Cakrawala News – 11 November 2026 | Klaim keberhasilan MBG disorot, Core Indonesia ingatkan risiko kenaikan harga pangan sebagai catatan penting di balik percepatan program Makan Bergizi Gratis. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai keberhasilan program tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari capaian jumlah penerima dan realisasi anggaran. Menurutnya, percepatan penyaluran program harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan pangan dan pengawasan yang memadai.
Peringatan itu muncul di tengah besarnya dorongan permintaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan MBG. Jika permintaan yang melonjak tidak diimbangi kesiapan produksi dan distribusi, Yusuf menilai ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan berpotensi mendorong kenaikan harga pangan.
Catatan Keamanan Pangan dan Penutupan SPPG
Salah satu persoalan yang disorot adalah penutupan 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada September 2026 karena belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi. Kondisi tersebut, menurut Yusuf, menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan program MBG dan menunjukkan bahwa pengawasan mutu belum sepenuhnya berjalan seiring dengan percepatan penyaluran.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat pengadaan bahan pangan dari petani, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas dampak ekonomi program sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha di daerah.
Menurut Yusuf, pengadaan dari pelaku usaha lokal dapat memberikan manfaat ekonomi lebih luas selama kualitas, kontinuitas pasokan, dan keamanan pangan tetap terjaga. Dengan begitu, program tidak hanya berhenti pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menghidupkan rantai pasok di tingkat daerah.
Dampak MBG terhadap Permintaan Domestik
Di sisi lain, program MBG telah memberikan dorongan terhadap permintaan domestik. Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 153,2 triliun atau 66,9 persen dari pagu efektif sebesar Rp 229 triliun. Program ini juga telah menjangkau sekitar 57 juta penerima.
Dampaknya turut terlihat pada sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh 11,22 persen. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tiga program prioritas Presiden Prabowo Subianto turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. Pertumbuhan tersebut salah satunya didukung konsumsi pemerintah yang meningkat 8,95 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 5,66 persen.
Pemerintah Jaga Kualitas Gizi di Tengah Inflasi Pangan
Isu kenaikan harga pangan juga menjadi perhatian pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan kenaikan harga pangan tidak akan memengaruhi kualitas dan kandungan gizi menu program MBG. Ia menyebut pemerintah telah memperhitungkan dampak inflasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Dampak dari inflasi kepada MBG saya kira kalau inflasinya masih 2,5 persen plus-minus 1 persen itu masih dalam range kita, nggak akan memengaruhi kualitas dari gizinya. Saya kira ruang 2,5 persen itu tidak akan memengaruhi kualitas makanan dan kualitas gizinya,” ujar Juda dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Kamis (1/10).
Meski begitu, Juda memastikan pemerintah tetap akan mengendalikan harga pangan. Menurutnya, inflasi pangan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sehingga stabilitas harganya benar-benar harus dijaga. Pengendalian tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai standar kualitas dan gizi yang telah ditetapkan.
Tekanan Harga Terlihat pada Data Inflasi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi pada September 2026 sebesar 3,28 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi September 2025 sebesar 2,65 persen. Secara bulanan, inflasi tercatat 0,30 persen, dengan Indeks Harga Konsumen naik dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan September 2026 dengan andil 0,26 persen dan tingkat inflasi 0,88 persen. Komoditas dominan meliputi cabai rawit dengan andil 0,08 persen, cabai merah 0,06 persen, daging ayam ras 0,05 persen, beras 0,03 persen, telur ayam ras 0,02 persen, dan kangkung 0,01 persen.
Menurut Ateng, salah satu penyebab inflasi pada September 2026 adalah peningkatan harga daging ayam ras akibat kebutuhan program MBG di beberapa daerah, disertai kenaikan harga pakan ternak. Dari 38 provinsi, 36 provinsi mengalami inflasi dan dua provinsi mengalami deflasi, dengan inflasi tertinggi di Sulawesi Utara sebesar 3,53 persen dan deflasi terdalam di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,35 persen.
Karena itu, klaim keberhasilan MBG disorot, Core Indonesia ingatkan risiko kenaikan harga pangan perlu dibaca sebagai ajakan untuk memperkuat kesiapan pasokan, pengawasan keamanan pangan, dan tata kelola pengadaan. Capaian program yang besar akan lebih kokoh bila disertai pengendalian harga yang konsisten.
Ke depan, perhatian perlu diarahkan pada keseimbangan antara tambahan permintaan bahan pangan dan kapasitas produksi serta distribusi. Penguatan keterlibatan petani, koperasi, dan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi MBG tidak diikuti tekanan harga yang justru membebani masyarakat.
