Cakrawala News – 11 September 2026 | Serangan rudal Iran yang menyasar sebuah pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania dilaporkan merusak sejumlah pesawat tempur, termasuk delapan jet F-15 dan satu pesawat serang A-10 Thunderbolt. Informasi ini pertama kali dilaporkan CBS News dengan mengutip sumber-sumber yang mengetahui situasi di lokasi kejadian.
Pangkalan yang menjadi sasaran adalah Pangkalan Udara Muwaffaq Salti, yang juga dikenal sebagai Pangkalan Udara Al Azraq, di Yordania. Serangan berlangsung pada Selasa malam hingga Rabu pagi waktu setempat, menurut laporan yang dipublikasikan Kamis (10/9/2026).
Menurut sumber CBS News, sekitar delapan jet tempur F-15 mengalami kerusakan ringan. Pesawat-pesawat itu sempat tidak dapat dioperasikan, namun kemudian kembali menjalankan aktivitas operasional. Reporter CBS News, Jennifer Jacobs, menyampaikan hal serupa melalui platform X, dengan menyebut sekitar delapan F-15 mengalami kerusakan ringan dan kembali dioperasikan.
Sementara itu, sebuah pesawat A-10 Thunderbolt yang dikenal dengan julukan Warthog juga dilaporkan terkena serangan. Pesawat tersebut disebut mengalami kerusakan parah hingga kehilangan salah satu sayapnya. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai korban jiwa di pihak Amerika Serikat dalam insiden di Yordania tersebut.
Latar Belakang Serangan
Serangan Iran ke pangkalan militer di Yordania terjadi setelah militer AS mengumumkan aksi terhadap lima kapal tanker Iran pada Selasa. Washington menyatakan serangan itu merupakan respons atas serangan rudal balistik Iran yang sebelumnya menargetkan kapal militer AS.
Aksi terhadap kapal tanker tersebut menjadi serangan kedua yang dilakukan pasukan AS dalam waktu kurang dari sepekan. Washington menyebut tindakan itu sebagai respons terhadap serangkaian serangan terhadap aset militernya.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan awak kapal telah diperintahkan meninggalkan kapal sebelum serangan dilakukan. “Pasukan Amerika memerintahkan awak kapal untuk meninggalkan kapal sebelum kapal-kapal tersebut dihantam dan dibuat tidak dapat beroperasi,” kata CENTCOM dalam pernyataannya.
Teheran kemudian merespons serangan tersebut. Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan pasukannya telah menyerang delapan kapal tanker dan dua kapal perang, selain melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di Yordania.
Eskalasi Menjelang Pemilu Sela AS
Serangan ini menjadi bagian dari meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat menjelang pemilihan umum sela (midterm elections) AS yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November. Iran dilaporkan tengah mengintensifkan aksi konfrontasi terhadap AS dengan harapan dapat meningkatkan beban konflik bagi Presiden Donald Trump.
Lebih dari setengah tahun setelah perang meletus pada 28 Februari, yang dipicu serangan AS-Israel dan menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei, Teheran justru memilih meningkatkan tensi. Alih-alih menempuh jalur diplomasi, Iran dinilai berani mengambil risiko kembali ke pertempuran habis-habisan.
Di sisi lain, Trump berada di bawah tekanan besar untuk mengakhiri perang seiring mendekatnya pemilu. “Saya pikir perang akan berakhir segera setelah pemilu karena Iran tidak bisa bertahan lebih lama lagi,” ujar Trump pada Rabu (9/9).
Meskipun struktur komando di Teheran masih belum jelas karena penerus sekaligus putra Khamenei, Mojtaba, belum tampil di publik, kepemimpinan Iran tetap mempertegas kebijakan konfrontasi tradisional mereka. Iran tidak hanya menutup akses pelayaran bebas di Selat Hormuz, tetapi juga memperluas zona terlarang di jalur energi vital yang mengangkut seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia tersebut.
