Cakrawala News – 11 November 2026 | Ada investor Malaysia dan Singapura, pemerintah cabut HGU 11 perusahaan terlibat karhutla. Pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan kawasan hutan itu diumumkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026). Kebijakan ini diambil berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap perusahaan yang dinilai terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron dalam keterangannya kepada wartawan. Ia menjelaskan, penelusuran kepemilikan manfaat atau beneficial ownership menunjukkan sebagian perusahaan memiliki investor dan pemegang saham dari luar negeri, yakni Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, serta sejumlah pihak dari dalam negeri.
“Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri,” kata Nusron. Meski demikian, pemerintah belum membuka identitas investor maupun pemegang saham dalam negeri karena masih melakukan pendalaman.
Sebaran Perusahaan di Tiga Provinsi
Kesebelas perusahaan yang dikenai sanksi tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN yang disampaikan dalam konferensi pers, daftarnya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat; PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; PT JMS di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; PT STP di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; dan PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Sejumlah sumber menyebut nama perusahaan dengan singkatan yang sedikit berbeda, seperti PT NMIB, PT RKRA, dan PT BSLT. Perbedaan penulisan singkatan ini muncul dalam pemberitaan sejumlah media, sementara pemerintah dalam konferensi pers menyebut daftar perusahaan dengan singkatan sebagaimana disampaikan di atas.
Lima Klaster Berdasarkan Pelanggaran
Nusron menjelaskan, pencabutan izin tidak dilakukan dengan pola yang sama untuk semua perusahaan. Pemerintah membaginya ke dalam lima klaster sesuai tingkat pelanggaran dan kondisi lahan yang terbakar.
Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh izin HGU-nya dicabut. Kebijakan ini diambil karena kebakaran terjadi berulang kali, luas area terbakar mencapai lebih dari 50 persen dari total HGU, serta perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi karhutla. Menurut Nusron, kondisi itu juga melanggar diktum surat keputusan saat hak diberikan.
“Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya, syaratnya begini-begini-begini gitu, syaratnya enggak terpenuhi,” ujarnya.
Tiga perusahaan masuk dalam klaster pertama, yakni PT MIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355 hektare serta 2.360,81 hektare pada dua bidang.
Klaster kedua mencakup perusahaan yang masa HGU-nya telah berakhir. Nusron menyebut PT PSLT dengan luas lahan 2.300 hektare termasuk dalam kelompok ini karena HGU-nya telah habis sejak 2020. “Ini dipastikan akan diambil alih negara,” jelasnya.
Klaster berikutnya berisi perusahaan yang masa HGU-nya telah habis, termasuk yang berakhir sejak 2020. Ada pula klaster perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP) tetapi HGU-nya belum terbit. Rincian luas lahan untuk seluruh perusahaan dalam klaster lanjutan belum dipaparkan secara lengkap dalam konferensi pers tersebut.
Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati
Pencabutan HGU ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi lahan yang lahannya terbakar. Keberadaan investor asing dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya menyangkut pemodal domestik, tetapi juga melibatkan rantai kepemilikan lintas negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut maupun dari pemerintah negara asal investor. Pemerintah juga belum merinci mekanisme pengambilalihan lahan, termasuk bagi perusahaan yang HGU-nya telah berakhir, serta langkah lanjutan terhadap lahan yang kembali dikuasai negara.
Publik perlu mencermati bagaimana keputusan ini dijalankan di lapangan, terutama terkait penegakan hukum bagi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran dan pemanfaatan lahan pascapencabutan izin. Dengan demikian, ada investor Malaysia dan Singapura, pemerintah cabut HGU 11 perusahaan terlibat karhutla menjadi langkah awal yang perlu diikuti transparansi proses dan pengawasan berkelanjutan.
