Cakrawala News – 03 Oktober 2026 | Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM ungkap ada kelalaian konsultan proyek data center AI Jatiluhur sebagai penyebab penghentian sementara pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Menurut KDM, proyek milik BDX Data Centers itu berhenti bukan karena hambatan birokrasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan karena pihak konsultan lambat menyerahkan data perizinan.
“Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (2/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi untuk meluruskan polemik penghentian proyek BDX Data Centers sekaligus menangkis tuduhan adanya hambatan birokrasi di tingkat daerah. Sebelumnya, penghentian proyek ini sempat memunculkan isu tumpang tindih perizinan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Proyek Berjalan Tanpa AMDAL dan PBG
Penghentian proyek dilakukan KDM setelah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan. Dalam keterangannya, ia menegaskan proyek berkapasitas daya listrik hingga 640 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 8.000 meter persegi itu berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Dedi menilai ketiadaan dua dokumen krusial tersebut berpotensi memicu sengketa hukum dan dampak lingkungan serius. Proyek yang mulai dibangun sejak 22 September 2026 itu juga memicu keresahan publik terkait potensi gangguan kebisingan serta ancaman krisis air bagi petani lokal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat Mas Adi Komar mengonfirmasi bahwa kepastian belum keluarnya izin lingkungan dan bangunan tersebut diklarifikasi langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta di lapangan.
“Proses perizinan yang dikeluarkan oleh Purwakarta, disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bahwa perizinannya, AMDAL dan PBG-nya, masih dalam proses. Kang Dedi Mulyadi melihat langsung ke lapangan dan menghentikan sementara pengerjaan proyeknya sampai dengan izinnya dikeluarkan,” kata Adi Komar saat dikonfirmasi.
Alasan Ekologi dan Hak Warga Lokal
KDM menekankan bahwa langkah penghentian yang dilakukannya sejak kunjungan mendadak tersebut merupakan wujud konsistensi penegakan aturan demi melindungi kepentingan ekologi dan memastikan hak warga lokal atas pasokan air bersih tidak terganggu.
Guna menjaga objektivitas kebijakan, Pemprov Jabar melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memberikan kajian serta masukan independen terkait kelayakan dampak lingkungan proyek data center AI tersebut.
“Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran krisis air, KDM mengklarifikasi bahwa kapasitas pasokan air Waduk Jatiluhur sebenarnya sangat melimpah dan secara teknis sanggup memenuhi kebutuhan operasional BDX tanpa mengganggu kuota masyarakat. Ia merinci, PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki jatah alokasi air resmi sebesar 3.000 liter per detik dari Waduk Jatiluhur, namun selama berpuluh-puluh tahun baru terserap sekitar 380 liter per detik atau setara 11 persen dari total jatah.
“Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana,” ujar Dedi.
Konsumsi Air dan Listrik Jadi Sorotan
Meski demikian, data teknis mencatat pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot pasokan air hingga 384 liter per detik atau setara 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh. Pada tahap awal pembangunan, kebutuhan air tercatat mencapai 6.000 meter kubik per hari.
Menanggapi besarnya konsumsi air tersebut, Pemprov Jabar meminta konsultan proyek untuk membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik serta berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta guna menjamin pasokan air pertanian dan warga tidak terganggu.
Pemprov Jawa Barat memastikan tidak akan menghambat masuknya investasi infrastruktur digital skala besar. Namun, pihak konsultan dan manajemen BDX Data Centers diwajibkan menyelesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai kaidah hukum sebelum mengoperasikan kembali kegiatan konstruksi.
Lokasi Proyek Sepi Aktivitas
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Sabtu (3/10/2026), gerbang masuk kawasan proyek tampak tertutup rapat tanpa adanya aktivitas pekerja konstruksi maupun lalu-lalang kendaraan proyek. Hanya tampak petugas satuan pengamanan (satpam) yang berjaga di balik pintu gerbang utama untuk memantau situasi. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, crane, dan kendaraan pendukung lainnya terparkir diam di dalam area lokasi tanpa beroperasional.
Penghentian aktivitas ini memunculkan beragam tanggapan dari warga sekitar. Sebagian besar warga mengaku tidak mengetahui secara pasti profil maupun bentuk operasional data center AI tersebut nantinya. Ketidaktahuan ini membuat warga resah karena mereka tidak memahami potensi dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan oleh proyek berskala besar senilai Rp3,5 triliun tersebut terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.
Meski demikian, warga sekitar mengaku telah merasakan dampak nyata dari proyek ini, terutama terkait masalah lingkungan. Selama proyek berjalan, keluhan utama yang dirasakan warga adalah timbulnya polusi debu akibat hilir mudik kendaraan truk operasional yang keluar-masuk membawa material bangunan.
“Kami tidak tahu persis data center itu nantinya beroperasi seperti apa, dampaknya bagi warga juga tidak mengerti. Yang jelas kami rasakan sekarang ya debu dari truk-truk proyek yang lalu-lalang setiap hari,” ujar Yuni, salah satu warga yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari lokasi pembangunan.
Investasi Digital dan Pengawasan Lingkungan
Kunjungan mendadak KDM ke lokasi pusat data AI tersebut bertujuan memastikan investasi raksasa bernilai triliunan rupiah itu berdiri di atas lahan yang terbebas dari ancaman bencana banjir, gempa bumi, serta erupsi gunung berapi. Ia juga ingin memastikan kesiapan ketersediaan pasokan listrik dan air bagi proyek tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena bersinggungan langsung dengan upaya pemerintah daerah menarik investasi teknologi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat atas sumber daya air. Penghentian sementara proyek data center AI Jatiluhur menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur digital tetap harus mengikuti prosedur perizinan dan kajian lingkungan yang berlaku.
Ke depan, publik masih menantikan hasil kajian independen dari akademisi Universitas Indonesia serta kelengkapan dokumen AMDAL dan PBG dari pihak konsultan. Status perizinan dan langkah mitigasi dampak lingkungan bagi warga sekitar menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum proyek bernilai triliunan rupiah itu dapat kembali berjalan.