“Iran merasa sedang memenangkan perang dan AS kalah,” kata Thomas Juneau, profesor di Universitas Ottawa. Menurutnya, Teheran melihat peluang untuk mengeksploitasi kelemahan AS guna membentuk kembali tatanan regional demi keuntungan mereka.
Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, menambahkan bahwa Iran mencoba mengubah eskalasi menjadi daya tawar. “Teheran percaya tekanan di Hormuz dapat mengeksploitasi biaya politik dan ekonomi dari krisis Timur Tengah lain menjelang pemilu sela,” jelasnya.
Dinamika Kedaulatan dan Pangkalan Militer Strategis
Isu pangkalan militer juga mencuat dalam dinamika politik global lainnya. Di Samudra Hindia, Inggris telah mencapai kesepakatan dengan Mauritius untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada negara Afrika Timur tersebut. Kesepakatan itu, yang diumumkan Kementerian Luar Negeri Inggris pada Kamis (3/10/2024), sekaligus mengamankan pangkalan militer strategis Inggris-AS, Diego Garcia.
Pada Mei 2025, Inggris dan Mauritius menandatangani kesepakatan untuk mengalihkan kedaulatan kepulauan di Samudra Hindia tersebut kepada Mauritius. Kesepakatan itu mengakhiri lebih dari dua abad kekuasaan Inggris, dan menjadi imbalan atas izin AS dan Inggris untuk terus mengoperasikan pangkalan militer Diego Garcia yang strategis selama 99 tahun ke depan.
Namun, Maladewa menentang kesepakatan Inggris-Mauritius tersebut. Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah meminta Perdana Menteri Inggris Andy Burnham untuk mengadakan pembicaraan mengenai kedaulatan Kepulauan Chagos, menurut kantor kepresidenan Maladewa, Selasa (8/9).
Dalam pernyataannya, Muizzu menekankan pentingnya dialog yang bermakna antara Inggris dan Maladewa terkait kedaulatan kepulauan itu, sembari menyatakan kekhawatiran atas keputusan Inggris untuk melanjutkan penyerahan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Ia menyoroti sejarah bersama dan ikatan budaya antara Maladewa dan Chagos, serta dukungan jangka panjang negaranya terhadap konservasi laut dan ekspedisi penelitian ilmiah di wilayah tersebut.
Muizzu menyatakan harapan bahwa interaksi yang diperbarui antara kedua negara akan berkontribusi pada stabilitas dan keamanan di Samudra Hindia, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk mempertahankan Kepulauan Falkland dan melindungi hak-hak penduduknya. Pernyataan ini disampaikan Burnham dalam sesi tanya jawab mingguan di Majelis Rendah, Rabu (9/9).
Burnham menekankan bahwa Inggris akan selalu menghormati keinginan penduduk Kepulauan Falkland untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Inggris. Ia memastikan bahwa posisi London terhadap wilayah tersebut tidak akan bergeser sedikit pun.
Pernyataan keras Burnham ini muncul sebagai respons atas tudingan pemimpin oposisi dari Partai Konservatif, Kemi Badenoch. Badenoch menuduh pemerintah mulai menunjukkan kelemahan dalam menjaga wilayah kedaulatan Inggris, terutama setelah kesepakatan terkait Kepulauan Chagos. Menanggapi kritik tersebut, Burnham memberikan klarifikasi mengenai status pangkalan militer Diego Garcia, dan menyatakan bahwa Inggris tidak akan menyerahkan pangkalan strategis tersebut serta tengah menjalin komunikasi intensif dengan AS.
Serangan terhadap pangkalan militer AS di Yordania dan dinamika kedaulatan di Samudra Hindia menunjukkan bagaimana pangkalan militer tetap menjadi instrumen penting dalam politik global. Perkembangan selanjutnya, termasuk respons AS dan dampaknya terhadap konflik Timur Tengah, masih menjadi perhatian utama menjelang pemilu sela AS.
