Cakrawala News – 04 Oktober 2026 | Penyelidikan dugaan korupsi dalam perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua kini fokus mempelajari alur perjalanan dinas DPR Papua ditelusuri [titlebase], mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran periode 2015-2025. Sejak penggeledahan pada 24 September 2026, penyidik telah memeriksa sedikitnya 13 saksi dan mengumpulkan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Kasus ini turut menyeret nama mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJ. Penyidik saat ini tengah memperkuat alat bukti sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tersebut.
Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevy Stollane Ayorbaba, mengatakan dokumen hasil penggeledahan maupun dokumen yang diserahkan para saksi masih terus dikonfirmasi kepada pihak terkait. Hal itu disampaikannya didampingi Kepala Seksi Penyidikan Pidsus Kejati Papua, M. Rizal, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/10).
“Sudah ada beberapa saksi yang kami periksa terhadap sejumlah dokumen yang kami ambil dalam proses penggeledahan pada 24 September 2026. Tapi juga secara patut para saksi sudah menyerahkan dokumen. Tentunya kami akan mengonfirmasi proses perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015-2025,” kata Stevy.
Menurut Stevy, sejak penggeledahan dilakukan pada September lalu, sedikitnya 13 saksi telah dimintai keterangan. Sebanyak 11 saksi diperiksa sebelumnya, kemudian dua saksi kembali diperiksa pada Jumat (2/10). Pemeriksaan lanjutan itu menjadi bagian dari upaya penyidik memetakan modus yang diduga digunakan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas.
Fokus Penyidik: Modus hingga Potensi Kerugian Negara
Penyidik tidak hanya mendalami aspek administrasi, tetapi juga menelusuri bagaimana alur perjalanan dinas DPR Papua ditelusuri [titlebase] dari sisi perencanaan hingga pertanggungjawaban. Stevy menyebut pihaknya tengah mempelajari modus alur perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, penyidik memperkuat alat bukti dan menghitung potensi kerugian keuangan negara.
Langkah ini menunjukkan penyelidikan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi juga menyasar dokumen-dokumen pendukung yang dikumpulkan dari proses penggeledahan. Dokumen-dokumen tersebut masih dikonfirmasi kepada pihak terkait agar keterangan yang dihimpun memiliki dasar yang kuat.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai besaran potensi kerugian negara maupun pihak-pihak yang mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Kejati Papua masih berada pada tahap penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Kronologi Penyelidikan
Rangkaian penyelidikan ini dimulai dari penggeledahan pada 24 September 2026. Setelahnya, penyidik memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan saksi masih berlanjut, dengan dua saksi kembali dipanggil pada awal Oktober 2026.
Dalam perkara dugaan korupsi, penyidik umumnya perlu memastikan keterkaitan antara dokumen perencanaan, bukti pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Konfirmasi kepada pihak terkait menjadi penting agar temuan awal tidak berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain.
Penyidik juga disebut tengah menghitung potensi kerugian keuangan negara. Perhitungan ini biasanya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah penanganan perkara, termasuk kemungkinan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan.
Dampak dan Hal yang Perlu Dicermati
Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik Papua karena menyangkut pengelolaan anggaran di lembaga legislatif daerah. Dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
Kejati Papua menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Namun, hingga keterangan terakhir, belum ada informasi resmi mengenai jadwal pemeriksaan berikutnya atau pihak yang akan dipanggil selanjutnya.
Publik masih menantikan perkembangan apakah penyelidikan ini akan meningkat ke tahap penyidikan, serta apakah ada pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban. Yang jelas, alur perjalanan dinas DPR Papua ditelusuri [titlebase] secara bertahap oleh penyidik dengan mengedepankan konfirmasi dokumen dan keterangan saksi.
Kejati Papua juga membuka ruang bagi para saksi untuk menyerahkan dokumen tambahan yang relevan. Proses konfirmasi dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum langkah hukum berikutnya diambil.
