Cakrawala News – 25 September 2026 | Populer: Danantara lepas dari APBN; belanja negara 2027 tembus Rp 4.000 T menjadi sorotan utama pemberitaan ekonomi sepanjang pekan ini. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan menembus Rp 4.000 triliun untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Angka itu muncul bersamaan dengan rencana menjadikan Danantara sebagai entitas yang independen dari APBN.
Pernyataan Suahasil disampaikan dalam sejumlah forum bisnis di Jakarta, termasuk Antara Business Forum 2026 di Hotel Fairmont. Ia menegaskan skala anggaran yang membesar harus diikuti tanggung jawab besar agar setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ibu Bapak mungkin bisa melihat R-APBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun,” kata Suahasil.
Postur Sementara RAPBN 2027
Besarnya anggaran tercermin dalam postur sementara RAPBN 2027 yang dibahas pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketua Banggar Said Abdullah mengungkapkan belanja negara dalam postur sementara mencapai Rp 4.106,3 triliun, naik Rp 9,1 triliun dibandingkan postur dalam Nota Keuangan 2027 sebesar Rp 4.097,2 triliun.
Kenaikan tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat yang meningkat dari Rp 3.362,2 triliun menjadi Rp 3.371,3 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) naik dari Rp 1.504,7 triliun menjadi Rp 1.513,8 triliun. Sementara belanja non-K/L tetap Rp 1.857,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) dipertahankan Rp 735,0 triliun.
Di sisi pendapatan, postur sementara mencatat pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 3.435,1 triliun, meningkat Rp 9,1 triliun dari sebelumnya Rp 3.426,0 triliun. Pembiayaan anggaran direncanakan Rp 671,2 triliun dengan defisit yang ditekan menjadi 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka defisit itu lebih rendah dibandingkan estimasi defisit APBN 2026 yang diperkirakan membengkak hingga 2,85 persen dari PDB akibat penyesuaian asumsi makro. Desain awal APBN 2026 sendiri menetapkan defisit 2,68 persen dari PDB.
Belanja Diarahkan ke Kualitas SDM
Suahasil menjelaskan belanja negara akan diarahkan untuk menyentuh titik-titik yang meningkatkan mutu modal manusia. Program yang menjadi sasaran mencakup peningkatan produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga konektivitas infrastruktur.
Ia mengibaratkan APBN seperti titik akupunktur. Belanja pemerintah harus diarahkan ke titik yang dipilih cermat agar dampaknya menjalar ke sektor lain, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Menurutnya, APBN tidak bisa menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan karena total belanja APBN 2026 sekitar Rp 3.842 triliun, sementara PDB Indonesia berada di kisaran Rp 25.000 triliun.
Pemerintah juga menekankan belanja negara akan disinergikan dengan investasi, Danantara, dan sektor keuangan. Suahasil menyebut belanja akan dipertajam melalui peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran, bukan sekadar memangkas anggaran.
“APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran,” ujarnya.
Danantara Lepas dari APBN
Sejalan dengan itu, Danantara Indonesia diproyeksikan menjadi entitas independen dari APBN guna mempercepat laju investasi nasional. Pemerintah merancang lembaga ini mengombinasikan kekuatan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan partisipasi aktif sektor swasta.
Danantara akan berfungsi sebagai katalis investasi berorientasi keuntungan sekaligus mendukung program strategis nasional. Langkah ini ditujukan agar lembaga tersebut bergerak lincah tanpa bergantung pada dana APBN dan berfokus pada investasi komersial.
Lembaga ini didesain memperkuat delapan kluster prioritas pembangunan, mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Kehadirannya juga dipastikan berkolaborasi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) demi menjaga stabilitas sektor riil dan keuangan nasional.
Strategi Penerimaan dan Insentif
Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan implementasi sistem perpajakan Coretax. Suahasil berharap sistem itu mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban pelaporan.
Pemerintah juga mempertahankan fungsi pajak sebagai instrumen pemberian insentif untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing. Insentif pajak pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 2,2 persen terhadap PDB. Dengan tax ratio sekitar 10,1 persen, rasio penerimaan secara teoritis dapat mencapai sekitar 12,3 persen apabila nilai insentif diperhitungkan.
“Uang tersebut tidak hilang karena insentif pajak itu beredar di tengah-tengah perekonomian kita,” tutur Suahasil.
Sebagai gambaran kinerja berjalan, hingga realisasi Agustus 2026 APBN mencatatkan defisit Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari PDB. Pendapatan negara tercatat Rp 2.055 triliun atau 65,2 persen dari target, tumbuh 25,4 persen year on year. Belanja negara mencapai Rp 2.295 triliun atau 58,7 persen dari target, menyumbang surplus keseimbangan primer Rp 154 triliun.
Dengan postur belanja yang mencetak sejarah dan independensi Danantara, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah menjaga disiplin fiskal, memastikan efisiensi belanja, serta mewujudkan investasi yang benar-benar mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
