Cakrawala News – 08 November 2026 | Arab Saudi tegaskan tak bakal normalisasi hubungan dengan Israel selama Benjamin Netanyahu masih menjabat sebagai Perdana Menteri. Posisi tegas Riyadh itu disampaikan melalui sumber yang dekat dengan pemerintah Arab Saudi, dan menegaskan bahwa dukungan terhadap solusi dua negara bagi Palestina tetap menjadi syarat utama kebijakan luar negeri kerajaan.
Menurut sumber anonim yang dikutip KAN News dan dilaporkan Jerusalem Post, Arab Saudi menginginkan perdamaian, negosiasi, serta penyelesaian masalah Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Namun, sumber tersebut menilai Netanyahu tidak mendukung jalur tersebut.
“Arab Saudi menginginkan perdamaian, negosiasi, dan penyelesaian masalah Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Namun, Netanyahu tidak mendukungnya,” kata sumber tersebut.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kebijakan Arab Saudi tidak berubah: normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel hanya akan dibahas jika ada jalan nyata menuju berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Negara Teluk Senada
Sumber yang sama menyebut sejumlah negara Teluk lainnya juga tidak tertarik menormalisasi hubungan dengan Israel selama Netanyahu berkuasa. Mereka menilai pemerintahan Netanyahu lebih mendorong eskalasi ketimbang perdamaian, sejalan dengan serangan brutal Israel ke Palestina yang masih berlangsung hingga kini.
“Negara Teluk tidak tertarik pada identitas Perdana Menteri Israel. Menurut pandangan kami, Netanyahu hanya ingin menimbulkan masalah. Dia tidak menginginkan perdamaian. Dia menginginkan eskalasi. Selama Netanyahu berkuasa dengan pemerintahan saat ini, normalisasi bukanlah agenda utama,” lanjut sumber tersebut.
Meski demikian, sumber itu menegaskan sikap Riyadh bersifat kebijakan, bukan persoalan pribadi. Arab Saudi, katanya, tidak mempersoalkan siapa yang menjadi perdana menteri Israel. Syarat utamanya adalah pemerintah Israel yang mau menerima solusi dua negara.
Pintu Normalisasi Masih Terbuka
Arab Saudi sebetulnya masih membuka peluang normalisasi hubungan dengan Israel. Syaratnya, Benjamin Netanyahu harus lengser dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, dan penggantinya harus menyetujui solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Sikap serupa pernah muncul sebelumnya. Pada Oktober 2025, sumber dari keluarga kerajaan Saudi kepada Channel 12 Israel menyatakan negaranya bersedia menormalisasi hubungan setelah Israel memiliki pemerintahan baru yang mengakui solusi dua negara.
Namun, peluang itu tampak semakin jauh. Koalisi yang dipimpin Netanyahu dinyatakan unggul dalam pemilihan umum Israel pada 27 Oktober lalu, sehingga ia berpotensi kembali menjabat Perdana Menteri untuk beberapa tahun ke depan. Salah satu misi yang dibawanya jika kembali berkuasa adalah menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi.
Belakangan, Netanyahu disebut telah berupaya mendekati Riyadh. Salah satu caranya adalah menawarkan bantuan untuk memerangi Houthi di tengah perang antara Arab Saudi dan Houthi yang semakin memanas. Namun, Arab Saudi selalu menolak tawaran tersebut.
Penolakan yang Konsisten
Posisi Arab Saudi ini bukan hal baru. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud pernah menegaskan negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika isu Palestina tidak terselesaikan.
“Itu lah satu-satunya cara kita mendapat manfaat dari normalisasi hubungan. Jadi, ya, karena kita memerlukan stabilitas, dan stabilitas hanya bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina,” kata Faisal dalam wawancara dengan CNN.
Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Faisal juga menyatakan Israel tidak dapat menikmati perdamaian tanpa pembentukan negara Palestina. Ia menekankan perlunya gencatan senjata di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Saudi sebelumnya juga menegaskan bahwa Riyadh akan terus melanjutkan upayanya mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu. Pernyataan itu muncul setelah Netanyahu menyatakan optimismenya soal kemungkinan kesepakatan damai dengan Riyadh dalam konferensi pers bersama Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Sikap keras Riyadh inilah yang menjadi alasan Arab Saudi enggan bergabung dengan Abraham Accords, perjanjian normalisasi hubungan dengan Israel yang digagas Trump pada 2020.
Tekanan dari Washington
Tekanan untuk mengubah posisi justru datang dari Washington. Trump pada Juli 2026 mensyaratkan normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel bagi Riyadh untuk melanjutkan kesepakatan kerja sama nuklir sipilnya dengan AS.
Trump menyatakan kesepakatan itu hanya akan berlaku jika Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa jika Arab Saudi tidak bergabung, kesepakatan tersebut batal.
AS dan Arab Saudi mengumumkan kesepakatan nuklir sipil itu pada 22 Juli 2026, yang memungkinkan Riyadh memperkaya uranium dan membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi AS. Kongres AS memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk meninjau kesepakatan tersebut sebelum diberlakukan.
Dengan posisi Riyadh yang tetap bersandar pada solusi dua negara, pertanyaannya kini adalah sejauh mana tekanan Washington mampu menggoyahkan kebijakan Arab Saudi, terutama jika Netanyahu kembali memimpin pemerintahan Israel. Arab Saudi tegaskan tak bakal normalisasi hubungan dengan Israel tanpa kemerdekaan Palestina, dan tampaknya sikap itu akan tetap menjadi pegangan utama Riyadh dalam waktu dekat.
