Cakrawala News – 01 November 2026 | Polda Metro Jaya minta maaf soal deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI menyusul polemik yang mencuat setelah kegiatan bertajuk Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 itu menuai kritik publik. Permintaan maaf disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, pada Sabtu (31/10/2026), dua hari setelah acara digelar di depan Pos Polisi Thamrin, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026).
“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi evaluasi,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Deklarasi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Kegiatan itu dihadiri sejumlah tokoh publik, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta kreator konten Willie Salim.
Klarifikasi Kehadiran Raffi Ahmad dan Willie Salim
Dalam pernyataannya, Budi menegaskan bahwa kehadiran Raffi Ahmad dan Willie Salim murni atas undangan Polda Metro Jaya selaku penyelenggara. Menurutnya, keduanya tidak terlibat dalam perekrutan maupun pengaturan peserta kegiatan.
“Saudara Raffi Ahmad dan Saudara Willie Salim datang atas undangan kami selaku penyelenggara. Keduanya berniat baik untuk turut memaknai Sumpah Pemuda,” jelas Budi.
Klarifikasi ini dinilai penting untuk memisahkan persoalan kehadiran tamu undangan dari isu inti yang menjadi sorotan publik, yakni proses perekrutan peserta dan penggunaan atribut perguruan tinggi dalam kegiatan tersebut.
Pengakuan Peserta soal Atribut Kampus dan Bayaran
Polemik bermula setelah seorang peserta bernama Bayu Setiadi alias Dino mengklarifikasi bahwa dirinya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meskipun dalam kegiatan itu terlihat mengenakan jas almamater kampus tersebut. Pengakuan itu disampaikannya melalui sebuah video klarifikasi.
“Saya di sini ingin mengklarifikasi bahwa saya bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” ungkap Bayu.
Ia juga menyatakan bahwa almamater yang dikenakannya diberikan oleh pihak lain dan mengaku tidak mengetahui asal-usul atribut tersebut. Bayu pun menyampaikan permintaan maaf kepada pihak kampus atas penggunaan identitas perguruan tinggi yang memicu polemik.
Selain Undira, penggunaan atribut Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) oleh peserta lain juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak dari lingkungan perguruan tinggi menyampaikan keberatan dan meminta kejelasan mengenai penggunaan atribut kampus dalam kegiatan tersebut.
Dugaan Mahasiswa Bayaran Masih Perlu Pembuktian
Pengakuan individual seperti yang disampaikan Bayu menjadi fakta penting yang perlu ditindaklanjuti. Namun, temuan mengenai beberapa peserta yang mengaku bukan mahasiswa dan menerima bayaran tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh peserta deklarasi adalah mahasiswa bayaran.
Klaim mengenai sekitar 100 mahasiswa yang mengikuti kegiatan juga perlu dibedakan dari hasil verifikasi identitas masing-masing peserta. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa seluruh peserta terbukti menerima bayaran atau menggunakan identitas palsu.
Pertanyaan mengenai penyelenggara dan pendanaan kegiatan juga berkembang di media sosial. Beberapa media memberitakan kritik komika Abdur Arsyad yang mempertanyakan siapa penggagas acara, bagaimana peserta direkrut, serta dari mana sumber pembiayaannya.
Kontroversi ini semakin sensitif karena deklarasi digelar sehari setelah mahasiswa menyampaikan aspirasi di lokasi yang sama, Rabu (28/10/2026). Dampaknya meluas hingga memicu gelombang boikot terhadap RANS Carnival, panggung hiburan yang diadakan oleh PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS) milik Raffi Ahmad, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Meski demikian, Budi menegaskan bahwa pihak kepolisian menghormati setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, nilai persatuan yang diajarkan Sumpah Pemuda akan tetap dijaga bersama seluruh elemen bangsa.
“Sumpah Pemuda mengajarkan persatuan, dan nilai itu ingin kami jaga bersama seluruh elemen bangsa. Setiap masukan akan kami jadikan bahan evaluasi agar pelayanan kami terus menjadi lebih baik,” tutur Budi.
Permintaan maaf Polda Metro Jaya minta maaf soal deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI ini memang menjadi langkah awal yang penting. Namun, sejumlah pertanyaan publik mengenai proses perekrutan peserta, penggunaan atribut kampus, dan sumber pendanaan kegiatan masih menunggu jawaban yang lebih rinci dari pihak penyelenggara.
Ke depan, publik akan mencermati apakah evaluasi yang dijanjikan diikuti dengan verifikasi identitas peserta dan penjelasan terbuka mengenai mekanisme kegiatan. Kejelasan tersebut diperlukan agar peringatan Sumpah Pemuda tidak lagi menjadi ruang bagi persoalan yang justru mengaburkan makna persatuan yang ingin diperjuangkan.
