Cakrawala News – 13 November 2026 | Jakarta – Ketua Umum Ormas Grib Jaya, Rosario de Marcal alias Hercules, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar lima jam pada Rabu, 11 November 2026. Momen Hercules 5 jam diperiksa KPK, dikawal puluhan orang, menjadi sorotan karena ia datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, tak sendirian. Pria yang akrab disapa Hercules itu tiba sekitar pukul 10.22 WIB dengan kemeja lengan panjang dan celana hitam, didampingi puluhan laki-laki yang sebagian di antaranya merupakan penasihat hukumnya.
Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 15.35 WIB. Hercules diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di lantai dua, Hercules menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengaku akan memberikan keterangan soal persoalan tanah Summarecon, pejabat yang ditangkap, serta uang yang sebelumnya ia kembalikan ke KPK melalui tim kuasa hukum Grib Jaya.
Selama pemeriksaan berlangsung, orang-orang yang mendampinginya menunggu di sekitar gedung, mulai dari lobi, kantin, hingga halaman. Pemandangan itu membuat momen Hercules 5 jam diperiksa KPK, dikawal puluhan orang, terlihat mencolok dibandingkan pemeriksaan saksi lain.
Asal-usul Uang Rp800 Juta
Usai diperiksa, Hercules menjelaskan bahwa penyidik memintanya menerangkan asal-usul dan peruntukan uang senilai Rp800 juta yang telah diserahkan ke KPK. Menurut dia, uang tersebut berasal dari tim hukum PT Summarecon Agung Tbk.
Hercules menyebut uang itu awalnya ditujukan untuk membantunya, termasuk untuk kegiatan yang akan ia jalani saat hendak ke luar negeri. Selain itu, kata dia, Summarecon meminta bantuannya memediasi sengketa lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang luasnya sekitar 65 hektar.
Ia mengungkapkan bahwa pihak Summarecon meminta dirinya menjembatani komunikasi antara tim hukum Grib Jaya dan tim hukum pihak ahli waris agar tercapai jalan keluar berupa perdamaian. “Inti pada uang yang Rp800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu,” ujar Hercules di Gedung Merah Putih KPK.
Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Hercules telah menyerahkan uang tunai Rp800 juta kepada penyidik KPK pada 15 Oktober 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penyerahan serta penyitaan barang bukti uang tersebut.
Keterangan Saksi Dibutuhkan Penyidik
Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules pada hari itu karena membutuhkan keterangannya. Menurutnya, keterangan saksi dibutuhkan untuk membantu penyidik mengungkap perkara secara utuh dan terang-benderang.
Kasus ini berkaitan dengan pengurusan HGB menjadi SHM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor yang tengah bersengketa dan diblokir. Dalam perkara tersebut, empat dari delapan tersangka merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Keempat orang itu ialah Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF); Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ); serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhri. Hingga pemeriksaan ini, status Hercules adalah saksi, bukan tersangka.
Pemeriksaan Hercules menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri aliran dana dan peran berbagai pihak dalam pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keterangan mengenai asal-usul uang Rp800 juta dinilai penting untuk memetakan hubungan antara pihak swasta, organisasi masyarakat, dan pejabat yang kini berstatus tersangka.
Momen Hercules 5 jam diperiksa KPK, dikawal puluhan orang, juga memperlihatkan bagaimana kasus ini menarik perhatian publik, terutama karena melibatkan nama besar seperti Summarecon dan orang-orang dekat pejabat kementerian. Kendati demikian, KPK menegaskan bahwa seluruh proses masih berjalan dan status hukum setiap pihak mengikuti perkembangan penyidikan.
Ke depan, publik akan menantikan apakah keterangan Hercules membuka jalan bagi penyidik untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. Yang perlu dicermati, KPK belum mengumumkan apakah akan memanggil kembali Hercules atau memeriksa saksi-saksi lain dalam waktu dekat. Semua pihak yang disebut dalam perkara ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
