Cakrawala News – 21 September 2026 | Heboh gerakan ‘Black September‘ dikaitkan aksi massa besar-besaran, pakar wanti-wanti TNI & Polri agar publik tidak terjebak kecemasan berlebihan. Analis politik dan isu intelijen, Boni Hargens, menilai kemunculan wacana tersebut tidak sepenuhnya mengejutkan karena September memiliki sejumlah catatan sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Bulan September memang sarat dengan momen-momen bersejarah penting di Indonesia, dan hal itulah yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya,” kata Boni kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Wacana Black September belakangan ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, termasuk melalui media sosial. Istilah tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran munculnya aksi yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik pada September.
Semanggi II dan Resonansi Historis September
Boni menjelaskan bahwa September memiliki resonansi emosional dan politik yang kuat. Salah satu peristiwa yang disebutnya menjadi rujukan adalah Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999.
Menurut Boni, peristiwa itu merupakan aksi demonstrasi mahasiswa berskala besar menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang direspons represif oleh aparat. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah mahasiswa tewas, termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia.
“Salah satu contoh adalah Tragedi Semanggi II (24 September 1999) yang merupakan aksi demonstrasi mahasiswa berskala besar menolak Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB) yang direspons represif oleh aparat, menewaskan beberapa mahasiswa termasuk Yap Yun Hap dari Universitas Indonesia,” ujarnya.
Boni menilai latar belakang sejarah tersebut dapat digunakan oleh aktor tertentu untuk membangun persepsi seolah-olah terdapat ancaman besar yang akan terjadi. Ia juga menyebut penamaan Black September berpotensi menciptakan tekanan psikologis di tengah masyarakat, melampaui skala aksi yang sesungguhnya.
“Kemungkinan para dalang dan aktor memanfaatkan kerangka historis untuk memberikan legitimasi atau daya kejut pada rencana aksi mereka,” kata Boni.
Dua Alasan Publik Tak Perlu Cemas Berlebihan
Meski demikian, Boni memberikan dua argumentasi kunci mengapa masyarakat tidak perlu terjebak dalam kecemasan berlebihan terhadap wacana ini. Alasan pertama, aparat keamanan dinilai sudah berpengalaman.
Ia menyebut Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI memiliki rekam jejak yang kuat dalam menangani berbagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
“Percayalah, Polri, BIN, dan TNI memiliki kapabilitas dan pengalaman yang terbukti dalam menjaga keamanan nasional,” katanya.
Alasan kedua, menurut Boni, rasa takut justru dapat memperkuat gerakan itu sendiri. Ketakutan yang berlebihan terhadap wacana Black September dinilainya bisa memperbesar efek dari gerakan tersebut.
“Narasi ketakutan adalah bagian dari strategi destabilisasi yang ingin dicapai para pelakunya,” lanjut Boni.
Ia menegaskan bahwa wacana Black September adalah fenomena yang perlu dipahami secara proporsional. Menurutnya, isu ini tidak boleh diabaikan sepenuhnya, namun juga tidak perlu dibesar-besarkan hingga menimbulkan kecemasan sosial yang kontraproduktif.
“Meski wacana ini memanfaatkan momen historis, bukan indikasi ancaman yang tak tertanggulangi,” ujarnya.
Imbauan agar Publik Tidak Larut dalam Ketakutan
Dalam keterangannya, Boni juga meminta publik tidak larut dalam kekhawatiran. Ia mengingatkan bahwa aparat keamanan memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas nasional.
Imbauan serupa disampaikan dalam pemberitaan yang menyoroti merebaknya wacana Black September. Publik diminta tak terjebak ketakutan dan lebih mencermati informasi yang beredar secara kritis.
Isu Black September sendiri masih menjadi perbincangan di ruang publik. Hingga keterangan Boni disampaikan, belum ada penjelasan resmi dari aparat keamanan mengenai bentuk atau skala aksi yang dimaksud dalam wacana tersebut.
Karena itu, perkembangan isu ini masih perlu dicermati. Publik diharapkan merujuk pada informasi dari sumber resmi dan tidak memperbesar narasi yang belum terverifikasi.
Yang paling penting, menurut Boni, adalah sikap proporsional. Kewaspadaan tetap diperlukan, tetapi kecemasan berlebihan justru dapat menjadi bagian dari tujuan pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan.
Dengan rekam jejak Polri, BIN, dan TNI yang disebutnya terbukti, ia meyakini keamanan nasional tetap dapat terjaga. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan tidak menjadikan ketakutan sebagai pemicu keresahan sosial yang lebih luas.
