Cakrawala News – 16 Oktober 2026 | Hasil evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah muncul daftar 10 menteri mendapat penilaian buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid. Penilaian itu dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan, dan langsung menuai tanggapan dari sejumlah pihak, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hingga politikus Partai Golkar.
Survei yang digelar pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 itu melibatkan 1.142 responden yang terdiri dari para ahli di bidangnya dan masyarakat umum. Metodologi yang digunakan adalah analisis pemeringkatan kinerja kabinet, dengan pendekatan terpisah antara kelompok ahli dan masyarakat umum. Survei terhadap masyarakat umum memakai pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads yang dilengkapi pembobotan, sedangkan survei terhadap para ahli menggunakan snowball sampling untuk menjangkau responden dengan keahlian dan pengalaman relevan.
Dalam daftar tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terburuk dengan skor minus 159. Ia disusul Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dengan skor minus 158. Nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf berada di urutan kedelapan dengan skor minus 17, satu daftar dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Gus Ipul Pertanyakan Indikator Penilaian
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengaku menghormati hasil survei CELIOS yang memasukkan namanya dalam daftar 10 menteri mendapat penilaian buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid. Namun, politikus yang akrab disapa Gus Ipul itu mempertanyakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja para menteri, termasuk dirinya.
“Kritik dari mana pun, saran kita terima, kita kan sangat terbuka. Kita sedang memperbaiki data supaya bansos lebih tepat sasaran, ya,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menuturkan, Kementerian Sosial tengah melakukan pembenahan data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut dia, upaya tersebut juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penerima bantuan sosial. “Sekarang sudah ada lebih dari empat juta penerima bansos baru. Jadi saya nggak ngerti ukurannya seperti apa, tapi itu kita hormati, kita hargai,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan, pihaknya telah memiliki proses kerja dan sejumlah mandat strategis yang menjadi dasar pelaksanaan program Kementerian Sosial. Ia juga membuka kemungkinan bahwa penilaian tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan cara kerja kementerian yang dipimpinnya. “Atau mungkin belum mengerti cara kerja kita. Itu yang kami ingin diskusi lebih lanjut. Tapi pada dasarnya kita menghormati semua pendapat,” ucapnya.
Golkar Bela Capaian Bahlil di Sektor ESDM
Dari kubu Partai Golkar, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Golkar Yulisman mempertanyakan hasil survei CELIOS yang memberikan penilaian negatif terhadap Bahlil Lahadalia. Menurut Yulisman, kesimpulan mengenai buruk atau tidaknya kinerja seorang menteri harus mempunyai dasar yang kuat dan dapat diuji, terlebih sektor ESDM menyangkut kebijakan strategis negara mulai dari ketahanan energi, migas, ketenagalistrikan, minerba hingga hilirisasi.
“Atas dasar apa kinerja Pak Bahlil disebut buruk? Kalau yang mau dinilai adalah kinerja, mari bicara dengan indikator kinerja. Buka targetnya, buka realisasinya, lihat kebijakan yang sudah diambil dan ukur dampaknya. Jangan kemudian persepsi dijadikan kesimpulan seolah-olah menggambarkan seluruh kinerja Menteri ESDM. Kinerja pemerintahan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan kesan,” kata Yulisman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Yulisman menyebut sejumlah kebijakan besar yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menyoroti dorongan program B50 untuk mengakhiri ketergantungan terhadap impor solar, percepatan proyek Blok Masela dengan investasi sekitar US$20,94 miliar, penataan 45.095 sumur minyak masyarakat, optimalisasi potensi migas domestik, serta dorongan hilirisasi sumber daya alam.
“Jangan seolah-olah tidak ada yang dikerjakan. B50 itu nyata, Masela nyata, penataan puluhan ribu sumur rakyat nyata, hilirisasi nyata. Bahkan persoalan yang selama bertahun-tahun sulit disentuh, seperti sumur rakyat dan pertambangan rakyat, sekarang mulai dibenahi. Koperasi dan UMKM diberikan ruang, pengusaha daerah juga didorong masuk ke rantai usaha pertambangan. Kalau fakta-fakta seperti ini tidak masuk dalam penilaian, tentu wajar kalau kita mempertanyakan kesimpulannya,” tegasnya.
