Cakrawala News – 10 Oktober 2026 | Pemerintah China mengecam tuntutan Amerika Serikat (AS) agar Starbucks menutup gerai barunya di Xinjiang. Reaksi keras ini muncul setelah Komite Khusus Kongres AS untuk Urusan China mendesak waralaba kopi asal Seattle tersebut menghentikan operasional di wilayah barat laut China itu. Beijing menilai langkah para politisi Washington tersebut sebagai upaya sengaja merusak reputasi China di mata internasional, dan menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang tidak berdasar.
Ketua Komite Khusus Kongres AS untuk Urusan China, John Moolenaar, meminta manajemen Starbucks segera menutup dua kedai barunya di Xinjiang. Ia mengkritik perluasan bisnis tersebut karena dinilai bermasalah secara moral di tengah sorotan global terhadap dugaan pelanggaran HAM di kawasan itu. Menurut Moolenaar, ekspansi bisnis di Xinjiang mencoreng komitmen etika perusahaan, dan perusahaan AS tidak semestinya mencari keuntungan di kawasan yang ia sebut sedang diliputi konflik kemanusiaan.
“Tidak ada alasan bagi perusahaan Amerika untuk berbisnis di wilayah tempat pemerintah China menahan lebih dari satu juta warga Uighur serta merampas budaya mereka,” tegas Moolenaar, seperti dilansir Arab News. Parlemen AS mengkhawatirkan pembukaan gerai ini dapat merusak citra merek Starbucks, sehingga mereka menuntut perusahaan Seattle tersebut segera menghentikan seluruh operasionalnya di sana.
Kronologi Pembukaan Dua Gerai Starbucks di Xinjiang
Dua gerai Starbucks yang menjadi sorotan mulai beroperasi pada 29 September 2026. Keduanya berlokasi di Grand Bazaar dan Bandara Internasional Urumqi. Pembukaan gerai ini langsung menuai kritik dari sejumlah organisasi kemanusiaan, yang menilai langkah tersebut turut mendukung narasi pemerintah China di kawasan yang menjadi pusat perhatian dunia internasional.
Kritik tersebut bertolak belakang dengan posisi resmi Beijing. Kementerian Luar Negeri China menolak tegas desakan dan tuduhan legislator AS. Juru bicara kementerian menilai para politisi Washington kerap menyebarkan narasi tanpa bukti demi menjatuhkan citra Beijing. Pemerintah China menegaskan isu kekerasan terhadap kelompok minoritas di Xinjiang tidak berdasar, dan menyatakan wilayah itu aman, sejahtera, serta terbuka bagi investor asing.
Perbedaan pandangan ini kembali memicu ketegangan antara kedua negara, khususnya terkait aktivitas bisnis perusahaan asing di wilayah barat laut China tersebut. Isu Xinjiang memang telah lama menjadi salah satu titik gesekan utama dalam hubungan AS-China, dengan Washington berulang kali menyoroti dugaan pelanggaran HAM sementara Beijing menolak seluruh tuduhan itu.
Langkah Restrukturisasi Global Starbucks
Desakan agar Starbucks menutup gerai di Xinjiang datang di tengah upaya perusahaan membentuk ulang bisnis globalnya. Di bawah kepemimpinan CEO Brian Niccol, Starbucks menutup sejumlah kedai kopi dan memangkas pekerjaan korporat di Amerika Utara demi memulihkan profitabilitas.
Di Asia, Starbucks sebelumnya merampungkan usaha patungan di China pada April lalu. Perusahaan menyumbang 60 persen saham ke Boyu Capital di operasi ritel Starbucks China, sementara Starbucks mempertahankan sisanya. Langkah itu menjadi bagian dari strategi perusahaan menyesuaikan model bisnisnya di pasar-pasar utama.
Di sisi lain, bisnis lisensi Starbucks di Asia juga mengalami perubahan besar. DFI Retail Group, perusahaan yang tercatat di bursa Singapura, mengumumkan akan mengambil alih kepentingan Maxim’s Caterers dalam bisnis berlisensi Starbucks yang mencakup tujuh pasar Asia. Maxim’s akan membayar DFI sebesar 340 juta dolar AS atau sekitar Rp 6 triliun secara tunai, dan perusahaan itu juga akan membeli kembali 50 persen saham yang DFI miliki di konglomerat makanan dan minuman berbasis Hong Kong tersebut.
Bisnis berlisensi Starbucks yang dialihkan itu mencakup jaringan lebih dari 1.100 kedai kopi di tujuh negara, yakni Thailand, Hong Kong, Singapura, Vietnam, Kamboja, Makau, dan Laos. DFI memperkirakan bisnis ini menyumbang 600 hingga 650 juta dolar AS terhadap total pendapatan anak usahanya dari April hingga Desember 2027, dan pada basis tahun penuh 2028 kontribusinya diperkirakan mencapai 900 juta dolar AS.
Perusahaan menyebut bisnis tersebut memiliki prospek kuat ke depan seiring berkembangnya kelas menengah Asia, serta daya beli dan minat terhadap kopi dan teh spesial. DFI juga menaikkan rasio pembayaran dividen 2027 menjadi 80 persen, dengan mempertahankan proyeksi laba inti 2028 di kisaran 310 hingga 350 juta dolar AS.
Meski demikian, dinamika bisnis di Asia itu tidak serta-merta menyelesaikan tekanan politik yang dihadapi Starbucks di Xinjiang. Tuntutan dari komite parlemen AS menempatkan perusahaan pada posisi sulit, karena harus menyeimbangkan kepentingan komersial di pasar China dengan tekanan politik di dalam negeri.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana isu hak asasi manusia dan geopolitik dapat merembet ke ranah korporasi, memaksa perusahaan multinasional mengambil keputusan yang berdampak pada citra maupun operasional mereka. Sejauh mana Starbucks merespons desakan tersebut, serta bagaimana China melanjutkan pembelaannya atas kebijakan di Xinjiang, akan menjadi hal yang perlu dicermati dalam perkembangan hubungan kedua negara ke depan.
