Cakrawala News – 18 Oktober 2026 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum tahu informasi Suharyanto akan diganti dari kursi Kepala BNPB, meski Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai penggantinya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pergantian kepemimpinan lembaga penanggulangan bencana itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, dan berbarengan dengan pengusutan kasus dugaan korupsi dana siap pakai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencopotan Suharyanto menjadi puncak dari rentetan prahara yang menyelimuti jenderal bintang tiga tersebut. Sebelum lengser, ia berulang kali menuai sorotan publik, mulai dari pernyataan yang dianggap tidak empatik saat bencana melanda hingga skandal korupsi dana kebencanaan yang menyeret adik kandungnya sendiri.
Adik Kandung Terseret OTT KPK
Kasus dugaan korupsi penggunaan dana siap pakai BNPB mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan lembaga tersebut pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, sebanyak 15 orang diamankan. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bima sebelumnya pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli di lingkungan BNPB saat Suharyanto masih aktif menjabat. Empat tersangka lainnya yakni Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.
KPK menyebut nilai dana siap pakai yang diduga dikorupsi dalam perkara ini mencapai Rp5,47 miliar. Penetapan status tersangka merupakan bagian dari proses hukum, dan para pihak tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
KPK Koordinasi dengan Puspom TNI
KPK mengaku telah menyampaikan posisi dan peran mantan Kepala BNPB Suharyanto kepada Pusat Polisi Militer TNI dalam penanganan perkara tersebut. Informasi itu disampaikan saat ekspose perkara yang turut dihadiri pihak Puspom TNI pada 13 dan 14 Oktober 2026.
“Untuk Kepala BNPB, saat ekspose sudah dijelaskan juga posisinya kepada rekan-rekan Puspom TNI yang sudah hadir,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam.
Menurut Taufik, personel Puspom TNI yang mengikuti ekspose tidak hanya berasal dari unsur pimpinan, tetapi juga melibatkan unit penyidikan. Puspom TNI juga sempat mendampingi tim KPK saat melakukan kegiatan di kantor BNPB, termasuk pemasangan segel. “Itu juga sudah dilakukan bersama-sama dengan Puspom TNI,” ujarnya.
Ruangan Suharyanto Digeledah
Selain berkoordinasi dengan Puspom TNI, KPK menggeledah sejumlah ruangan pejabat BNPB pada 14-15 Oktober 2026, termasuk ruangan kepala badan yang saat itu masih dijabat Suharyanto. Penyidik juga menggeledah ruangan di kedeputian serta beberapa kantor yang berkaitan dengan staf pengadaan barang dan jasa, termasuk ruangan Gabriel Purwaka Sigit selaku pejabat pembuat komitmen.
Taufik belum memerinci barang bukti yang ditemukan atau disita dari ruangan Suharyanto. Ia menyatakan informasi lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan akan disampaikan kemudian.
Rekam Jejak dan Kontroversi
Dalam pemberitaan sebelumnya, Suharyanto diketahui merupakan lulusan terbaik Sesko TNI dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden. Namun rekam jejak itu tercoreng oleh sejumlah kontroversi, salah satunya pernyataannya pada akhir November 2025 yang dianggap meremehkan dampak bencana di Sumatera.
Saat itu, ia memicu amarah publik karena menolak menetapkan status darurat bencana nasional untuk peristiwa banjir bandang dan longsor besar yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Publik menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap korban.
Hingga kini, BNPB belum tahu informasi Suharyanto akan diganti secara resmi di internal lembaga, sehingga detail proses transisi kepemimpinan masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Posisi Suharyanto kini diisi Letjen TNI Kristomei Sianturi yang telah dilantik Presiden Prabowo.
Perkembangan berikutnya yang perlu dicermati adalah hasil penggeledahan KPK, kelanjutan koordinasi dengan Puspom TNI, serta bagaimana BNPB belum tahu informasi Suharyanto akan diganti akan dijelaskan kepada publik dan pegawai lembaga tersebut. Penanganan perkara ini akan menjadi ujian bagi transparansi BNPB di tengah tuntutan percepatan penanganan bencana di berbagai daerah.
