Cakrawala News – 24 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah kabar rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Dalam pernyataannya, Bantah Hashim, Airlangga sebut tak ada pembagian HP gratis untuk bansos, ia menegaskan telah berkomunikasi langsung dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, untuk meluruskan persoalan tersebut.
“Yang ngomong siapa? Saya sudah bicara sama Pak Hashim, enggak bicara begitu,” ujar Airlangga saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan itu ia sampaikan merespons narasi yang beredar luas di masyarakat soal rencana pembagian gawai gratis yang dikaitkan dengan program digitalisasi bantuan sosial. Menurut Airlangga, pernyataan Hashim sempat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat.
Klarifikasi di Beberapa Forum
Bantahan serupa sebelumnya juga disampaikan Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Saat itu ia kembali menekankan bahwa maksud pernyataan Hashim bukan seperti yang ramai diperbincangkan.
“Saya sudah bicara sama Pak Hashim, maksudnya bukan begitu,” tegasnya.
Sebelumnya, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026), Airlangga juga menepis wacana tersebut. Ia menyatakan kebijakan membagikan gawai untuk mendukung penyaluran bansos tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan kabinet.
“Nggak. Memang nggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Asal Muasal Wacana HP Gratis
Isu pembagian HP gratis mencuat setelah Hashim Djojohadikusumo memaparkan program dorongan inklusi keuangan yang menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening perbankan (unbanked). Gagasan itu disampaikan dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta.
“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam forum tersebut.
Dalam pemaparan itu, Hashim menyebut ponsel yang dibagikan akan dilengkapi rekening digital dengan saldo awal Rp50 ribu. Pemerintah juga disebut menargetkan rekening gratis bagi warga yang baru menginjak usia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank.
Hashim menyatakan ada dua bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyediakan rekening gratis tersebut, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, hingga kini tidak ada keterangan resmi mengenai siapa yang berhak menerima ponsel, kapan pembagian dilakukan, atau instansi mana yang menyalurkan.
Yang Benar-benar Berjalan: Rekening Otomatis
Meski membantah wacana HP gratis, Airlangga memastikan program pembukaan rekening bank secara massal tetap dijalankan. Program tersebut masuk dalam agenda kuartal IV 2026 dan regulasinya masih dimatangkan pemerintah.
“Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya,” ujarnya.
Program rekening otomatis itu menyasar warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening akan terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disiapkan sebagai bagian dari perluasan inklusi keuangan nasional.
Dengan skema ini, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara digital dan lebih tepat sasaran, sekaligus memperluas jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan. Langkah tersebut juga disebut sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara.
Perbedaan penekanan antara pernyataan Hashim dan Airlangga menjadi sorotan. Hashim lebih dulu mengaitkan gagasan ponsel dengan rekening digital bersaldo awal, sementara Airlangga menegaskan bahwa pembahasan resmi di pemerintah hanya menyangkut pembukaan rekening, bukan pembagian perangkat.
Yang Perlu Dicermati
Hingga kini, belum ada regulasi resmi yang mengatur mekanisme, penerima, maupun lembaga penyalur terkait wacana HP gratis. Publik disarankan menunggu keterangan resmi pemerintah agar tidak keliru memahami informasi yang beredar.
Yang sudah dikonfirmasi berjalan adalah program pembukaan rekening bank otomatis bagi warga berusia 17 tahun ke atas pemegang KTP pada kuartal IV 2026. Perkembangan regulasi program tersebut akan menjadi penanda penting arah kebijakan inklusi keuangan pemerintah ke depan.
