Cakrawala News – 10 November 2026 | Biaya kendaraan distribusi MBG dihapus dari komponen biaya operasional, BGN: Bukan hal baru. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa kendaraan pengantar makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi termasuk dalam pagu biaya operasional maksimal Rp3.000 per hari per penerima manfaat. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menyatakan kebijakan ini merupakan pengembalian ketentuan yang pernah berlaku sejak awal peluncuran program, bukan aturan yang baru diciptakan.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip Minggu (8/11/2026).
Menurut Tysa, kendaraan distribusi merupakan bagian dari perlengkapan atau perangkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang wajib dipenuhi. Kedudukannya disebut setara dengan fasilitas penunjang lain, seperti gedung SPPG, peralatan memasak, hingga perlengkapan makan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan MBG.
Landasan Regulasi dan Perubahan yang Dikoreksi
BGN menjelaskan bahwa ketentuan awal mengenai komponen biaya operasional telah tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Dalam kedua keputusan tersebut, kendaraan tidak dicantumkan sebagai bagian dari komponen biaya operasional SPPG.
Namun, dalam perkembangan kebijakan berikutnya, terdapat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 yang memasukkan biaya sewa kendaraan sebagai bagian dari komponen biaya operasional. Ketentuan inilah yang kemudian menjadi bagian dari kebijakan yang dievaluasi oleh BGN.
“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur No 2 tahun 2024 dan No 1 tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” tambah Tysa.
Setelah melakukan kajian lebih mendalam, BGN menilai kendaraan lebih tepat ditempatkan sebagai perlengkapan wajib SPPG. Dengan demikian, penyediaan kendaraan menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi sejak satuan pelayanan mulai beroperasi.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” kata Tysa.
Dampak pada Pengelolaan Anggaran Harian
Kebijakan yang menghapus biaya kendaraan distribusi MBG dari komponen biaya operasional, BGN: Bukan hal baru, membuat pagu maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari tidak lagi menghitung unsur kendaraan. Langkah ini disebut sebagai upaya menata ulang struktur pembiayaan distribusi agar setiap rupiah terserap optimal untuk kualitas layanan.
Dengan mengeluarkan komponen kendaraan, SPPG diharapkan memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengelola kebutuhan operasional lainnya tanpa terbebani biaya bahan bakar, perawatan, atau sewa kendaraan yang fluktuatif. BGN juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara, terutama karena biaya transportasi di setiap daerah memiliki disparitas yang cukup tinggi.
Meski tidak lagi masuk dalam pagu operasional, BGN menegaskan kendaraan distribusi tetap menjadi kebutuhan penting untuk menunjang pelaksanaan layanan MBG. Reposisi status kendaraan sebagai aset infrastruktur dasar SPPG dinilai perlu agar standarisasi pembiayaan di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga.
Perubahan ini pada akhirnya menuntut setiap SPPG memastikan kendaraan pengantaran makanan tersedia sejak awal operasional. Bagi publik, kebijakan tersebut menjadi penanda bahwa evaluasi pembiayaan program MBG masih berjalan, dan implementasinya di lapangan perlu terus dicermati agar kualitas distribusi makanan bagi penerima manfaat tidak terganggu.
