Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Isu Gibran

Cakrawala News – 13 November 2026 | Breaking news: Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Pengunduran diri politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu resmi diterima pimpinan MPR dalam rapat yang digelar pada Selasa, 10 November 2026, dan langsung menjadi sorotan publik. Hidayat menegaskan bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah ramai dibicarakan.

“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu. Sekalipun ada isu lagi ramai isu itu ya,” kata Hidayat kepada wartawan, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan, surat pengunduran dirinya telah diajukan jauh sebelum isu tersebut mencuat, yakni pada 31 Oktober 2026.

Pengumuman penerimaan surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Menurut Muzani, rapat pimpinan MPR secara resmi menerima surat tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme kelembagaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Rapat pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” kata Ahmad Muzani melalui unggahan di media sosial Instagram, Selasa (10/11/2026).

Muzani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR. Ia berharap Hidayat selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.

Alasan Mundur: Regenerasi dan Penugasan Baru

Dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (11/11/2026), Hidayat mengungkapkan bahwa keputusan mundur dilatarbelakangi keinginannya mendorong regenerasi kepemimpinan MPR setelah dua periode menduduki posisi wakil ketua. Menurutnya, pergantian pimpinan MPR dari unsur fraksi merupakan kesempatan bagi partai untuk menghadirkan kader lain di posisi strategis lembaga negara.

“Saya juga melihat bahwa penting untuk adanya regenerasi dan regenerasi kepemimpinan MPR, pimpinan MPR kan akhirnya dari masing-masing fraksi ya, dalam hal ini tentu dari PKS,” ujar Hidayat.

Keinginan melepas jabatan pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024. Saat itu, ia meminta agar tidak lagi ditempatkan sebagai pimpinan MPR, tetapi partai tetap memberikan penugasan tersebut. Permintaan serupa kembali disampaikan pada 2024, namun Hidayat kembali dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua MPR.

Selain soal regenerasi, Hidayat menyebut keputusan itu sejalan dengan penugasan baru dari PKS untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional. Ia diminta memperjuangkan sejumlah isu kemanusiaan, perdamaian, Palestina, dan demokratisasi. Dengan posisinya sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, ia akan melanjutkan penguatan hubungan dan kerja sama dengan parlemen negara lain.

Hidayat menjelaskan, tugas tersebut juga berkaitan dengan upayanya membangun Forum MPR Sedunia ketika masih menjabat sebagai pimpinan MPR. Meski meninggalkan kursi Wakil Ketua MPR, ia memastikan tetap menjalankan tugas sebagai anggota DPR dan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya di Komisi VIII DPR serta tanggung jawab sebagai Ketua BKSAP.

Kronologi dan Proses di Internal MPR

Menurut Hidayat, surat pengunduran dirinya telah dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Namun, pimpinan MPR memerlukan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut karena dinilai sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026), hingga akhirnya surat pengunduran diri itu diterima.

“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelas Hidayat.

Perkembangan ini menjadikan Breaking news: Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR RI sebagai salah satu peristiwa politik yang paling diperhatikan di lingkup parlemen. Posisi Wakil Ketua MPR dari unsur fraksi PKS kini menunggu proses penggantian sesuai mekanisme yang berlaku.

Sohibul Iman Disiapkan sebagai Pengganti

PKS telah menunjuk Ketua Majelis Syura Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan Hidayat di jajaran pimpinan MPR. Penunjukan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid sebagai kelanjutan kepemimpinan PKS di jajaran pimpinan MPR.

Kholid menilai pengalaman dan jaringan internasional Hidayat menjadi modal untuk membangun kerja sama dengan berbagai negara sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional. Penugasan itu disebut sebagai bagian dari strategi PKS untuk memperluas peran diplomasi parlemen Indonesia.

Dengan diterimanya surat pengunduran diri ini, perhatian publik kini tertuju pada dua hal: proses penggantian posisi Wakil Ketua MPR sesuai aturan kelembagaan, serta langkah Hidayat Nur Wahid di kursi Ketua BKSAP DPR RI. Breaking news: Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR RI sekaligus menandai babak baru dalam komposisi kepemimpinan MPR dan arah diplomasi parlemen Indonesia ke depan.

Exit mobile version