Cakrawala News – 13 November 2026 | Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menolak wacana yang mengusulkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diadili di pengadilan militer terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, IPW tolak usulan Listyo Sigit diadili di pengadilan militer: Polisi tunduk peradilan umum, sehingga pengadilan militer dinilai bukan forum yang tepat untuk mengadili anggota Polri.
Menurut Sugeng, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Ia menegaskan bahwa undang-undang telah mengatur bahwa anggota Polri tunduk pada peradilan umum, bukan peradilan militer.
“Mengusulkan Mahkamah Militer itu enggak benar sama sekali. Karena kalau mau mengadili Saudara LSP, undang-undang sudah menyatakan polisi itu tunduk pada peradilan umum. Kalau kemudian dikatakan dia harus dimahmilkan, dia bukan militer, sistem ketatanegaraan kita (sudah jelas),” ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “‘Dewan Jenderal’ Sadap Presiden, Ada Dalangnya?” yang ditayangkan di iNews, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Sugeng di tengah munculnya sejumlah wacana mengenai mekanisme hukum yang seharusnya dipakai untuk memproses kasus dugaan penyadapan tersebut. Bagi IPW, penanganan perkara terhadap Listyo Sigit harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyimpang dari koridor peradilan yang sudah ditetapkan.
Sugeng juga meminta masyarakat memahami aturan mengenai kewenangan lembaga peradilan agar tidak muncul pemahaman yang keliru. Ia menekankan pentingnya literasi hukum yang benar dalam menyikapi perkara ini.
“Ya kalau saya kan hukum ya, saya bicara hukum nih supaya masyarakat kita itu diliterasi dengan benar, bukan ngoceh gitu loh ya. Coba kasih kalau ada argumentasi hukumnya, saya pun ikut gitu loh,” tuturnya.
Duduk Perkara dan Status Hukum
Kasus ini bermula dari penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Perlu dicatat, status tersangka bukan berarti kesalahan telah terbukti. Proses hukum masih berjalan, dan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks inilah usulan agar perkara diadili di pengadilan militer muncul ke permukaan. Namun, IPW menilai wacana itu tidak relevan karena menyangkut institusi dan personel yang secara hukum berada di bawah yurisdiksi peradilan umum.
Cara Kerja LIMS yang Diduga Dipakai
Di sisi lain, pakar keamanan siber Fajar Agustiawan membeberkan cara kerja sistem penyadapan Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga digunakan Listyo Sigit dan tiga inspektur jenderal polisi untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto.
Fajar menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan aparat penegak hukum mengakses sejumlah data komunikasi seluler konvensional melalui kerja sama dengan operator telekomunikasi. Menurutnya, LIMS bukan teknologi baru.
Sistem ini merupakan hasil kerja sama resmi antara institusi penegak hukum dan sejumlah operator seluler besar di Indonesia, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Teknologi tersebut telah digunakan sejak 2011.
“Jadi, gambarannya, LIMS yang di sisi misalnya Polri dalam kasus ini sekarang, itu ada server di sisi Polri dan ada server yang namanya SS7 di sisi operator selular,” ujarnya dalam program yang sama.
Fajar menjelaskan, LIMS melibatkan server di institusi penegak hukum, seperti Polri, yang terhubung dengan sistem Signaling System 7 (SS7) di sisi operator seluler. Melalui kerja sama tersebut, aparat penegak hukum dapat mengakses sejumlah komunikasi seluler konvensional.
Namun, ia menegaskan bahwa akses tersebut memiliki batasan. Menurut Fajar, yang bisa didapat adalah komunikasi seperti telepon suara biasa pada jaringan 2G atau 3G, bukan komunikasi yang lewat aplikasi WhatsApp atau aplikasi berbasis data.
“Yang bisa didapat itu adalah misalnya telepon suara voice biasa 2G atau 3G, bukan yang lewat aplikasi WhatsApp atau aplikasi data,” jelasnya.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Penolakan IPW menegaskan bahwa persoalan forum pengadilan menjadi salah satu titik krusial dalam penanganan perkara ini. Dengan posisi Polri yang tunduk pada peradilan umum, wacana pengadilan militer dinilai tidak memiliki pijakan hukum.
Meski demikian, proses hukum terhadap Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya masih bergulir. Publik menantikan bagaimana mekanisme hukum diterapkan secara konsisten, transparan, dan sesuai asas due process of law.
Selain itu, penjelasan teknis mengenai LIMS menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga tata kelola teknologi penyadapan yang melibatkan kerja sama antara penegak hukum dan operator telekomunikasi. Pemahaman yang utuh atas kedua aspek tersebut menjadi penting agar diskursus publik tidak salah arah.
