Cakrawala News – 23 September 2026 | Rencana belanja negara 2027 lebih dari Rp 4.000 T, pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan mencapai Rp 4.097,2 triliun, melampaui angka Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.
“RAPBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun,” kata Suahasil dalam acara Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Angka tersebut menandai lonjakan signifikan dibandingkan APBN 2026 yang menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini masih membahas rancangan anggaran tersebut, dengan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Belanja Besar, Tanggung Jawab Besar
Suahasil menegaskan bahwa besarnya anggaran belanja negara bukan sekadar pencapaian nominal. Menurut dia, angka tersebut membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan hanya sekadar belanja yang besar, tetapi juga adalah tanggung jawab yang besar. Dia harus bisa menyentuh titik-titik yang meningkatkan mutu modal manusia,” ujar Suahasil.
Ia menyebut sejumlah bidang yang menjadi sasaran prioritas belanja negara, mulai dari program peningkatan produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pembangunan konektivitas dan infrastruktur.
Menurut Suahasil, belanja negara juga harus disinergikan dengan investasi dan sektor keuangan agar dampaknya lebih luas. Pemerintah, katanya, perlu memastikan APBN dapat bersinergi dengan langkah investasi yang dijalankan Danantara serta sektor keuangan lainnya.
APBN sebagai Titik Akupunktur Ekonomi
Dalam paparannya, Suahasil mengibaratkan APBN seperti titik refleksi atau titik akupunktur. Belanja pemerintah harus diarahkan ke titik-titik yang dipilih secara cermat agar dampaknya menjalar ke sektor perekonomian lain.
Ia mencatat total belanja negara dalam APBN 2026 mencapai Rp 3.842 triliun, sementara PDB Indonesia berada di kisaran Rp 25.000 triliun. Karena itu, APBN tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi karena porsi belanja pemerintah hanya mencakup sebagian dari keseluruhan aktivitas perekonomian nasional.
“Bagaimana membuat Rp 3.800 triliun bisa mendorong household consumption, bisa menjadi katalis untuk investasi, bisa mendorong ekspor, dan juga melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata dia.
Pemerintah berharap belanja negara yang besar dapat menjadi katalis bagi konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Target pertumbuhan ekonomi yang diarahkan dalam rancangan tersebut disebut mencapai 6 persen.
Defisit dan Komposisi Anggaran
Dari sisi pembiayaan, RAPBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 pada akhir tahun mencapai 2,85 persen dari PDB, lebih tinggi dibandingkan desain awal yang menetapkan 2,68 persen.
Kenaikan proyeksi defisit tersebut terjadi seiring perubahan asumsi makro dan kebutuhan belanja yang muncul sepanjang tahun. Adapun pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diperkirakan mencapai Rp 3.426 triliun, naik dari Rp 3.153,6 triliun pada APBN 2026.
Dengan komposisi tersebut, pemerintah masih mengandalkan pembiayaan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Hal ini menempatkan disiplin fiskal dan kualitas belanja sebagai faktor kunci agar ekspansi anggaran tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap stabilitas ekonomi.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Rencana belanja negara 2027 lebih dari Rp 4.000 T, pertama kali dalam sejarah ini menjadi sorotan karena skalanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Publik dan pelaku pasar akan mencermati bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan mengendalikan defisit.
Selain itu, efektivitas belanja menjadi pertanyaan utama. Pemerintah perlu memastikan program yang dibiayai benar-benar menyentuh peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan konektivitas, bukan sekadar memperbesar serapan anggaran.
Pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR masih berlangsung, sehingga angka final belanja maupun defisit dapat berubah. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pembahasan tersebut serta kondisi perekonomian global dan domestik yang memengaruhi asumsi dasar penyusunan anggaran.
