Cakrawala News – 09 November 2026 | Wacana Prabowonomics dan kepanikan oligarki [titlebase] kembali mencuat ke ruang publik setelah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk Satuan Tugas Prabowonomics Panji Bangsa pada Kamis, 13 Agustus 2026, di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat. Pembentukan satgas ini menjadi penanda bahwa gagasan ekonomi yang semula muncul sebagai simbol politik di panggung Harlah ke-28 PKB kini bergerak menuju ranah implementasi kebijakan, di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menjadi perhatian pelaku ekonomi, akademisi, hingga ruang sidang DPR RI.
Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa PKB, Rivqy Abdul Halim, mendeklarasikan satgas tersebut secara langsung. Menurut Rivqy, satgas akan mengawal program Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung, sekaligus memastikan pelaksanaan program strategis berjalan transparan dan akuntabel.
“Sebagai Satuan Tugas Prabowonomics Panji Bangsa akan melaksanakan tugas sebagai berikut, mendukung secara utuh arah kebijakan dan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rivqy dalam deklarasi tersebut.
Rivqy menunjuk Ahmad Riyadi sebagai Ketua Satgas dan Ragil Setyo Cahyono sebagai Sekretaris Satgas. Dalam paparannya, Ahmad Riyadi menyebut pihaknya akan menjalankan dua agenda utama, yakni menjelaskan substansi program dan kebijakan strategis Prabowonomics di sektor ekonomi, serta memastikan implementasi program populis Presiden Prabowo terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Rupiah, Davos, dan Logika Pasar Global
Isu Prabowonomics dan kepanikan oligarki [titlebase] tidak bisa dilepaskan dari dinamika nilai tukar. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS memantik beragam reaksi, dari kecemasan hingga optimisme. Anggota DPR dari Partai Golkar, Eric Heryawan, menegaskan bahwa secara teknis ekonomi, pasar global tidak bekerja sesempit yang dibayangkan banyak pihak.
Menurut Eric, pelemahan rupiah didorong fenomena external-driven. Ketika The Fed di Amerika Serikat memainkan ritme suku bunga yang tak menentu, seluruh mata uang negara berkembang, bukan hanya rupiah, ikut tertekan. Karena itu, ia menilai tudingan yang mengaitkan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan koreksi nilai tukar merupakan lompatan logika yang dipaksakan.
Eric justru menyoroti rekam jejak Thomas di sektor fiskal dan jaringan internasional sebagai aset yang dapat menjamin keberlanjutan stabilitas antara kebijakan fiskal dan moneter, instrumen yang dibutuhkan pasar. Pandangan ini memberi konteks bahwa gejolak rupiah lebih tepat dibaca sebagai tekanan eksternal ketimbang cermin dinamika internal Bank Indonesia.
Kalangan analis kebijakan melihat pelemahan rupiah sebagai pisau bermata dua. Jika pemerintah mampu membaca fenomena ini, posisi tersebut dapat membawa berkah ekonomi. Dari kacamata produsen, rupiah yang kompetitif bisa menjadi stimulus alami bagi sektor ekspor dan hilirisasi. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan sinyal itu dalam konsep kemandirian ekonomi nasional, sehingga barang hasil hilirisasi mulai dari nikel hingga produk olahan manufaktur berpeluang lebih menarik di pasar global.
Dari Kaos Harlah ke Amanat Konstitusi
Gagasan Prabowonomics sendiri muncul kembali ke permukaan ketika kader PKB mengenakan kaos bertuliskan istilah tersebut pada puncak peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta, 23 Juli lalu. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan Prabowonomics sebagai ringkasan dari tema peringatan harlah, yakni “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi.”
PKB tidak memandang konsep itu semata-mata sebagai kebijakan ekonomi Prabowo, melainkan mengaitkannya langsung dengan ekonomi konstitusi. Ketika istilah itu tercetak di kaos kader, pesan politiknya adalah dukungan kuat sekaligus upaya menerjemahkan gagasan besar arah ekonomi nasional ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dikenali.
Prabowo sendiri menangkap pesan tersebut, tetapi tidak menganggap Prabowonomics sebagai miliknya. Ia mengaku terharu, namun menilai penyebutan namanya pada istilah itu sesungguhnya tidak pantas karena gagasan ekonomi yang diperjuangkan bukanlah konsep baru dan bukan pemikiran pribadinya. Menurut Prabowo, gagasan itu dilandaskan pada cita-cita pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, khususnya amanat Pasal 33 dan Pasal 34.
Dengan begitu, tulisan pada kaos kader PKB selayaknya dimaknai lebih luas. Nama Prabowo memang dipakai, tetapi substansi yang ingin ditegaskan adalah amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan ekonomi negara. Sebuah konsep baru memiliki arti jika ada substansi kebijakan yang mengikutinya.
Komunikasi, Data, dan Ruang Publik
Di sisi lain, muncul peringatan kritis mengenai cara pemerintah mengomunikasikan capaian ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, capaian tertinggi sejak triwulan II 2022, sementara tingkat kemiskinan turun ke 8,07 persen, level terendah sepanjang sejarah pencatatan. Otoritas Jasa Keuangan juga tengah menyiapkan pembaruan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030, melanjutkan RP2I 2020-2025.
Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa angka pertumbuhan dan peta jalan kebijakan yang dirilis bersamaan dalam satu konferensi pers penuh optimisme berpotensi membuat komunikasi berhenti menjadi sekadar informasi dan mulai bekerja sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Rujukan pada pemikiran Jürgen Habermas tentang tindakan komunikatif versus tindakan strategis, serta konsep hegemoni Antonio Gramsci, dipakai untuk mengingatkan bahwa cara angka positif dirangkai dalam satu narasi tunggal keberhasilan tanpa ruang bagi suara kritis dapat menyempitkan ruang publik.
Kritik itu tidak menuduh data BPS dan OJK palsu, sebab tren positif memang nyata, termasuk kredit perbankan yang tumbuh dua digit dan permodalan yang tetap kokoh. Persoalannya adalah bagaimana makna dibingkai dan siapa yang paling diuntungkan dari cara pesan disampaikan kepada publik.
Dalam konteks inilah Satgas Prabowonomics Panji Bangsa menyoroti pentingnya literasi kebijakan. Ahmad Riyadi mencontohkan program yang banyak warga belum ketahui, yaitu pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang dinilai mengurangi kebocoran ekspor. Ia menyebut data tahun 2024 menunjukkan 29 negara mitra ekspor-impor Indonesia memiliki selisih kebocoran negara hampir sekitar 7 juta dolar AS.
“Seandainya anggaran ini kemudian dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, maka akan berdampak signifikan terhadap pembangunan baik infrastruktur, sumber daya, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya,” kata Riyadi.
Satgas juga akan mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membantu memantau aktivitas penyelenggaraannya di lapangan. Langkah ini menunjukkan bahwa Prabowonomics dan kepanikan oligarki [titlebase] kini diuji bukan hanya lewat perdebatan nilai tukar, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah memastikan program populis berjalan tepat sasaran.
Ke depan, publik perlu mencermati bagaimana satgas menerjemahkan gagasan ekonomi konstitusi menjadi kebijakan yang terukur, sekaligus mengawal transparansi di tengah tekanan eksternal terhadap rupiah. Jika substansi kebijakan mengikuti, Prabowonomics berpeluang menjadi agenda ekonomi nasional yang nyata, bukan sekadar simbol politik di atas kaos kader.
