Cakrawala News – 19 September 2026 | Presiden Prabowo soroti tragedi KM Virgo Transport 8, minta investigasi dituntaskan setelah kapal penumpang tersebut terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Instruksi itu disampaikan Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam arahannya, Presiden meminta Kementerian Perhubungan mengoordinasikan penanganan lanjutan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi, serta meminta penyelidikan mendalam dan objektif dengan melibatkan unsur Polri dan TNI.
“Tolong dikoordinasikan langkah-langkah selanjutnya bersama dengan Basarnas, juga pastikan hak-hak keluarga korban itu dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya juga saya minta investigasi yang mendalam dan objektif tentang kejadian tersebut,” ujar Prabowo dalam rapat tersebut.
Kecelakaan kapal itu menjadi salah satu peristiwa pelayaran paling serius dalam beberapa tahun terakhir. KMP Virgo Transport 8 bertolak dari Tanjung Perak, Surabaya, menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan membawa 243 penumpang dan 89 kendaraan. Kapal berangkat pada Sabtu (12/9) pukul 06.52 WIB dan dilaporkan hilang kontak pada Minggu (13/9) sekitar pukul 01.00 WIB setelah menghadapi cuaca buruk berupa gelombang kuat dan angin kencang.
Kronologi dan Operasi SAR
Kepala Basarnas Mohammad Syafii melaporkan kronologi kejadian dalam rapat terbatas tersebut. Menurutnya, sekitar pukul 01.00 WIB kapal menghadapi cuaca buruk. Satu jam berikutnya, kondisi kapal dilaporkan mengalami kemiringan berat, dan satu jam setelahnya kapal sudah tidak bisa berkomunikasi. Pada pukul 04.10 WIB, operasi SAR diaktifkan melalui Basarnas Command Center.
Basarnas mengerahkan unsur laut dan udara menuju lokasi kecelakaan. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi turut membantu proses evakuasi, di antaranya MT Mauhau, TB TCP, Haida, KM Cahaya Bahari, dan kapal nelayan Sri Asih. Dari operasi hari pertama, sebanyak 108 orang berhasil diselamatkan dan enam korban dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total korban yang terevakuasi mencapai 114 orang.
Memasuki hari keempat, operasi pencarian dan evakuasi masih berlanjut. Basarnas menyiapkan tiga tim untuk operasi bawah air, terdiri atas satu tim Basarnas Special Group serta dua tim TNI Angkatan Laut, yakni pasukan katak dan penyelam khusus. Dukungan diberikan KRI Canopus milik Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang memiliki kemampuan mendukung pencarian di bawah permukaan laut.
Pemilik Kapal Diminta Pindahkan Bangkai
Selain pencarian korban, pemerintah menyoroti keberadaan bangkai kapal yang berada di jalur pelayaran aktif perairan Masalembo. Basarnas melibatkan pemilik kapal, PT Virgo Karya Shipping, untuk memindahkan bangkai KM Virgo Transport 8 dari laut.
“Kita melibatkan pihak owner untuk melakukan kegiatan pemindahan terhadap KM Virgo yang terbalik ini,” kata Kepala Basarnas Mohammad Syafii di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Rabu (16/9) malam.
Menurut Syafii, sesuai ketentuan Undang-Undang Pelayaran, pemilik kapal wajib bertanggung jawab memindahkan atau mengangkat bangkai kapal yang mengalami kecelakaan dan mengganggu alur pelayaran aktif. Regulasi memberikan batas waktu paling lambat 180 hari bagi pemilik untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, pemerintah tidak ingin menunggu hingga batas waktu itu habis karena pencarian korban masih berlangsung.
“Kenapa harus dilaksanakan sampai 180 hari? Pada saat kita ingin segera bisa menemukan dan juga mengevakuasi korban, tindakan inilah sesuai ketentuan Undang-Undang Pelayaran ini akan kita lakukan di kesempatan pertama,” ujarnya. Ia menegaskan pemindahan bangkai kapal bukan kewenangan penuh Basarnas, melainkan tanggung jawab pemilik.
DPR Desak Evaluasi Keselamatan Pelayaran
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kecelakaan KMP Virgo Transport 8 menjadi catatan penting bagi parlemen, khususnya Komisi V, untuk mengevaluasi standar keselamatan transportasi laut. Ia menyatakan DPR sudah berulang kali mengingatkan Kementerian Perhubungan agar memperketat pengawasan terhadap kelayakan kapal penumpang.
“Sudah terus-menerus sama Komisi V disampaikan bahwa proses penelitian atau layak atau tidaknya kapal ini untuk berlabuh itu selalu menjadi catatan perhatian kami di DPR,” kata Cucun di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Cucun, kapal pengangkut penumpang tidak boleh berlayar apabila belum memenuhi standar operasional dan prosedur yang ditetapkan Kemenhub. Ia menyoroti pentingnya aspek manifes, kelayakan angkut, dan jumlah penumpang. Cucun mendorong investigasi menyeluruh terhadap tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, dengan hasil investigasi menjadi bahan evaluasi Komisi V bersama pemerintah.
Presiden Prabowo soroti tragedi KM Virgo Transport 8, minta investigasi dituntaskan bukan hanya sebagai respons atas musibah, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas seluruh pihak. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) saat ini tengah menginvestigasi penyebab tenggelamnya kapal tersebut.
Yang Perlu Diperhatikan ke Depan
Sejumlah persoalan masih menunggu penyelesaian. Operasi SAR bawah air berlanjut untuk mencari korban yang belum ditemukan, sementara proses hukum dan investigasi keselamatan berjalan paralel. Pemerintah juga harus memastikan hak-hak keluarga korban terpenuhi, mulai dari informasi pencarian hingga pendampingan.
Di sisi lain, keberadaan bangkai kapal di jalur pelayaran aktif menuntut penanganan cepat agar tidak membahayakan kapal lain. Kewajiban pemilik kapal untuk mengangkat bangkai sesuai UU Pelayaran akan menjadi ujian bagi penegakan aturan keselamatan pelayaran di Indonesia.
Presiden Prabowo soroti tragedi KM Virgo Transport 8, minta investigasi dituntaskan menjadi penanda bahwa pemerintah menempatkan keselamatan transportasi laut sebagai prioritas. Hasil investigasi nantinya diharapkan tidak hanya menjelaskan penyebab kecelakaan, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengawasan kapal penumpang secara menyeluruh.
