Cakrawala News – 25 September 2026 | Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membela pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung sejumlah pakar dengan ucapan “saking pintarnya jadi goblok”. Dalam penjelasannya, Natalius Pigai bela Prabowo soal ucapan pakar goblok, salahkan Mahfud MD: Dia pemain media sosial. Pigai menilai kritik Presiden itu tidak ditujukan kepada seluruh ilmuwan, melainkan kepada kelompok yang disebutnya sebagai pakar pasca-kebenaran atau post-truth yang merangkap berbagai peran, termasuk aktivis, buzzer, influencer, hingga pendukung kelompok politik tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 22 September 2026, ketika dimintai tanggapan atas respons Mahfud MD terhadap pidato Prabowo pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat, 18 September 2026.
Saat berpidato di Jakarta, Prabowo mengkritik pihak yang menurutnya menggunakan label kepakaran tetapi menyampaikan tudingan yang ia sebut sebagai fitnah. Presiden juga menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi seorang cendekiawan. Dalam kesempatan itu, Prabowo melontarkan ungkapan “saking pintarnya jadi goblok” yang kemudian memicu polemik di ruang publik.
Pigai: Kritik Presiden Bukan untuk Semua Ilmuwan
Pigai menegaskan pernyataan Presiden tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh ilmuwan atau ahli. Menurut dia, yang dikritik adalah kelompok intelektual yang merangkap berbagai jabatan dan kepentingan.
“Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer, dirinya sebagai haters, dirinya sebagai pendukung A, pendukung B, dirinya sebagai kelompok kepentingan,” ujar Pigai.
Pigai mengatakan fenomena tersebut terlihat di media sosial ketika seseorang dengan latar belakang keilmuan tertentu disebut sebagai pakar, tetapi pada saat bersamaan memiliki peran sebagai aktivis, partisan, influencer, atau pendukung kelompok politik tertentu. Kondisi itu, menurut dia, perlu dibedakan dengan ilmuwan atau ahli yang menyampaikan pandangan murni berdasarkan kapasitas keilmuannya.
Dalam penjelasannya, Pigai bahkan menyebut salah satu sosok yang dianggapnya sebagai contoh. Ia menyatakan ada seorang profesor dan doktor bidang hukum tata negara yang pernah menjabat menteri, lalu menjadi anggota DPR RI dari partai politik, kemudian memimpin lembaga tinggi negara, menjadi aktivis, calon pimpinan negara, dan kini aktif sebagai pengelola media sosial.
“Jadi tidak semua. Yang tadi saya bilang, ada salah satu, di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI partai politik, setelah itu jadi pimpinan lembaga tinggi negara, setelah itu jadi aktivis, setelah itu jadi calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media,” kata Pigai sebagaimana dilansir Antara.
Pernyataan itu menjadi dasar bagi Pigai untuk menyalahkan Mahfud MD, yang menurutnya lebih banyak bermain di media sosial dalam merespons kritik Presiden. Natalius Pigai bela Prabowo soal ucapan pakar goblok, salahkan Mahfud MD: Dia pemain media sosial, dengan menekankan bahwa kritik Presiden tidak menyasar seluruh pakar, melainkan kelompok post-truth yang dianggap membungkam kebenaran.
Pakar Diminta Tetap Objektif
Meski membela pernyataan Presiden, Pigai tetap meminta para pakar untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ia menekankan penilaian yang disampaikan harus objektif, dengan tetap mengakui capaian dan manfaat program bagi masyarakat.
“Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah,” ujar Pigai.
Menurut dia, kritik terhadap kekurangan kebijakan tetap dapat disampaikan, bahkan hingga meminta pertanggungjawaban pejabat. Pigai menyatakan dirinya sendiri tidak masalah jika diminta turun dari jabatan, asalkan penilaian terhadap pemerintah dilakukan secara utuh.
“Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif,” katanya.
Pigai juga mengaitkan penjelasannya dengan buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Menurutnya, buku tersebut membahas fenomena ketika kepakaran kehilangan otoritas di tengah perdebatan publik dan perkembangan media sosial.
“Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran. Pakar post-truth,” ujar Pigai.
Ia menambahkan, perkembangan media sosial dan internet memungkinkan informasi serta pendapat beredar secara luas. Karena itu, kapasitas dan posisi seseorang sebagai narasumber perlu dipahami secara proporsional.
Respons Mahfud MD dan Polemik yang Berlanjut
Menanggapi pernyataan Prabowo, Mahfud MD sebelumnya mengatakan memang terdapat pakar maupun profesor yang menurutnya tidak memenuhi standar kepakaran. Namun, ia juga menyatakan presiden maupun pejabat lainnya dapat memiliki kekurangan serupa.
Polemik ini mencuat setelah pidato Prabowo pada HUT ke-28 PAN, Jumat, 18 September 2026. Sejak saat itu, perdebatan mengenai batas antara kritik, kepakaran, dan kepentingan politik terus bergulir di ruang publik, terutama di media sosial.
Pigai menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati ilmuwan sejati dan membutuhkan masukan dari mereka yang menyampaikan pandangan berdasarkan kapasitas keilmuannya. Menurut dia, kritik yang sehat justru diperlukan untuk memperbaiki kebijakan, sepanjang disampaikan secara jujur dan tidak meniadakan capaian yang sudah ada.
Ia juga membedakan antara kritik yang berbasis data dan keilmuan dengan narasi yang menurutnya dibangun untuk membungkam kebenaran. Pigai menyebut kelompok terakhir sebagai bagian dari fenomena pasca-kebenaran yang muncul di tengah derasnya arus informasi digital.
Dengan penjelasan tersebut, Pigai berharap publik dapat memahami konteks pernyataan Presiden secara utuh, tanpa terjebak pada generalisasi yang menyebut semua pakar dikritik. Natalius Pigai bela Prabowo soal ucapan pakar goblok, salahkan Mahfud MD: Dia pemain media sosial, dan meminta agar penilaian terhadap pemerintah dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kebaikan serta mengkritisi kekurangan secara proporsional.
Ke depan, perdebatan mengenai relasi antara kepakaran, politik, dan media sosial diperkirakan masih akan berlanjut. Publik menantikan bagaimana para pakar dan pejabat merespons polemik ini, serta apakah kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap dapat disampaikan secara sehat tanpa kehilangan substansi.
