Cakrawala News – 12 November 2026 | Nasib Gibran di tengah kalkulasi politik Prabowo dan partai-parlemen kembali menjadi sorotan setelah posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan yang semakin kompleks. Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), perkembangan kasus hukum yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga relasi politik Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut berpotensi membuka babak baru dalam konfigurasi kekuasaan nasional menjelang Pilpres 2029.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai masa depan politik Gibran tidak bisa hanya dilihat dari perspektif hukum dan konstitusi. Menurut dia, posisi Gibran juga berkaitan erat dengan kalkulasi kekuasaan Presiden Prabowo, kepentingan partai-partai politik di parlemen, serta konfigurasi politik jangka panjang.
“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” ujar Arifki.
Dua Sisi Kehilangan Gibran
Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa perubahan posisi Gibran juga membawa konsekuensi politik bagi pemerintahan Prabowo. Selama ini, polemik seputar Gibran menjadi salah satu isu yang menyerap perhatian kelompok kritis terhadap pemerintah, baik dari masyarakat sipil maupun partai politik.
Jika Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, sasaran kritik politik berpotensi bergeser lebih langsung kepada Prabowo. Arifki bahkan menyebut Gibran sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo karena banyak energi kritik terserap pada persoalan tersebut.
“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran. Ketika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, bukan tidak mungkin tekanan politik justru akan lebih langsung diarahkan kepada Prabowo,” katanya.
Pandangan senada muncul dari pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menegaskan bahwa DPR menjadi pintu utama bagi setiap upaya pemakzulan, namun keputusan politik anggota parlemen tidak bisa dipisahkan dari sikap partai yang menaungi mereka.
“Jadi soal ada pemakzulan atau tidak, itu kuncinya ada di anggota dan pimpinan DPR. Dan tentu anggota-anggota parlemen itu kan bagian daripada partai politik. Jadi yang menentukan ya koalisi dari partai pendukung Prabowo-Gibran,” kata Ujang.
Menurutnya, peluang pemakzulan sangat bergantung pada kemauan politik partai-partai pendukung pemerintah. Jika koalisi tidak menghendaki, dorongan tersebut berpotensi sulit menembus mayoritas di parlemen. “Apakah bisa dimakzulkan atau tidak, tergantung dari kesepakatan atau dorongan dari partai-partai koalisi itu. Kuncinya hanya di sana,” ujarnya.
Dorongan Hak Menyatakan Pendapat
Tekanan terhadap Gibran menguat setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. DPR pun menerima desakan kuat dari kalangan politisi untuk merespons vonis tersebut. Mekanisme konstitusional yang dinilai paling sesuai adalah hak menyatakan pendapat ketimbang hak angket, karena pelanggaran syarat formil disebut sudah terbukti secara sah di persidangan.
Pengamat menilai tanpa respons tegas dari parlemen, isu legalitas kepemimpinan ini berisiko menggerogoti stabilitas pemerintahan. Apabila partai politik memilih bungkam, publik dikhawatirkan menganggap lembaga legislatif sekadar menjadikan kasus ini sebagai komoditas tawar-menawar kekuasaan. Ketidaktegasan DPR juga dinilai dapat melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sekaligus menyasar kredibilitas Presiden Prabowo.
Di sisi lain, partai-partai politik di parlemen memiliki kalkulasi tersendiri. Arifki melihat Gibran berpotensi menjadi salah satu kompetitor dalam konfigurasi politik 2029 karena popularitasnya, usianya yang relatif muda, serta keterkaitan dengan Jokowi yang masih memiliki pengaruh dalam dinamika politik nasional.
“Partai-partai tentu memiliki perhitungan politik terhadap posisi Gibran. Mereka tidak ingin Gibran justru mendapatkan keuntungan politik dari sebuah krisis. Apalagi jika situasi tersebut membuat popularitas dan ruang manuver politiknya semakin besar menjelang 2029,” jelasnya.
Perjalanan Politik yang Berbalik Arah
Perubahan nasib politik Gibran terlihat kontras dengan situasi tiga tahun lalu. Ketika itu, namanya diperebutkan sejumlah kekuatan politik untuk menjadi calon wakil presiden. Pada November 2022, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali bahkan membuka peluang Gibran mendampingi Anies Baswedan. Nama Gibran juga masuk dalam bursa calon wakil presiden yang diperbincangkan relawan Jokowi, serta disebut menjadi incaran kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui partainya turut melirik putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut. Puan Maharani ketika itu menyebut PDIP menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MK pada 16 Oktober 2023 yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan membuka jalan bagi Gibran. Lima hari kemudian, Rapimnas Golkar resmi mengusulkan namanya untuk mendampingi Prabowo. Pasangan tersebut akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 58,59 persen suara dalam satu putaran.
Kini, di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan dan menguatnya tekanan politik di DPR, Gibran dilaporkan menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo. Perubahan itu memperlihatkan rapuhnya fondasi politik yang mengantarkannya ke kursi wakil presiden, ketika dukungan politik tidak lagi solid sementara persoalan hukum dan konstitusional terus membayangi posisinya.
Nasib Gibran di tengah kalkulasi politik Prabowo dan partai-parlemen pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh persoalan hukum, tetapi juga oleh kepentingan elektoral dan konfigurasi kekuasaan menjelang 2029. Arah sikap koalisi pendukung pemerintah di DPR akan menjadi indikator penting apakah tekanan terhadap Gibran berlanjut atau mereda. Yang perlu dicermati berikutnya adalah bagaimana Presiden Prabowo menimbang antara menjaga stabilitas pemerintahan dan memperluas konsolidasi politiknya.
