Cakrawala News – 22 September 2026 | Mahfud MD respons keras pernyataan Prabowo soal pakar: Presiden juga banyak yang goblok, siapa maksudnya? Pernyataan itu disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut sebagai reaksi atas ucapan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar “saking pintarnya jadi goblok” dalam pidato di Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026. Respons Mahfud menambah panjang daftar kritik dari kalangan akademisi dan lembaga riset terhadap pernyataan kepala negara itu.
Ucapan Prabowo menjadi sorotan karena dilontarkan di hadapan publik dalam sebuah acara partai politik. Menurut pemberitaan yang dikutip dari laman Suara.com, Prabowo menyatakan, “Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok.” Presiden juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kritik, tetapi tidak menerima kritik yang dinilainya berupa fitnah. Ia mengingatkan pentingnya kejujuran intelektual atau intellectual honesty bagi seorang cendekiawan.
Pernyataan tersebut memicu reaksi berantai. Ketua Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Rina Mardiana menilai sindiran itu menunjukkan pemerintah mengabaikan ilmu pengetahuan demi kekuasaan. Menurut Rina, pernyataan Prabowo memperkuat indikasi bergeraknya rezim ke arah fenomena politik anti-sains, yakni kecenderungan politik ketika bukti ilmiah, kepakaran, dan proses pengujian pengetahuan kehilangan otoritasnya karena berhadapan dengan kepentingan atau narasi kekuasaan.
Rina menyayangkan narasi yang mendelegitimasi peran pakar dalam pengawasan pemerintahan. Ia menilai hal itu dapat dibaca sebagai pesan politik untuk membungkam suara-suara kritis. “Ketika kekuasaan mulai menentukan mana pengetahuan yang boleh dipercaya berdasarkan kepentingan politik, yang terancam bukan hanya sains, yang terancam adalah kebebasan akademik, kualitas kebijakan publik, dan demokrasi itu sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers virtual pada Senin, 21 September 2026. Ia menegaskan kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk ketidaksetiaan kepada negara, melainkan wujud tanggung jawab intelektual seorang pakar.
Respons Lembaga Riset dan Akademisi
Kritik serupa datang dari lembaga riset demokrasi dan tata kelola pemerintah, Public Virtue Research Institute (PVRI). Direktur Eksekutif PVRI Muhammad Naziful Haq menilai ucapan Prabowo adalah serangan terhadap ilmuwan yang mendedikasikan diri pada ilmu untuk memecahkan berbagai masalah kenegaraan. “Pernyataan yang bersifat umpatan itu bukan kali pertama dilontarkan Presiden secara terbuka. Itu menandai sikap anti-pengetahuan,” kata Naziful dalam keterangannya, Ahad, 20 September 2026.
Naziful menambahkan, seorang pemimpin seharusnya memiliki kompetensi dasar dalam berdemokrasi, termasuk kemampuan mendengar dan bersikap ilmiah. Menurut dia, sikap ingin tahu dan cinta ilmu pengetahuan diperlukan saat menentukan prioritas dan target kebijakan. Ia menilai umpatan terhadap pakar menjadi tanda pemimpin tak cukup rendah hati untuk mendengar kritik, padahal demokrasi selalu membutuhkan suara-suara kritis terhadap penguasa.
Dari sudut pandang budaya, pernyataan Prabowo tidak sepenuhnya asing bagi masyarakat Jawa. Sebuah kolom yang ditulis M. Fuad S.T. di sebuah media pada Selasa, 22 September 2026 mengingatkan bahwa fenomena orang pintar yang justru berperilaku keliru sudah lama terekam dalam paribasan atau peribahasa Jawa, yakni “pinter keblinger”. Kendati demikian, penulis kolom itu mengaku sempat merasa ada ketidaketisan dalam ucapan Prabowo, bukan hanya karena kata “goblok” bermakna negatif dalam tutur bahasa Jawa, tetapi juga karena posisi orang yang mengucapkannya.
Sebagai seorang pemimpin, menurut pandangan tersebut, Prabowo seharusnya lebih bisa memilah kata yang hendak diucapkan karena setiap kata yang terlontar darinya akan menjadi sorotan rakyat yang dipimpinnya. Kritik itu menyoroti pentingnya etika komunikasi publik seorang kepala negara, terlepas dari benar atau tidaknya substansi yang ingin disampaikan.
Kritik Bukan Bentuk Ketidaksetiaan
KIKA merespons pernyataan Prabowo dengan menyerukan lima poin penting untuk menjaga kebebasan akademik dan demokrasi. Rina Mardiana mengajak seluruh kelompok ilmiah lainnya untuk melawan segala bentuk perampasan kebebasan akademik demi terwujudnya masyarakat yang teredukasi. Menurutnya, kritik yang berlandaskan ilmu pengetahuan merupakan bentuk kecintaan para pakar pada tanah airnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana. Media yang memberitakan isu ini menyebut telah menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari untuk meminta tanggapan mengenai kritik terhadap pidato Prabowo, namun tidak ada respons hingga berita ditulis.
Perdebatan ini menyisakan pertanyaan penting tentang relasi antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pernyataan Mahfud MD respons keras pernyataan Prabowo soal pakar: Presiden juga banyak yang goblok, siapa maksudnya? menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seharusnya dibalas dengan label yang merendahkan. Publik kini menantikan apakah pemerintah akan memberikan klarifikasi resmi atau justru membuka ruang dialog yang lebih sehat dengan kalangan akademisi.
Yang perlu dicermati ke depan adalah bagaimana pernyataan tersebut memengaruhi iklim kebebasan akademik dan kualitas kebijakan publik. Jika kritik berbasis ilmu pengetahuan terus didelegitimasi, ruang partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan berpotensi menyempit. Sebaliknya, respons yang terbuka terhadap masukan para pakar dapat memperkuat demokrasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
