Cakrawala News – 11 November 2026 | Gadi Eisenkot dipilih untuk membentuk pemerintahan, pakar: bisa hapus racun dalam hubungan AS-Israel [titlebase]. Mantan Kepala Staf Militer Israel itu resmi menerima mandat dari Presiden Isaac Herzog pada Minggu (8/11/2026) di Kediaman Presiden di Yerusalem, setelah pemilu 27 Oktober lalu tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Eisenkot, yang memimpin Partai Yashar, kini memiliki waktu 28 hari untuk membentuk koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari dari Herzog.
Penunjukan ini menandai babak baru politik Israel. Eisenkot berjanji membentuk apa yang ia sebut sebagai pemerintahan darurat nasional, sekaligus menegaskan bahwa ia akan berupaya menjembatani perpecahan politik yang semakin dalam selama pemerintahan Benjamin Netanyahu.
“Kita berada dalam keadaan darurat dan mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Negara Israel,” kata Eisenkot dalam upacara di kantor kepresidenan, seperti dikutip The Guardian.
Ia menilai pembentukan pemerintahan darurat nasional membutuhkan langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional. Dalam kesempatan itu, Eisenkot tampil mengenakan jas dan dasi, berbeda dari penampilannya yang biasanya serba hitam.
Empat Syarat Koalisi dan Tiga Opsi Politik
Eisenkot telah mengantongi dukungan dari fraksi-fraksi yang mewakili 67 anggota parlemen. Namun, dukungan tersebut belum menjamin perolehan 61 kursi yang diperlukan untuk menguasai mayoritas di Knesset yang beranggotakan 120 orang.
Ia menetapkan empat syarat bagi partai yang ingin bergabung dengan koalisi. Pertama, pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis. Kedua, penerimaan terhadap nilai-nilai dalam Deklarasi Kemerdekaan. Ketiga, kewajiban pengabdian bagi semua warga guna memperkuat Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Keempat, pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris serta komitmen menghancurkan kekuatan militer dan kekuasaan pemerintahannya.
Tuntutan tersebut berpotensi menjadi batu sandungan dalam negosiasi, terutama dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang menginginkan pengecualian wajib militer, serta partai-partai yang dipimpin kelompok Arab yang dukungannya mungkin krusial.
Setidaknya ada tiga pilihan yang dapat ditempuh Eisenkot: kesepakatan pembagian kekuasaan dengan Netanyahu, memperoleh dukungan partai-partai yang dipimpin warga Arab, atau menjalin kesepakatan dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Eisenkot menyatakan bakal mengajak semua pihak yang menyatakan prinsip-prinsip utamanya untuk bergabung.
Menurut laporan The Guardian, Eisenkot mulai membuka komunikasi dengan sekutu politik Netanyahu, sembari menuding perdana menteri terlama Israel itu telah membawa negara ke dalam krisis bersejarah.
Janji Batalkan Kebijakan Netanyahu
Pada Selasa (10/11/2026), Eisenkot berjanji membatalkan sejumlah kebijakan Netanyahu, bertepatan dengan pelantikan anggota parlemen Israel periode terbaru. Blok pendukungnya mengajukan serangkaian rancangan undang-undang yang mencakup pembentukan penyelidikan resmi atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, pembatasan masa jabatan perdana menteri, serta pembatalan perubahan aturan yang membatasi kewenangan lembaga peradilan.
Kelompok penentang Netanyahu kini menguasai mayoritas kursi Knesset, sehingga memungkinkan mereka mengesahkan undang-undang sebelum pemerintahan baru terbentuk. Namun, belum ada kepastian mengenai kecepatan pembahasan maupun peluang kemajuan berbagai rancangan undang-undang tersebut.
“Kami akan bekerja untuk seluruh warga Israel, baik mereka yang memilih kami maupun yang tidak, dengan komitmen mendalam,” kata Eisenkot menjelang upacara pelantikan anggota Knesset.
Sementara itu, Netanyahu berupaya meragukan hasil pemilu meskipun telah disahkan secara resmi. Ia berulang kali menuduh partai-partai pimpinan politikus Arab telah mencuri pemilu, tanpa memberikan bukti pendukung.
Tekanan Diplomatik dan Peran Amerika Serikat
Ketidakpastian politik ini muncul di tengah meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel terkait kehancuran di Gaza serta perang dengan Iran. Eisenkot dan Herzog sama-sama mengakui meningkatnya isolasi Israel di bawah pemerintahan Netanyahu. Netanyahu sendiri berstatus buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Di Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, Partai Demokrat meraih kemenangan dalam pemilihan paruh waktu pada Selasa. Kemenangan tersebut disertai seruan untuk membatasi dukungan terhadap Israel menyusul kehancuran di Gaza dan perang Iran yang tidak populer, yang diluncurkan Netanyahu bersama Presiden AS Donald Trump.
“Kita sedang berada di tengah krisis diplomatik yang sangat parah; bahkan sahabat-sahabat terbaik dan sekutu strategis kita menyatakan bahwa hubungan mereka dengan kita perlu ditinjau kembali,” ujar Eisenkot, seperti dikutip Anadolu.
Dalam konteks inilah Gadi Eisenkot dipilih untuk membentuk pemerintahan, pakar: bisa hapus racun dalam hubungan AS-Israel [titlebase]. Pergantian kepemimpinan dinilai menjadi salah satu faktor yang menentukan arah hubungan bilateral kedua negara ke depan.
Eisenkot menyatakan demokrasi Israel berada dalam momen rentan. “Ada kebutuhan mendesak akan kepemimpinan baru, kepemimpinan yang dapat dipercaya dan dipandang langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Mekanisme Bila Gagal Membentuk Pemerintahan
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Israel tentang Pemerintahan, jika Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat, menyampaikan kepada Herzog bahwa upayanya tidak berhasil, atau gagal memperoleh dukungan dalam pemungutan suara kepercayaan di Knesset, presiden harus menentukan langkah berikutnya dalam waktu tiga hari.
Herzog dapat menunjuk anggota Knesset lain untuk membentuk pemerintahan atau menyampaikan kepada ketua parlemen bahwa tidak ada kemungkinan untuk membentuk pemerintahan. Kegagalan seluruh proses akan membubarkan parlemen dan memicu pemilu baru.
Jika berhasil, Eisenkot akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Namun, ia belum otomatis menjadi perdana menteri hanya karena menerima mandat dari presiden.
Yang perlu diperhatikan dalam beberapa pekan mendatang adalah arah negosiasi koalisi, terutama sikap partai ultra-Ortodoks dan partai yang dipimpin warga Arab, serta kecepatan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan blok pendukung Eisenkot. Perkembangan ini akan menentukan apakah Israel bergerak menuju pemerintahan darurat nasional atau justru menuju pemilu baru.
