Cakrawala News – 21 September 2026 | Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setujui penjualan jet F-35 ke Saudi senilai Rp431 triliun atau setara 24,3 miliar dolar AS. Persetujuan awal atas pengadaan 48 unit jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin itu disampaikan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada Kamis (17/9/2026), dan kini menunggu proses peninjauan anggota parlemen sebelum kontrak benar-benar final. Jika terealisasi, Arab Saudi akan menjadi negara Arab pertama yang mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima tersebut.
Pengumuman ini muncul di tengah memanasnya kembali tensi keamanan di Timur Tengah. Pasukan koalisi pimpinan Riyadh tengah berhadapan dengan milisi Houthi asal Yaman, yang dalam beberapa waktu terakhir meningkatkan intensitas serangan rudal dan drone terhadap Arab Saudi, termasuk melancarkan serangan darat kilat untuk menguasai Selat Bab el-Mandeb, titik strategis jalur minyak dunia.
Isi Paket Penjualan dan Nilai Transaksi
Dokumen yang disampaikan kepada Kongres mencakup 48 unit F-35 serta 49 mesin produksi Pratt & Whitney. Paket tersebut tidak hanya berisi pesawat, tetapi juga berbagai perangkat dan layanan pendukung, seperti sistem komunikasi, perangkat peperangan elektronik, suku cadang, pelatihan, simulator, perangkat lunak, serta dukungan logistik. Nilai transaksi dilaporkan mencapai 24,3 miliar dolar AS.
Terdapat perbedaan konversi nilai yang beredar di sejumlah pemberitaan, bergantung pada kurs yang digunakan. Sebagian laporan menyebut angka sekitar Rp431,32 triliun dengan asumsi kurs Rp17.750 per dolar AS, sementara laporan lain menyebut sekitar Rp390 triliun bila dikonversikan dengan kurs Rp16.000 per dolar AS. Perbedaan ini murni berasal dari kurs acuan yang dipakai, bukan dari nilai transaksi dalam dolar AS yang sama-sama disebut 24,3 miliar dolar AS.
Departemen Luar Negeri AS menyatakan pasokan alutsista tersebut ditujukan untuk memperkuat pertahanan Riyadh sebagai sekutu utama non-NATO di kawasan Teluk. Menurut pernyataan resmi lembaga itu, penjualan yang diusulkan akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan meningkatkan keamanan sekutu utama non-NATO yang dinilai sebagai kekuatan bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di kawasan Teluk.
Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa penjualan tersebut akan menambah jumlah pesawat operasional Arab Saudi serta meningkatkan kemampuan pertahanan diri udara-ke-udara dan udara-ke-darat. Pemerintah AS belum menjelaskan secara rinci kapan jet-jet tempur tersebut akan dikirim ke Arab Saudi.
Jaminan Keunggulan Militer Israel
Washington memastikan kesepakatan penjualan pesawat siluman ini tidak akan mengubah keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah. Penegasan itu merujuk pada kebijakan lama AS yang berkomitmen menjaga keunggulan kualitatif militer Israel atas negara-negara lain di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, Israel menjadi satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan F-35 dan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan AS tersebut. Rencana penjualan F-35 ke Riyadh selama ini memang mendapat perhatian dari para pejabat Israel.
Di sisi lain, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menyambut baik rencana tersebut. Pihak kedutaan menilai persetujuan penjualan itu mencerminkan kekuatan dan ketahanan hubungan bilateral kedua negara, serta menegaskan bahwa kerja sama keamanan Saudi-AS telah berkontribusi pada stabilitas kawasan, memperkuat kemampuan pertahanan bersama, dan memajukan kepentingan keamanan bersama. Kedutaan juga menyebut kerja sama pertahanan kedua negara telah berkontribusi besar terhadap stabilitas kawasan selama berdekade-dekade.
Latar Belakang dan Eskalasi Konflik di Yaman
Kesepakatan pengadaan 48 jet tempur ini menyusul pembicaraan bilateral saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkunjung ke Washington sepuluh bulan sebelumnya. Arab Saudi sebenarnya telah lama mengincar pesawat tempur canggih produksi AS tersebut sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udaranya.
