Cakrawala News – 11 November 2026 | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tarik 2 jenderal polisi bintang 3 dari KSP, ditugaskan di Lemdiklat Polri melalui surat telegram rahasia bernomor ST/2515/XI/KEP/2026 tertanggal 9 November 2026. Kedua perwira tinggi tersebut adalah Komjen Syahardiantono dan Komjen Yuda Gustawan. Penarikan ini menjadi bagian dari perombakan jajaran perwira tinggi Polri yang berlangsung di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri, Irjen Deni Dharmapala. Berdasarkan dokumen yang beredar, Komjen Syahardiantono yang sebelumnya bertugas di Kantor Staf Presiden (KSP) kini menduduki jabatan fungsional sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Sementara itu, Komjen Yuda Gustawan, yang sebelumnya juga ditugaskan di KSP, kembali masuk ke struktur organisasi Polri dengan jabatan Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Mutasi ini tidak hanya menyasar dua perwira bintang tiga. Kapolri Suyudi juga melakukan rotasi di lingkungan Bareskrim Polri, tepatnya pada jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter). Posisi tersebut resmi diserahterimakan kepada Kombes Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Brigjen Moh Irhamni, yang kini digeser menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Latar Belakang Mutasi dan Kasus Penyadapan
Rangkaian mutasi ini disebut sebagai langkah konsolidasi internal pasca-terjadinya apa yang digambarkan sebagai gempa institusi akibat operasi spionase ilegal pada periode 2025–2026. Kasus tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri menetapkan status tersangka kepada sejumlah perwira tinggi, termasuk Listyo Sigit Prabowo.
Selain Listyo Sigit, penyidik juga menetapkan tiga jenderal lainnya sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Berdasarkan temuan penyidik, keempat tersangka diduga kuat bersekongkol menyalahgunakan wewenang dan fasilitas negara untuk melakukan penyadapan tanpa adanya surat perintah maupun kepentingan penegakan hukum yang sah. Perlu ditekankan bahwa status hukum mereka adalah tersangka, dan proses hukum masih berjalan.
Dalam konteks inilah langkah Kapolri Suyudi Ario Seto tarik 2 jenderal polisi bintang 3 dari KSP, ditugaskan di Lemdiklat Polri dibaca sebagai upaya menata ulang penempatan perwira yang sebelumnya berada di lingkungan ring satu Istana. Penarikan tersebut sekaligus mengembalikan kedua perwira tinggi ke struktur internal Polri melalui Lemdiklat, lembaga yang menangani pendidikan dan pelatihan.
Rekam Jejak Kedua Perwira
Komjen Syahardiantono merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Sepanjang kariernya, ia pernah mengemban sejumlah jabatan strategis, antara lain Kapolres Pasuruan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Wakabareskrim, Kadiv Propam, Kabaintelkam, hingga Kabareskrim Polri pada 2025.
Adapun Komjen Yuda Gustawan adalah lulusan Akpol 1993. Ia pernah menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Perak, Kapolres Ponorogo, Atase Polri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Den Haag, Direktur Politik Baintelkam Polri, hingga Wakabaintelkam Polri. Pada 2025, Yuda dipercaya menjabat Kabaintelkam Polri sebelum mendapat penugasan di Kantor Staf Kepresidenan pada Oktober 2026.
Dengan latar belakang tersebut, penempatan keduanya di Lemdiklat Polri menandai pergeseran dari posisi strategis di lingkungan intelijen dan staf kepresidenan menuju jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan. Pola ini lazim dalam manajemen sumber daya manusia di institusi kepolisian ketika terjadi perubahan prioritas organisasi.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Publik masih menantikan bagaimana proses hukum terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal berjalan, termasuk apakah akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak lain. Selain itu, rangkaian mutasi yang dilakukan Kapolri Suyudi Ario Seto menjadi indikasi bahwa pembenahan internal Polri masih berlanjut.
Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak KSP maupun dari kedua perwira yang dimutasi mengenai penarikan tersebut. Perkembangan berikutnya, terutama hasil pemeriksaan dan kemungkinan mutasi lanjutan, akan menjadi sorotan karena menyangkut kredibilitas institusi Polri di mata publik.
