Cakrawala News – 13 November 2026 | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Melalui program ini, polisi berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan warga dengan pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja, sebagai upaya menekan angka pengangguran yang masih tinggi di Jawa Barat.
Peresmian tersebut dirangkai dengan uji kompetensi satpam di lokasi yang sama. Menurut Suyudi, langkah itu diambil karena angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Sementara itu, TPT Jawa Barat tercatat sebesar 6,67 persen.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).
Berawal dari Inisiatif di Banten
Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Karena dinilai berhasil di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.
Menurut Kapolri, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.
Meski demikian, Suyudi menegaskan bahwa Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Dalam program ini, Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.
Struktur Kepangkatan dan Peran Polri
Inisiatif semacam Poliran tidak lepas dari struktur organisasi Polri yang berlapis. Sistem kepangkatan Polri terbagi dalam tiga golongan utama, yaitu Perwira, Bintara, dan Tamtama, yang diatur berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri.
Golongan Perwira merupakan jenjang tertinggi yang berperan sebagai pemimpin dan manajer kesatuan. Golongan ini dibagi menjadi Perwira Tinggi (Pati) dengan tanda pangkat bintang emas, Perwira Menengah (Pamen) dengan tanda pangkat bunga melati emas, serta Perwira Pertama (Pama) dengan tanda pangkat balok emas.
Di bawahnya terdapat golongan Bintara dan Tamtama yang menggunakan simbol segitiga dan garis miring. Secara keseluruhan, kepangkatan Polri terdiri atas 22 tingkatan, mulai dari Jenderal Polisi dengan empat bintang emas hingga Bharada dengan satu garis miring merah.
Pemahaman atas lambang-lambang tersebut dinilai penting, tidak hanya bagi calon anggota, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin memahami struktur kepolisian. Dasar filosofisnya merujuk pada lambang Polri “Rastra Sewakottama” yang berarti Polri adalah abdi utama dari nusa dan bangsa, serta nilai-nilai Tri Brata yang menjadi pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954.
Peran di Lapangan
Selain program kesejahteraan, jajaran kepolisian juga menjalankan fungsi penegakan hukum. Di Polda Metro Jaya, misalnya, polisi mengungkap tujuh perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 19 tersangka dan 30 korban teridentifikasi.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menyebut korban terdiri dari 23 laki-laki, tiga perempuan dewasa, dan empat anak perempuan. Modusnya beragam, mulai dari perekrutan WNI untuk dijadikan tentara di Rusia, pengiriman pekerja migran ke Malaysia dan Slovakia, eksploitasi seksual anak, hingga jeratan utang terhadap anak buah kapal.
Rita menyatakan, kasus perekrutan WNI ke Rusia merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Barat. Penanganannya melibatkan Polda Bali dan Jawa Tengah, serta koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan Indonesia di Rusia untuk memastikan perlindungan para korban.
Dengan demikian, peran polisi mencakup dua sisi sekaligus: mendorong kesejahteraan masyarakat melalui akses kerja, dan menindak kejahatan yang mengancam warga. Pelaksanaan Poliran di tingkat nasional akan menjadi uji bagi Polri dalam menjalankan peran fasilitator lintas sektor, sementara pengungkapan kasus TPPO menuntut koordinasi antarwilayah dan lintas lembaga yang berkelanjutan.
