Cakrawala News – 01 November 2026 | Ugal-ugalan, harga pertalite eceran di kabupaten ini tembus Rp 100.000 per botol menjadi sorotan setelah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite meluas di sejumlah wilayah di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu daerah. Di Kepulauan Buton, Buton Selatan, harga bensin eceran dilaporkan melonjak hingga Rp 30.000 per botol, sementara di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, harga Pertalite eceran disebut mencekik hingga Rp 60.000 sampai Rp 80.000 per liter. Di Pulau Taliabu, Maluku Utara, pengecer menjual Pertalite dan Pertamax di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per liter.
Lonjakan harga itu menjadi pukulan bagi warga yang menggantungkan aktivitas harian pada kendaraan bermotor. Tukang ojek, penyedia jasa angkutan darat dan laut, karyawan swasta maupun negeri, petani, hingga nelayan disebut kesulitan mendapatkan BBM di SPBU terdekat. Ketika pasokan di SPBU sulit dijangkau, warga terpaksa membeli BBM eceran dengan harga jauh di atas ketentuan.
Buton Selatan: dari Rp 20.000 menjadi Rp 30.000 per Botol
Di Buton Selatan, kelangkaan Pertalite membuat harga bensin eceran naik drastis. Sebelumnya, harga jual bensin eceran berada di kisaran Rp 20.000 per botol, namun kini menembus Rp 30.000 per botol. Kenaikan itu dikeluhkan warga, termasuk Haryadi, warga Bandar Batauga.
Haryadi mengungkapkan bahwa sebelumnya harga bensin eceran masih relatif terjangkau. Sebagai pekerja yang aktif menggunakan kendaraan bermotor, ia merasakan langsung dampak kelangkaan dan kenaikan harga BBM eceran terhadap pengeluarannya. Keluhan serupa datang dari Febri Guntur, warga asal Siompu Barat, Buton Selatan, yang juga mengeluhkan harga Pertalite botolan yang melambung tinggi.
Kelangkaan di wilayah Kepulauan Buton tidak hanya berdampak pada harga. Ketersediaan BBM di SPBU terdekat menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat yang mobilitasnya bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
Sumba Barat Daya: Warga Antre Berjam-jam, Harga Eceran Rp 60.000-Rp 80.000
Di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla membantah terjadi kelangkaan BBM di wilayahnya. Menurutnya, kuota BBM di SBD masih mencukupi. Ia menilai kondisi yang terkesan seperti kelangkaan terjadi akibat maraknya pedagang bensin eceran yang menjual BBM subsidi.
“Saya pikir itu bukan kelangkaan sebenarnya ya, karena kuota BBM masih cukup hanya memang karena maraknya pedagang bensin eceran,” ujar Ratu Wulla, seperti dikutip dari pemberitaan detikBali, Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan warga kerap menyetok BBM dalam jumlah banyak setiap kali pasokan tiba di SPBU. Akibatnya, stok cepat habis dan masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkannya. Meski demikian, di lapangan warga harus mengantre berjam-jam di SPBU, sementara harga Pertalite eceran disebut mencapai Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per liter.
Pemerintah daerah, kata Ratu Wulla, sedang berkoordinasi untuk menertibkan penjual BBM eceran. Kebijakan pembatasan pembelian juga diterapkan, yakni sepeda motor hanya diperbolehkan mengisi BBM senilai Rp 50.000 per hari, sedangkan mobil Rp 200.000. “Itu kami sudah lakukan koordinasi dengan Kapolres SBD untuk penertiban secara masif,” tegasnya.
Tempilang: Kesepakatan Harga dan Ancaman Sanksi
Berbeda dari daerah lain, Pemerintah Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, bersama kepolisian justru memperketat pengawasan penjualan Pertalite oleh pengecer. Dalam pengarahan kepada para pengerit di SPBU Dusun Bubung Tujuh, Desa Sangku, Kamis (29/10/2026), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tempilang menegaskan ketentuan harga eceran.
Camat Tempilang, Rusian, mengatakan pengarahan itu untuk mengingatkan kembali para pengerit agar mematuhi kesepakatan harga. Berdasarkan kesepakatan, harga Pertalite di tingkat pengecer ditetapkan Rp 14.000 per liter. Sementara sejumlah wilayah dengan kondisi distribusi tersendiri, yakni Dusun Pancur, Dusun Pelaik, Desa Buyan Kelumbi, Dusun Sika, dan Tanjung Niur, ditetapkan Rp 15.000 per liter.
Kapolsek Tempilang, Ipda M Deni Irawan, menegaskan pelanggaran terhadap kesepakatan akan ditindak. “Apabila kesepakatan dilanggar, ada dua pilihan. Saya tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tutup, tidak boleh menjual Pertalite lagi,” demikian penegasan Deni Irawan sebagaimana disampaikan dalam materi kegiatan.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan pengecer yang menjual di luar kesepakatan. Selain soal harga, Forkopimcam Tempilang menyoroti penggunaan Pertalite untuk aktivitas pertambangan, baik tambang inkonvensional darat maupun laut, karena BBM bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Pola Serupa di Pulau Taliabu
Di Pulau Taliabu, Maluku Utara, stok Pertalite dan Pertamax dilaporkan habis di seluruh pengecer. Imbasnya, para pengecer menjual kedua jenis BBM tersebut di angka Rp 30.000 hingga Rp 35.000 per liter. Warga pun rela antre panjang di SPBU Kota Bobong untuk mendapatkan pasokan.
Rangkaian peristiwa di sejumlah daerah itu menunjukkan persoalan distribusi BBM bersubsidi yang berulang. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, penjualan eceran dan penimbunan pasokan membuat harga di tingkat konsumen melambung jauh dari ketentuan.
Ugal-ugalan, harga pertalite eceran di kabupaten ini tembus Rp 100.000 per botol menggambarkan betapa cepat harga melonjak ketika pasokan terganggu. Perbedaan angka yang mencolok antardaerah, mulai dari Rp 14.000 hingga puluhan ribu rupiah per liter, menandakan persoalan tidak sekadar soal stok, tetapi juga pengawasan distribusi dan penegakan aturan di lapangan.
Ke depan, publik perlu mencermati langkah pemerintah daerah dan kepolisian dalam menertibkan pengecer, memastikan BBM bersubsidi tidak dialihkan ke aktivitas yang tidak berhak, serta menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat. Tanpa pengawasan yang konsisten di sepanjang rantai distribusi, keluhan warga soal sulitnya mendapatkan Pertalite dan harga eceran yang mencekik berpotensi terus berulang.
