Cakrawala News – 10 Oktober 2026 | Isu AS dilaporkan bakal segera akui kemerdekaan Palestina, politikus Israel panik mencuat setelah pemimpin oposisi Israel, Avigdor Liberman, mengklaim Washington akan mengakui negara Palestina dalam waktu sekitar dua tahun mendatang. Klaim itu disampaikan Liberman di Universitas Reichman, dan menurutnya pengakuan tersebut baru akan terjadi setelah masa jabatan Presiden Donald Trump saat ini berakhir.
Liberman, yang merupakan ketua partai Yisrael Beytenu, menyatakan pengakuan itu akan mencakup seluruh wilayah Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur. Ia mengaku telah berbicara dengan para pejabat dari Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional pada awal pekan tersebut, dan menyebut “semua pihak, tanpa terkecuali, mendukung pengakuan negara Palestina.”
“Saya katakan dengan keyakinan 200 persen, Amerika akan memimpin pengajuan resolusi di Dewan Keamanan [Perserikatan Bangsa-Bangsa], dan Palestina akan menjadi sebuah negara dalam segala arti kata yang sesungguhnya, serta menjadi anggota penuh PBB,” ujar Liberman, sebagaimana dilansir the Jerusalem Post, Jumat.
Peran Kunci AS di Dewan Keamanan PBB
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, persetujuan AS menjadi syarat penting untuk menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Status keanggotaan penuh itu akan meneguhkan kedaulatan Palestina di antara bangsa-bangsa dunia.
Pengakuan yang mencakup Tepi Barat, Lembah Yordan, Gaza, dan Yerusalem Timur juga berpotensi memukul Israel, yang selama ini mencaplok wilayah-wilayah tersebut. Liberman bahkan menggambarkan hasil tersebut sebagai “sesuatu yang hampir mustahil untuk dibatalkan.”
Pernyataan itu menempatkan Liberman pada posisi yang berseberangan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mantan menteri pertahanan tersebut menuduh Netanyahu mengetahui rencana langkah tersebut dan membiarkannya terus berjalan.
“Pendekatan keluarga Netanyahu adalah jika Bibi bukan perdana menteri, maka biarlah negara ini hancur,” ujar Liberman. Ia juga mengklaim bahwa saat pengakuan itu terjadi, Netanyahu “tidak akan lagi menjabat sebagai perdana menteri.”
Liberman menantang Netanyahu untuk menuntutnya atas pernyataan tersebut. Ia juga berjanji akan melepaskan hak imunitas parlementernya jika hal itu benar-benar terjadi.
Usulan Yisrael Beytenu soal Tepi Barat dan Gaza
Sebelumnya, the Jerusalem Post melaporkan usulan Yisrael Beytenu terkait Tepi Barat dan Jalur Gaza. Usulan itu mencakup penyerahan tanggung jawab atas ketertiban umum dan kehidupan sehari-hari warga Palestina di Wilayah A dan B Tepi Barat kepada Yordania.
Sementara itu, Israel tetap memegang kendali atas kesinambungan wilayah dan tanggung jawab keamanan. Usulan tersebut menunjukkan bahwa partai pimpinan Liberman memiliki pandangan tersendiri mengenai tata kelola wilayah Palestina, meski belum jelas bagaimana usulan itu akan diterima berbagai pihak.
Isu AS dilaporkan bakal segera akui kemerdekaan Palestina, politikus Israel panik ini juga muncul di tengah sorotan internasional terhadap situasi di Gaza. Perhatian dunia terhadap isu Palestina terus menguat, termasuk melalui berbagai forum hukum dan hak asasi manusia internasional.
Sorotan Internasional dan Isu Genosida
Pada 2025, Navanethem ‘Navi’ Pillay, yang dikenal sebagai pengacara dan hakim internasional, menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Kesimpulan itu ia hasilkan lewat kerjanya sebagai kepala Komisi Independen Internasional Pencari Fakta dari Wilayah Pendudukan Palestina.
Pillay bukan nama sembarangan dalam dunia hukum internasional. Lahir di Durban pada 1941, ia merupakan warga Afrika Selatan berdarah India-Tamil, dan menjadi wanita dengan kulit berwarna pertama yang membuka praktik hukum di kampung halamannya di Natal, tempat ia membela para aktivis anti-apartheid.
Pada 1973, Pillay sukses menggugat pemerintah Afrika Selatan untuk memaksa mereka memberikan hak narapidana di Robben Island, termasuk Nelson Mandela, mendapatkan pendampingan hukum. Setahun setelah apartheid berakhir pada 1994, ia menjadi hakim di pengadilan tinggi di Afrika Selatan.
Ia kemudian sempat ditugaskan di Pengadilan Kriminal Internasional untuk kasus Rwanda. Di sana, Pillay memimpin persidangan sebuah kasus yang kemudian menetapkan bahwa pemerkosaan dan kekerasan seksual setara dengan aksi genosida.
Pillay menjabat sebagai hakim Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) pada 2003 dan 2012, sekaligus menjadi Komisioner Tinggi PBB untuk HAM dari 2008 hingga 2014. Pada Jumat (9/10/2026), Komite Nobel Norwegia menganugerahinya hadiah Nobel Perdamaian untuk puluhan tahun kerjanya di bidang perdamaian dan hukum internasional.
Saat menerima kabar tersebut di sela sebuah konferensi di Nuremberg, Jerman, Pillay berkelakar, “Jika anda bertepuk tangan lebih keras, saya mungkin akan membagi hadiah ini dengan Trump.” Ia menambahkan sambil tertawa, “Sebagai pengacara dan hakim, saya tetap ingin memverifikasi informasi ini.”
Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa isu AS dilaporkan bakal segera akui kemerdekaan Palestina, politikus Israel panik tidak berdiri sendiri. Klaim Liberman bertemu dengan tekanan internasional yang terus menguat terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan.
Yang perlu dicermati berikutnya adalah apakah Washington benar-benar akan mengajukan resolusi di Dewan Keamanan PBB, dan bagaimana sikap negara-negara anggota tetap lainnya. Selain itu, reaksi resmi Netanyahu dan pemerintah Israel atas klaim Liberman masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.
Jika pengakuan itu terwujud, peta politik Timur Tengah berpotensi berubah signifikan. Namun hingga kini, klaim tersebut baru disampaikan oleh seorang pemimpin oposisi Israel, bukan oleh pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat.
