Cakrawala News – 13 November 2026 | Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keberadaan satu tambang emas yang beroperasi tanpa izin selama delapan tahun. Menurut Prabowo Subianto, tambang ilegal itu mampu menghasilkan sekitar 500 kilogram emas setiap bulan, dengan taksiran nilai mencapai Rp 15 triliun per tahun.
“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” kata Prabowo, dilansir dari Antara, Rabu malam, 11 November 2026.
Pengungkapan itu menjadi salah satu sorotan publik, terutama di kanal bisnis media nasional. Informasi tersebut dirangkum dalam daftar artikel terpopuler yang disusun pada Jumat, 13 November 2026, dan menjadi perhatian pembaca karena menyangkut potensi kerugian negara yang besar.
Tambang Ilegal Dinilai Merampok Kekayaan Negara
Prabowo menyebut praktik tambang ilegal sama dengan merampok kekayaan negara. Pasalnya, pelaku tidak membayar pajak dan royalti, bahkan tidak melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah.
“Berapa kekayaan kita hilang? Rp 15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” ujarnya.
Pernyataan tersebut lantas dikaitkan dengan program perbaikan sekolah yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan biaya renovasi rata-rata Rp 1 miliar per sekolah, nilai Rp 15 triliun disebut dapat dipakai untuk memperbaiki sekitar 15.000 sekolah tambahan.
Melalui APBN saat ini, pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga Desember 2026. Jumlah itu masih sebagian kecil dari total 368.000 sekolah di Indonesia.
“Jadi kalau kita hanya mampu 70.000, itu berapa persen? Tapi lumayan,” tutur Presiden.
Prabowo juga mengaku menerima surat dari seorang siswa sekolah dasar pada pagi hari. Siswa tersebut berterima kasih karena sekolahnya telah diperbaiki. Cerita itu menjadi gambaran langsung bagaimana anggaran negara berdampak pada layanan pendidikan.
Sorotan Publik dan Isu Lain di Sekitar Prabowo
Selain soal tambang emas ilegal, perhatian publik pada periode yang sama juga tertuju pada sejumlah isu lain yang melibatkan Presiden. Salah satunya adalah dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan peran Listyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Menurut Suyudi, Listyo diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada mantan Kabagmon Polri Ahrie Sonta.
Listyo juga disebut menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Perlu dicatat, informasi ini masih berstatus dugaan dan belum merupakan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Isu lain yang turut mencuat adalah pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengenai kriteria wakil presiden yang akan diusulkan Prabowo Subianto. Menurut Syahganda, Prabowo membutuhkan wapres dari kalangan sipil yang mampu membantu kerja-kerja teknokratis pemerintahan.
“Jadi orang kerja juga yang betul-betul punya pemahaman, intelektual, kalau bisa sekolahnya pendidikan tinggi, kira-kira gitu,” kata Syahganda dalam program ROSI KompasTV, Kamis.
Pernyataan itu muncul setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden pada Kamis, 12 November 2026. Prabowo disebut memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wapres ke MPR RI.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Prabowo mengaku menerima pengunduran diri Gibran dengan berat hati. Ia menilai Gibran telah menunjukkan sikap kesatria dan bertanggung jawab sebagai negarawan.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo.
Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati
Pengungkapan tambang emas ilegal bernilai triliunan rupiah menjadi penanda bahwa persoalan tata kelola sumber daya alam masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hilangnya penerimaan negara dari pajak dan royalti tidak hanya berdampak pada fiskal, tetapi juga mengurangi ruang pemerintah membiayai program pelayanan publik seperti perbaikan sekolah.
Ke depan, publik akan menantikan langkah lanjutan pemerintah dalam menindak operasi tambang tanpa izin tersebut, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat. Selain itu, proses pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran dalam tenggat 14 hari menjadi perkembangan penting yang perlu diikuti, mengingat posisi tersebut berpengaruh pada jalannya pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
