Cakrawala News – 19 September 2026 | Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud di tengah sorotan atas sejumlah kecelakaan kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Keputusan itu diumumkan pada Jumat, 18 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Farida Makhmudah, membenarkan adanya pergantian tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial di lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya,” kata Farida, dikutip dari Antara.
Farida menjelaskan, pergantian tidak hanya terjadi di posisi Dirjen Perhubungan Laut. Kementerian Perhubungan juga menunjuk pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Ia menyebut pergantian di BPSDMP dilakukan karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun, sehingga diperlukan penunjukan pelaksana tugas untuk menjaga keberlangsungan organisasi.
“Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP,” ujarnya.
Respons atas Rangkaian Kecelakaan Pelayaran
Pergantian pimpinan di Ditjen Perhubungan Laut terjadi setelah dua peristiwa kecelakaan yang menyita perhatian publik. Pertama, hilangnya delapan orang, termasuk lima jurnalis, di Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Kedua, tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan dekat Kepulauan Masalembo, Laut Jawa, pada 13 September 2026.
Meski demikian, Kementerian Perhubungan tidak menyebut dua kecelakaan tersebut sebagai faktor utama pergantian. Farida menegaskan, keputusan Menteri Perhubungan mengganti anak buahnya mempertimbangkan kebutuhan memperkuat sistem pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan hal normal dan bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya di bidang keselamatan dan pengawasan pelayaran,” kata Farida.
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan ingin memastikan seluruh jajaran memiliki fokus dan kecepatan yang sama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran. Menteri Perhubungan juga memberikan arahan agar aspek keselamatan ditempatkan sebagai prioritas utama transportasi nasional.
Pembenahan, lanjut Farida, tidak hanya menyangkut regulasi dan administrasi, tetapi juga pengawasan operasional di lapangan. Hal itu mencakup kepatuhan terhadap standar keselamatan, kelaiklautan kapal, pengawasan muatan dan penumpang, serta pelaksanaan prosedur sebelum kapal berlayar.
Pencarian Korban Virgo Transport 8 Masih Berlangsung
Pergantian pejabat di Ditjen Perhubungan Laut berlangsung saat proses pencarian korban KMP Virgo Transport 8 masih berjalan. Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan pencarian dan penyelamatan korban menjadi prioritas, sementara investigasi penyebab kecelakaan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan Kapal Negara Patroli KN Grantin P.211 untuk memperluas operasi pencarian. Kapal tersebut diberangkatkan pada pukul 07.00 WIB dengan membawa 16 personel yang terdiri atas awak kapal dan tim penyelam berkualifikasi scuba.
“KN Grantin berangkat pukul 07.00 WIB membawa 16 personel terdiri dari ABK dan tim penyelam dengan kualifikasi scuba,” kata Masyhud, Jumat, 18 September 2026.
Selain personel, kapal itu dilengkapi peralatan selam, kantong jenazah, obat-obatan, serta logistik untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Pengerahan unsur tambahan dilakukan seiring perluasan area pencarian untuk menjangkau titik-titik yang sebelumnya belum tersisir dan mempercepat penemuan korban.
Berdasarkan data terbaru, dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8, sebanyak 114 orang telah ditemukan.
Sorotan Usia Kapal dan Peremajaan Armada
Terpisah, Kementerian Perhubungan tengah mendalami dugaan pelanggaran terkait usia kapal dalam tragedi terbaliknya KMP Virgo Transport 8. Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan proses masuknya kapal ke Indonesia akan diselidiki lebih lanjut.
“Masalah pertanyaan yang pertama masalah kapal ini nanti akan kita laksanakan penyelidikan lebih lanjut. Saya belum bisa menjawab sekarang, akan melihat,” kata Suntana dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 17 September 2026.
Suntana menyatakan, Kementerian Perhubungan sebelumnya telah membahas sejumlah kejadian kecelakaan pelayaran bersama Komisi V DPR. Menurutnya, pemerintah juga telah menjalankan berbagai kebijakan untuk memitigasi kecelakaan pelayaran berikutnya.
Sorotan muncul karena KMP Virgo Transport 8 disebut telah berusia 39 tahun. Kapal itu dibangun pada 1987 dan mulai beroperasi di Indonesia pada 2026.
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mempertanyakan masih beroperasinya kapal dengan usia tersebut. Ia menilai persoalan kapal berusia tua perlu menjadi bagian dari evaluasi keselamatan transportasi laut.
“Kalau kita lihat tren, memang rata-rata kapal-kapal yang bermasalah, baik karena peristiwa kebakaran, kemudian tenggelam, dan seterusnya, memang rata-rata usianya yang cukup sudah lama,” kata Syaiful.
Menurut Syaiful, Komisi V DPR sebelumnya telah menyuarakan pentingnya peremajaan armada transportasi laut. Ia menilai hal itu perlu diperhatikan karena transportasi laut menjadi salah satu penopang utama mobilitas di Indonesia.
“Nah karena itu, waktu itu Komisi V sempat menyuarakan pentingnya peremajaan transportasi laut kita, paling tidak ini sebagai bagian opsi terbaik,” ujarnya.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Pergantian Dirjen Perhubungan Laut menjadi sinyal bahwa Kementerian Perhubungan berupaya merespons tekanan publik atas rangkaian kecelakaan pelayaran. Namun, sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban, mulai dari hasil investigasi KNKT atas tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 hingga temuan soal usia kapal dan proses masuknya kapal tersebut ke Indonesia.
Selain itu, publik akan mencermati apakah penunjukan pelaksana tugas di dua posisi strategis tersebut diikuti dengan perbaikan nyata pada sistem pengawasan operasional di lapangan. Peremajaan armada transportasi laut dan penegakan standar kelaiklautan kapal menjadi dua isu yang kemungkinan besar tetap menjadi sorotan dalam waktu dekat.
