Cakrawala News – 11 Oktober 2026 | JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara tengah menyiapkan skema pembayaran uang pensiun dan bantuan sosial (bansos) yang langsung masuk ke rekening penerima. Rencana tersebut menjadi bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara dan ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai langkah penting untuk memastikan dana negara diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.
“Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri, tetapi juga kelompok penerima bansos serta para pensiunan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya menikmati mekanisme transfer langsung dari kas negara.
Mekanisme G2P dan Integrasi Data
Mekanisme baru ini menggunakan sistem pembayaran government to person (G2P), yakni pembayaran dari pemerintah langsung kepada masyarakat. Menurut Suahasil, sistem serupa telah lebih dulu diterapkan untuk gaji ASN, TNI, dan Polri, serta tunjangan profesi guru yang disalurkan langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke rekening masing-masing guru.
Pola itu kini mulai diperluas ke sejumlah program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah berharap seluruh penerima bansos nantinya memiliki rekening bank, sehingga penyaluran dana tidak lagi melalui Kantor Pos.</n
“Kalau masih ada yang belum menerima lewat rekening, masih harus mengambil ke Kantor Pos, ya idealnya kita bukakan rekening,” terang Suahasil.
Dalam skema ini, pembayaran akan dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening masing-masing penerima. Menurut Suahasil, salah satu kunci keberhasilan mekanisme tersebut adalah keakuratan data. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai pensiunan selalu diperbarui agar dana dapat dikirim langsung kepada pihak yang berhak.
“Data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung,” papar Suahasil.
Perluasan Sistem dan Efisiensi Penyaluran
Suahasil menyebut rencana ini sebagai bagian dari proses treasury operation dan sistem perbendaharaan negara yang semakin modern. Ia mencontohkan bagaimana tunjangan profesi guru kini disalurkan langsung dari kas negara, sebuah pola yang diharapkan dapat diikuti oleh pembayaran pensiun dan bansos.
Dengan mengurangi tahapan pembayaran, pemerintah berharap penyaluran dana menjadi lebih efisien. Selain itu, skema ini juga diharapkan meningkatkan ketepatan waktu dan jumlah pembayaran yang diterima masyarakat, termasuk para pensiunan yang selama ini mungkin mengalami keterlambatan atau pemotongan di tengah jalan.
Meski demikian, Suahasil belum memerinci mekanisme teknis penyaluran uang pensiun dan bansos tersebut, termasuk cakupan penerima yang akan masuk dalam skema serta tahapan penerapannya pada 2027. Pemerintah masih merancang integrasi data dan sistem transfer agar pembayaran pensiun dapat dieksekusi secara langsung dari RKUN.
Data Akurat Jadi Prasyarat
Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas data penerima. Pemerintah perlu memastikan tidak ada data ganda, data tidak valid, atau penerima yang sudah meninggal tetapi masih tercatat. Untuk itu, pembaruan data pensiunan dan penerima bansos menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum 2027.
Suahasil menekankan bahwa esensi dari arahan Presiden adalah membukakan rekening bagi seluruh masyarakat, terutama penerima perlindungan sosial, agar mereka menerima bantuan melalui rekening bank. Langkah ini dianggap sebagai fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran dana pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar penerima bansos yang selama ini mengambil bantuan melalui Kantor Pos dapat beralih ke mekanisme transfer langsung. Dengan demikian, penyaluran dana diharapkan lebih cepat dan akuntabel.
Dampak dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Jika terealisasi, skema pembayaran pensiun dan bansos langsung ke rekening berpotensi mengubah lanskap penyaluran dana pemerintah secara signifikan. Para pensiunan tidak perlu lagi menunggu proses pencairan yang berbelit, sementara penerima bansos dapat menerima dana secara lebih cepat dan aman.
Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi, mulai dari kesiapan infrastruktur perbankan di daerah terpencil, literasi keuangan penerima manfaat, hingga perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh penerima memiliki akses terhadap layanan perbankan yang memadai dan memahami mekanisme baru tersebut.
Selain itu, koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan bank penyalur dan instansi pengelola data pensiun, akan menjadi faktor penentu. Tanpa integrasi yang solid, tujuan untuk menyalurkan dana secara langsung dari RKUN ke rekening penerima bisa terhambat.
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan detail teknis maupun jadwal pasti penerapan skema ini. Publik, terutama para pensiunan dan penerima bansos, masih menantikan kejelasan mengenai bagaimana sistem baru ini akan bekerja dan apa dampaknya bagi mereka.
Yang jelas, arah kebijakan sudah ditegaskan: modernisasi sistem perbendaharaan negara terus berjalan, dan pembayaran langsung ke rekening menjadi salah satu pilar utamanya. Keberhasilan implementasi pada 2027 akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam mewujudkan penyaluran dana yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.
