akan menjadi sinyal penting bagi arah tata kelola instansi yang mengemban fungsi penerimaan negara itu.
Publik dan pelaku usaha kini menantikan langkah konkret Kementerian Keuangan dalam menindaklanjuti evaluasi tersebut, sekaligus memastikan bahwa transisi kepemimpinan tidak mengganggu kinerja pengawasan dan pelayanan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
