Cakrawala News – 27 Oktober 2026 | Soal konser Andrea Bocelli, Kemenag dukung sikap MUI dan minta warga tabayun. Dukungan itu disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Prof Abu Rokhmad, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026), menyusul polemik rencana konser penyanyi tenor asal Italia tersebut di Candi Borobudur dan Jakarta.
Menurut Abu, Kemenag konsisten mendukung pandangan dan sikap yang ditunjukkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merespons isu yang bersinggungan langsung dengan norma keagamaan di tengah masyarakat.
“Tentu yang terkait dengan isu keagamaan kami konsisten untuk mendukung pandangan dan saya kira apa namanya sikap yang ditunjukkan oleh Majelis Ulama Indonesia,” ujar Abu.
Meski demikian, ia mengajak masyarakat menyikapi dinamika pemberitaan seputar rencana konser ini secara dewasa, tenang, dan proporsional. Abu menekankan pentingnya klarifikasi dan tabayun agar informasi yang beredar tidak memicu kesalahpahaman.
“Pada sisi lain tentu kami terus mengajak kepada masyarakat untuk dewasa dalam menyikapi berbagai macam berita-berita begitu, termasuk juga upaya kita untuk melakukan klarifikasi dan tabayun,” kata dia.
Rencana Konser dan Polemik yang Mengiringi
Konser Andrea Bocelli dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur dan Jakarta pada akhir Oktober serta awal November 2026. Berdasarkan poster bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour, jadwal pertunjukan tercatat pada 31 Oktober dan 3 November 2026.
Rencana tersebut menuai penolakan dari MUI. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menjelaskan bahwa penolakan itu didasari hasil kajian dan penelusuran data mengenai rekam jejak Bocelli yang dinilai memberikan dukungan dan simpati kepada Israel.
Salah satu rekam jejak yang disorot adalah penampilan Bocelli dalam konser Friends of Israel Defence Force (FIDF) di Los Angeles pada 2010, yang disebut sebagai acara penggalangan dana untuk pasukan militer Israel (IDF).
Sikap penolakan itu dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 yang ditandatangani Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan dan Prof Sudarnoto Abdul Hakim.
“Indonesia tidak boleh menjadi tempat bagi siapapun yang simpati dan memberikan dukungan kepada zionisme Israel, termasuk Andrea Bocelli. Membiarkan mereka melakukan kegiatan di Indonesia adalah pelanggaran serius terhadap amanah konstitusi, melukai bangsa Palestina, dan merusak kemaslahatan umat dan bangsa,” bunyi pernyataan MUI tersebut.
Imbauan agar Isu Disikapi Proporsional
Abu menilai persoalan ini perlu dilihat secara proporsional dan wajar. Menurutnya, Indonesia tetap harus menjadi negara dengan kekayaan budaya luar biasa, tempat agama tumbuh dan berkembang dengan baik, sekaligus ruang bagi seni dan budaya untuk berkreasi sebagaimana mestinya.
“Saya kira ini harus kita sikapi secara proporsional dan wajar agar Indonesia tetap merupakan satu negara yang memang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, memiliki agama-agama yang tumbuh dan berkembang dengan baik di satu sisi dan di sisi yang lain juga seni, budaya itu bisa tumbuh berkreasi sebagaimana mestinya,” urai Abu.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan kegiatan di masyarakat perlu mempertimbangkan pandangan para ulama. Dengan begitu, kata dia, kegiatan tersebut dapat memiliki ruang yang cukup dan dinikmati dengan sebaik-baiknya.
Dukungan Kemenag terhadap sikap MUI menjadi bagian dari dinamika yang berkembang setelah MUI resmi menyatakan penolakan. Dalam konteks inilah imbauan tabayun dinilai penting agar publik tidak terpecah oleh informasi yang belum terverifikasi.
MUI Soroti Potensi Gesekan dan Sikap Pemerintah
Sudarnoto mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi benturan di tengah masyarakat menyusul rencana konser tersebut. Ia menilai kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan sensitivitas publik terhadap isu Palestina.
“Jangan sampai terjadi benturan di masyarakat karena persoalan ini. Risikonya terlalu mahal,” kata Sudarnoto di Matraman, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026).
Ia menyebut kelompok pembela Palestina dan kalangan anti-Zionisme menunjukkan dukungan yang semakin besar dalam merespons rencana konser. Sudarnoto juga mengaku menerima informasi mengenai rencana tabligh akbar di dekat lokasi konser di Candi Borobudur pada hari dan jam yang sama dengan penampilan Bocelli.
Selain itu, menurutnya, muncul pembicaraan informal mengenai kemungkinan aksi massa menjelang 31 Oktober dan 3 November, termasuk usulan demonstrasi besar-besaran serta dorongan agar DPR memanggil kementerian terkait. Komisi X DPR disebut turut masuk dalam pembicaraan mengenai kemungkinan pelibatan parlemen.
Sudarnoto juga menepis anggapan bahwa penolakan MUI dilatarbelakangi persoalan agama. “Sama sekali tidak ada maksud begitu, ini bukan soal agama dan bukan soal musik. Ini soal tak sensitifnya Bocelli soal isu Palestina,” ujarnya.
Di sisi lain, MUI mendesak pemerintah segera mengumumkan sikap resmi. Sudarnoto membandingkan respons cepat pemerintah pada isu-isu sebelumnya dengan penanganan masalah konser ini yang dinilai lambat.
“Ini sudah sepekan,” ujar Sudarnoto, dikutip dari laman MUI. Ia menyatakan MUI telah menuntaskan kewajibannya dengan menetapkan sikap penolakan secara resmi melalui rapat pimpinan, dan menilai janji pemerintah belum terpenuhi.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Hingga kini, kepastian mengenai penyelenggaraan konser Andrea Bocelli belum jelas. Kombinasi antara sikap tegas MUI, dukungan Kemenag, dan imbauan tabayun menempatkan pemerintah pada posisi yang dituntut segera mengambil sikap resmi.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons pemerintah terhadap aspirasi publik, termasuk bagaimana menjaga agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi gesekan di lapangan. Masyarakat pun diminta mengedepankan klarifikasi dan tabayun dalam menyikapi setiap informasi yang beredar.
