Cakrawala News – 09 Oktober 2026 | Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang mesti dikerjakan. Dalam pandangannya, Rocky Gerung soal program MBG dan Kopdes: Itu janji kampanye presiden, mesti dikerjakan, sehingga ia mempertanyakan pihak-pihak yang menginginkan kedua program tersebut dibatalkan di tengah jalan. Pernyataan itu disampaikan Rocky setelah resmi dilantik sebagai anggota Wantimpres pada Kamis, 8 Oktober 2026, dan menjadi salah satu sorotan publik karena posisinya yang kini berada di lingkaran Istana.
Menurut Rocky, membatalkan program yang telah dijanjikan dalam kampanye akan membuat pemerintah kehilangan agenda utama yang harus dikerjakan untuk memenuhi mandat rakyat. Ia menilai MBG dan Kopdes bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan bagian dari komitmen politik yang telah disampaikan Prabowo kepada masyarakat ketika berkampanye. Karena itu, persoalan yang seharusnya dibicarakan bukanlah pembatalan program, melainkan bagaimana pemerintah menghitung konsekuensi dan memastikan pelaksanaannya berjalan.
“MBG dan koperasi itu kan janji kampanye. Bagaimana dibatalkan? Kalau dibatalkan berarti Presiden gak akan ada yang dia kerjain, kan?” ucap Rocky, dikutip Rabu (7/10/2026).
Ia bahkan menegaskan sikapnya secara lebih tegas terkait kelanjutan kedua program tersebut. Menurut Rocky, setiap janji politik yang sudah disampaikan kepada publik harus memiliki tindak lanjut dalam bentuk kebijakan yang konkret, bukan sekadar wacana yang hilang setelah pemilu berlalu.
“Enak aja dia enggak akan kerjain. Saya bilang, ‘Enak aja, Pak Presiden. Anda enggak ngerjain apa-apa karena batalin koperasi dan MBG.’ Itu janji Presiden mesti dia kerjakan. Konsekuensinya yang dihitung itu,” tegasnya.
Posisi Rocky di Wantimpres dan Kritik Publik
Pernyataan Rocky soal keberlanjutan MBG dan Kopdes muncul tak lama setelah ia dilantik sebagai anggota Wantimpres. Pelantikan tersebut memicu beragam reaksi publik, termasuk kekecewaan sebagian pendukung yang menilai Rocky kini menjadi bagian dari rezim yang sebelumnya kerap ia kritik. Menanggapi hal itu, Rocky memilih bersikap santai dan menyebut kritik sebagai hal biasa dalam dinamika politik.
Ketika ditanya soal banyaknya sindiran yang ditujukan kepadanya, Rocky justru bertanya balik kepada awak media usai rapat pleno Wantimpres di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (8/10/2026). Ia melihat beragam kritik maupun sindiran sebagai suatu kontroversi yang wajar. Mengenai pendukung yang kecewa, ia kembali merespons dengan ringan.
“Siapa yang nyindir gua?” kata Rocky. “Itu artinya mantan masih mantau,” ujarnya.
Rocky menegaskan bahwa posisinya saat ini justru memberinya ruang yang lebih leluasa untuk menyampaikan kritik tajam langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa tujuannya masuk ke Istana adalah untuk memberantas praktik korupsi dan mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Menurutnya, kedudukannya sebagai anggota Wantimpres berbeda dengan posisi menteri dalam kabinet.
“Gw ini bukan kabinet, saya diminta berlokasi di Istana, dengan tugas yang diatur UU,” ujar Rocky Gerung, Kamis (8/10/2026).
Masuknya Rocky ke lingkungan Istana lewat jajaran Wantimpres memang sempat memicu kekecewaan di kalangan publik. Sejumlah kalangan menilai langkah tersebut bertolak belakang dengan citra kritis yang selama ini melekat pada dirinya. Namun Rocky bersikeras bahwa posisinya kini justru memungkinkan ia menyampaikan kritik secara lebih langsung, bukan sekadar dari luar kekuasaan.
Perbaikan Tata Kelola MBG dan Apresiasi Pemerintah
Di sisi lain, program MBG yang menjadi salah satu janji kampanye Prabowo terus mengalami perbaikan tata kelola. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi langkah perbaikan yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) hingga penutupan SPPG yang tidak memenuhi syarat.
“Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (9/10/2026).
Menurut Suahasil, langkah perbaikan tersebut membuat penerima manfaat MBG lebih tepat sasaran dan distribusinya lebih optimal. Ia menilai BGN terus mencari upaya perbaikan tata kelola program prioritas tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada penyesuaian anggaran. Sampai dengan 30 September, anggaran MBG yang telah direalisasikan mencapai Rp153,19 triliun. Program ini tercatat telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dari lebih dari 27 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
Dalam presentasinya, Suahasil juga menjabarkan realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp574,2 triliun. Sebagian anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk siswa, salah satunya melalui program MBG. Data ini menunjukkan bahwa MBG tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan agenda besar pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas pemerintah.
Kopdes sebagai Instrumen Ekonomi Desa
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditempatkan sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut koperasi tersebut akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek, logistik, gudang, hingga cold storage. Pada Mei 2026, pemerintah telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pemerintah menargetkan pengembangan koperasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Adapun MBG dikelola Badan Gizi Nasional dan ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini, termasuk peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Besarnya target tersebut menjadikan tata kelola dan pengawasan sebagai faktor kunci agar program tetap berjalan sesuai rencana.
Dinamika di sekitar Rocky Gerung juga sempat menenggelamkan pemberitaan soal aturan baru di MBG. Menurut pemberitaan JPNN.com, heboh Rocky masuk Wantimpres hanya kalah oleh isu pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Jenderal Suyudi Ario Seto. Kritik pun mengalir deras, mulai dari ejekan, hujatan, meme, hingga karangan bunga dukacita. Seorang akademikus hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Zainal Arifin Mochtar, menyebut Rocky sebagai seorang sofis, istilah yang merujuk pada orang yang bijaksana karena pengetahuan luas dan terampil dalam olah kata.
Terlepas dari polemik tersebut, pernyataan Rocky soal MBG dan Kopdes menegaskan satu hal: kedua program itu telah menjadi bagian dari kontrak politik Presiden Prabowo dengan rakyat. Karena itu, arah pembicaraan publik ke depan semestinya tidak berhenti pada wacana pembatalan, melainkan pada bagaimana pemerintah memastikan pelaksanaan, transparansi anggaran, dan pengawasan yang akuntabel. Publik akan menantikan apakah perbaikan tata kelola yang diapresiasi Menteri Keuangan berjalan konsisten, sekaligus bagaimana Rocky menjalankan perannya di Wantimpres tanpa kehilangan sikap kritis yang selama ini melekat pada dirinya.
