Cakrawala News – 24 Oktober 2026 | Iran ogah buka Selat Hormuz tanpa syarat, ajukan 7 tuntutan, desak AS cabut sanksi dan blokade sebagai syarat utama sebelum jalur pelayaran strategis itu kembali dibuka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan posisi tersebut dalam wawancara dengan jaringan televisi Irak, Al Ekhbariya, yang disiarkan lembaga penyiaran IRIB pada Selasa (20/10/2026). Menurut Teheran, Selat Hormuz akan tetap tertutup bagi lalu lintas kapal maritim hingga Washington memenuhi persyaratan yang diajukan serta menepati komitmen diplomatik yang telah disepakati sebelumnya.
Pernyataan itu menjadi babak baru ketegangan di perairan Teluk Persia yang telah berlangsung sejak Amerika Serikat dan Israel memulai perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Iran menempatkan pembukaan kembali Selat Hormuz sebagai kartu tawar dalam negosiasi, bukan sebagai langkah sepihak tanpa jaminan.
Rencana Tujuh Hari dan Syarat Pembukaan Selat
Araghchi mengungkapkan bahwa komunikasi tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat masih berjalan melalui perantaraan Pakistan dan Qatar. Dalam proses itu, Teheran mengajukan inisiatif bertajuk rencana tujuh hari untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut dirancang dibuka kembali sepenuhnya pada hari keenam periode kesepakatan.
Menurut Araghchi, pihak Washington telah memberi sinyal persetujuan terhadap syarat yang diajukan, tetapi menginginkan penambahan klausul mengenai isu yang pernah dibahas sebelumnya. Ia menegaskan meja perundingan tetap terbuka demi mencapai penyelesaian akhir antara kedua negara.
Jika mereka mematuhi persyaratan ini, mereka harus tahu bahwa selat tersebut akan dibuka kembali sepenuhnya, dan setelah itu kami akan mengadakan putaran perundingan lebih lanjut hingga kesepakatan akhir tercapai, ujar Araghchi.
Pemerintah Iran menolak masuk ke perundingan baru mengenai isu lain sebelum Washington menjalankan kesepakatan terdahulu. Araghchi menekankan keharusan bagi Amerika Serikat untuk menepati komitmen dalam Nota Kesepahaman Islamabad yang telah ditandatangani. Teheran memandang pemenuhan janji awal itu sebagai syarat mutlak sebelum pembicaraan lanjutan dibuka.
Yang kami inginkan dari pihak Amerika Serikat adalah kepatuhan terhadap semua komitmen yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Islamabad yang telah ditandatangani sebelumnya, tegas Araghchi.
Alasan Hukum dan Penolakan Tekanan AS
Soal kerangka hukum, Araghchi menyatakan Selat Hormuz berada di perairan pedalaman Iran dan Oman serta tidak terhubung dengan perairan internasional. Ia menjelaskan bahwa rute yang sah untuk dilintasi kapal adalah jalur yang telah disepakati bersama oleh Iran dan Oman. Kedua negara kawasan itu kini menunggu proses pendaftaran internasional atas kesepakatan jalur pelayaran tersebut.
Araghchi juga menegaskan penolakan keras Teheran terhadap tekanan ekonomi maupun ancaman militer dari Amerika Serikat. Menurutnya, Iran tidak akan menyerah dalam bentuk apa pun, baik terhadap sanksi ekonomi maupun ancaman militer, dan satu-satunya solusi yang tepat adalah diplomasi serta jalan negosiasi.
Ia membantah keterlibatan Iran dalam dinamika di Laut Merah dan memperingatkan bahwa potensi intervensi Mesir di Yaman hanya akan memperkeruh situasi. Araghchi menambahkan, tawaran mediasi dari Teheran sejauh ini belum direspons oleh Arab Saudi maupun kelompok Houthi Yaman.
Klaim Serangan Kapal dan Bantahan Washington
Ketegangan di Selat Hormuz juga diwarnai klaim militer. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan empat kapal yang terlibat dalam pemindahan minyak secara ilegal di kawasan Teluk Persia bagian utara dihantam secara bersamaan hingga terbakar. Tiga kapal lainnya dilaporkan tidak dapat beroperasi setelah menabrak ranjau laut di sebelah barat Selat Hormuz.
Iran menyebut insiden itu sebagai jumlah kapal terdampak terbesar dalam satu hari sejak perang dimulai. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Laporan yang tersedia juga belum merinci kemungkinan korban jiwa maupun bendera negara yang digunakan kapal-kapal tersebut.
Melalui situs berita Sepah News, IRGC memperingatkan militer AS agar tidak melanjutkan tindakan yang dinilai sebagai provokasi. Teheran menegaskan, keterlibatan Washington dalam mengawal kapal yang melintasi jalur pelayaran di Selat Hormuz berpotensi memicu eskalasi lebih luas, termasuk meluas hingga ke pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan.
Pemerintah AS membantah sejumlah klaim Iran terkait serangan kapal dan keberadaan ranjau laut. Presiden AS Donald Trump menuding Teheran berupaya menaikkan harga minyak menjelang pemilihan sela Kongres AS pada November 2026. Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan Iran mengarang laporan mengenai serangan dan ranjau laut karena semakin banyak minyak yang melintasi Selat Hormuz. Ia juga mengklaim volume minyak yang melewati jalur tersebut saat ini lebih besar dibandingkan sebelum konflik dimulai.
Juru bicara Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) yang berbicara kepada Aljazirah tanpa disebutkan namanya turut membantah klaim ranjau laut. Menurutnya, pasukan AS telah membersihkan jalur pelayaran internasional dari ranjau, sedangkan serangan Iran dilakukan menggunakan rudal dan pesawat nirawak. Pihak AS menyatakan Selat Hormuz masih terbuka dan sekitar 95 persen kapal dapat melintasi jalur tersebut. Washington juga menilai peningkatan serangan menunjukkan tekanan yang dihadapi Teheran akibat blokade laut AS yang membatasi akses Iran terhadap sumber daya untuk membangun kembali kemampuan militernya.
Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati
Perbedaan klaim antara Teheran dan Washington membuat situasi di Selat Hormuz sulit dipastikan secara independen. Di satu sisi, Iran memakai status selat sebagai alat negosiasi untuk mendesak pencabutan sanksi dan blokade. Di sisi lain, AS menegaskan jalur pelayaran tetap terbuka dan menuduh Iran memanipulasi laporan demi kepentingan harga minyak.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi lalu lintas minyak dunia, sehingga setiap pernyataan mengenai statusnya berpotensi memengaruhi pasar energi dan keamanan pelayaran. Karena itu, perkembangan komunikasi tidak langsung melalui Pakistan dan Qatar menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Nasib rencana tujuh hari, kepatuhan AS terhadap Nota Kesepahaman Islamabad, serta respons terhadap tawaran mediasi Iran akan menentukan apakah ketegangan mereda atau justru meluas.
Hingga kini, belum ada konfirmasi independen atas klaim serangan terhadap tujuh kapal maupun soal ranjau laut. Pembaca perlu membedakan antara pernyataan resmi kedua pihak, klaim militer, dan tuduhan politik yang belum terverifikasi. Sikap Iran yang ogah membuka Selat Hormuz tanpa syarat menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi arena utama perebutan pengaruh antara Teheran dan Washington.
