Cakrawala News – 12 November 2026 | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal kontrak influencer Rp10,8 miliar dengan perusahaan Raffi Ahmad, akan meninjau kerja sama publikasi yang tengah menjadi sorotan publik. Langkah ini menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
Dalam keterangan resmi yang dirilis di situs KKP.go.id tertanggal 10 November 2026, kementerian menyatakan menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang berkembang. KKP menyebut hal itu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar kepada PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026. Dari jumlah itu, KKP mengalokasikan tiga paket pada 2025 dan 2026 dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Rincian Tiga Paket Pengadaan KKP
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal data.inaproc.id milik LKPP, tiga paket dari KKP meliputi jasa influencer pada 2025 senilai Rp3,59 miliar, pengadaan influencer untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Sementara itu, Kemendikbudristek mengadakan lima paket pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. ICW menyebut pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara. Salah satu pengeluaran yang disorot adalah kontrak penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 senilai Rp575,65 juta.
Menanggapi hal itu, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memberikan penjelasan melalui keterangan tertulis pada 10 November 2026. Perusahaan menyebut total nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002. Nilai tersebut terdiri atas lima paket kampanye bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.900.000.002 serta tiga kampanye bersama KKP sebesar Rp10.796.955.000.
RANS menjelaskan, penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card atau daftar harga komersial yang juga digunakan untuk klien lainnya. Dengan begitu, perusahaan membantah anggapan bahwa nilai tersebut merupakan angka yang ditetapkan secara sepihak tanpa dasar perhitungan.
Alasan KKP dan Indikator Pemilihan Mitra
KKP menegaskan bahwa publikasi dan komunikasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP. Menurut kementerian, strategi komunikasi dijalankan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa cetak, televisi, media digital, hingga berbagai kanal komunikasi lainnya.
Dalam memilih mitra komunikasi, KKP menyebut mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Pertimbangan itu disesuaikan dengan cakupan program kementerian yang bersifat nasional sehingga informasi diharapkan menjangkau masyarakat di berbagai daerah secara lebih efektif.
KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement berbeda sehingga dapat saling melengkapi.
Menurut KKP, kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas kementerian dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Lima Persoalan yang Disorot ICW
ICW mengidentifikasi lima persoalan dalam pengadaan tersebut. Di antaranya ketidakkonsistenan penerapan efisiensi anggaran, belum jelasnya ukuran manfaat penggunaan jasa influencer, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu. Temuan inilah yang mendorong KKP buka suara soal kontrak influencer Rp10,8 miliar dengan perusahaan Raffi Ahmad, akan meninjau seluruh proses kerja sama yang berjalan.
Polemik ini turut menyeret program The Duda’s yang melibatkan Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH. Ketiganya membantah anggapan bahwa anggaran Rp3,6 miliar hanya digunakan untuk membuat satu video, dan menegaskan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari paket publikasi kegiatan bersama KKP di Natuna, Kepulauan Riau.
Di sisi lain, KKP menegaskan komitmennya menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Evaluasi yang dijanjikan menjadi sinyal bahwa kementerian akan meninjau kembali mekanisme, nilai, dan dampak kerja sama publikasi yang telah berjalan.
Ke depan, publik akan menantikan hasil evaluasi tersebut, termasuk apakah KKP mempertahankan pola kerja sama dengan penyedia jasa komunikasi atau melakukan penyesuaian. Transparansi rincian kontrak dan ukuran manfaat publik menjadi kunci untuk menjawab kritik yang muncul, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