Saat ini, Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi mengoperasikan sejumlah pesawat buatan AS, termasuk F-15, selain pesawat tempur Eropa seperti Tornado dan Eurofighter Typhoon. F-35 memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sebagian besar pesawat tempur generasi sebelumnya karena dirancang dengan teknologi siluman, sensor canggih, penggabungan informasi dari berbagai sumber, serta sistem komunikasi yang aman.
Lampu hijau dari Washington muncul di tengah berkecamuknya pertempuran antara pasukan koalisi pimpinan Riyadh dan milisi Houthi. Kelompok Houthi mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-15 milik Arab Saudi di atas wilayah Marib pada Rabu (16/9/2026). Kelompok tersebut menayangkan rekaman video bangkai pesawat yang terbakar serta mengklaim penembakan dilakukan menggunakan rudal darat ke udara buatan lokal.
Selama konflik berlangsung, militer Arab Saudi sangat bergantung pada keunggulan armada udara untuk melancarkan serangan terhadap kelompok yang disokong Iran tersebut. Selain eskalasi saling serang yang dilaporkan menewaskan sedikitnya lima orang pada Kamis (17/9/2026), milisi Houthi kini telah menguasai seluruh pesisir barat Yaman yang membuka akses ke Laut Merah dan Selat Bab Al Mandeb.
Riyadh sebelumnya telah berupaya meminta Washington agar mengambil keterlibatan militer yang lebih langsung dalam konflik menghadapi Houthi. Kendati demikian, pemerintah AS menyatakan tidak akan melakukan intervensi militer secara langsung dalam perseteruan bersenjata di Yaman tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, Arab Saudi juga berulang kali menghadapi serangan rudal dan drone yang dilancarkan Iran sejak AS dan Israel memulai perang terhadap Teheran pada 28 Februari lalu. Situasi di Yaman yang sebelumnya sempat relatif mereda selama beberapa tahun kembali memanas pada Juli lalu, ketika pertempuran antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang mendapat dukungan Arab Saudi kembali terjadi. Houthi kemudian mengumumkan blokade maritim terhadap Arab Saudi serta melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Saudi yang beroperasi di kawasan Laut Merah.
Tentangan di Parlemen AS
Rencana penjualan jet generasi kelima ini memicu tentangan di parlemen AS terkait risiko keamanan teknologi rahasia militer. Para analis intelijen AS mengkhawatirkan kemungkinan Beijing dapat mengakses teknologi sensitif F-35 melalui hubungan kemitraan bilateral dengan Arab Saudi.
Anggota Komite Intelijen DPR AS dari Partai Demokrat, Raja Krishnamoorthi, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana transaksi pertahanan tersebut. Ia menegaskan kesepakatan tidak boleh dilanjutkan ketika komunitas intelijen AS sendiri memperingatkan bahwa hal itu dapat menempatkan teknologi militer Amerika dalam jangkauan Partai Komunis China.
Kongres AS memiliki waktu 30 hari untuk meninjau proposal penjualan tersebut. Kesepakatan senjata dengan Arab Saudi sebelumnya juga pernah mendapat perhatian serius dari anggota parlemen AS, termasuk setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi pada 2018. Karena itu, persetujuan Departemen Luar Negeri belum berarti kontrak penjualan telah selesai.
Di luar isu alutsista, Trump sempat memuji Arab Saudi dan para pemimpinnya pada Mei 2025 setelah Gedung Putih melaporkan komitmen kerajaan itu untuk berinvestasi sebesar 600 miliar dolar AS dalam serangkaian kesepakatan dengan AS. Di antara kesepakatan tersebut terdapat penjualan sektor pertahanan senilai hampir 142 miliar dolar AS yang menurut Gedung Putih kala itu akan menyediakan peralatan dan layanan peperangan mutakhir dari lebih dari selusin perusahaan pertahanan AS. Trump juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan telah menyambutnya di Gedung Putih pada November lalu.
Dengan persetujuan awal yang telah diberikan, perhatian kini tertuju pada sikap Kongres AS. Jika parlemen memberi restu, Arab Saudi akan mencatatkan sejarah sebagai negara Arab pertama yang mengoperasikan F-35, sekaligus menandai babak baru kerja sama pertahanan Riyadh-Washington di tengah lanskap keamanan Timur Tengah yang masih bergejolak. Namun, selama proses peninjauan 30 hari berlangsung, kekhawatiran soal keamanan teknologi dan dinamika konflik Yaman dipastikan masih menjadi sorotan utama para pembuat kebijakan di Washington.