Yulisman juga menyoroti program Listrik Desa yang ditargetkan menuntaskan elektrifikasi seluruh desa hingga 2029. Menurutnya, membawa listrik kepada masyarakat di ribuan desa dan dusun yang belum menikmati listrik merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara. “Jangan menilai sektor ESDM hanya dari ruang diskusi di Jakarta. Datang ke daerah-daerah yang selama ini belum berlistrik. Bagi mereka, satu desa mendapatkan listrik jauh lebih berarti daripada perdebatan mengenai angka survei,” ujarnya.
Golkar Sebut Ada Agenda Tersendiri
Respons senada datang dari Wakil Ketua Umum Golkar yang juga Ketua Komisi XII DPR, Melchias Mekeng. Ia menuding CELIOS dan pihak lain memiliki agenda tersendiri terhadap ketua umumnya, Bahlil Lahadalia. “Iya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil. Antara teori yang mereka belajar di sekolah belum tentu bisa di-apply pada kondisi real di lapangan,” kata Mekeng saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).
Mekeng menilai kinerja Bahlil sebagai Menteri ESDM sudah sangat bagus. Ia menyinggung capaian Bahlil mulai dari menjaga harga BBM bersubsidi tidak naik hingga memastikan ketersediaan energi. “Saya melihat kinerja Bahlil sangat bagus karena dia berusaha untuk tetap menjaga harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan untuk menjaga kondusifitas daya beli masyarakat, dia mengatur agar pengusaha-pengusaha minerba tidak memonopoli semua kegiatan dilapangan dan harus melibatkan pengusaha lokal, menindak tegas pelaku bisnis yang tidak proper melakukan bisnisnya, mencari jalan keluar ketersediaan BBM dalam kondisi perang di Selat Hormuz,” tutur dia.
Survei Lain Justru Soroti Nama Berbeda
Di sisi lain, survei Arawicaksa Institute juga merilis penilaian publik terhadap kinerja menteri selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya berbeda dari CELIOS. Survei Arawicaksa menempatkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di posisi teratas dengan skor 8,1 dari skala 0-10, disusul Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 8,0.
“Publik menyoroti kinerja sejumlah menteri dengan gebrakan dan terobosan yang membantu terjaganya citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata peneliti Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Menurut Rudi, kinerja Abdul Mu’ti salah satunya terlihat dari program revitalisasi sekolah yang masif dilakukan dalam dua tahun terakhir. Sepanjang 2025, sebanyak 16.617 sekolah menjadi sasaran program revitalisasi, dengan perbaikan fisik terhadap gedung sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pada 2026, sasaran program diperluas menjadi 71.744 sekolah, termasuk sekolah terdampak bencana serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sementara itu, dalam survei Arawicaksa, Bahlil Lahadalia justru menempati posisi terendah dengan skor rata-rata 1,2. Nama lain yang mendapat penilaian buruk adalah Menteri Desa Yandri Susanto (1,3), Menteri HAM Natalius Pigai (1,5), Menteri Perumahan Maruarar Sirait (1,6), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid (1,8). Perbedaan hasil antara CELIOS dan Arawicaksa menunjukkan bahwa penilaian publik terhadap kinerja menteri sangat bergantung pada metodologi, indikator, dan kelompok responden yang digunakan.
Hingga kini, daftar 10 menteri mendapat penilaian buruk: Ada Bahlil, Natalius Pigai, hingga Nusron Wahid masih menjadi perdebatan. Sejumlah pihak menuntut transparansi indikator penilaian, sementara yang lain menekankan pentingnya melihat capaian kebijakan secara utuh. Publik menantikan apakah pemerintah akan menindaklanjuti hasil evaluasi ini melalui perombakan kabinet atau perbaikan kinerja di kementerian yang dinilai belum optimal.
